Wartalive.co.id – “Medan untuk Semua” bukan sekadar semboyan belaka. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, membuktikan komitmennya melalui berbagai inisiatif, salah satunya lewat Program Tebus Ijazah yang mencerminkan tekad menghadirkan akses pendidikan inklusif. Program ini menjadi langkah nyata dalam menekan angka putus sekolah, terutama di tingkat SD dan SMP.
Sejak diluncurkan pada Juni lalu hingga Kamis (24/7/2025), Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menebus 168 ijazah dari target 400, yang selama ini tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan. Jumlah tersebut terdiri atas 37 ijazah tingkat SD dan 131 dari SMP.
“Program ini merupakan bentuk perhatian Bapak Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas terhadap anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari kerja karena ijazahnya tertahan. Ini bagian dari upaya mendorong akses pendidikan yang lebih adil,” ujar Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi, S.Pd., M.Pd.
Baca Juga : Wabup Asahan Dukung SMSI Astab Ciptakan Media Sehat dan Profesional
Program ini difokuskan kepada siswa dari sekolah swasta yang belum dapat mengambil ijazah karena belum melunasi biaya pendidikan. Sementara itu, sekolah negeri tidak termasuk dalam program lantaran tidak memberlakukan pungutan biaya.
Menurut Prayogi, hasil pendataan menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 lulusan SD dan SMP di Medan belum mengambil ijazahnya, sebagian tertahan sejak tahun 2008 hingga 2024. Namun, karena keterbatasan anggaran, hanya 400 siswa yang bisa dibantu pada tahun 2025, dengan bantuan maksimal Rp2,5 juta per siswa untuk pelunasan tunggakan.
Data penerima bantuan diverifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dari hasil verifikasi, antara 300 hingga 400 siswa dinyatakan memenuhi syarat. Namun, mereka yang memiliki tunggakan lebih dari Rp2,5 juta belum diprioritaskan pada tahun ini.
“Kami prioritaskan mereka yang terdata di DTSEN dan nilai tunggakannya tidak lebih dari Rp2,5 juta, sesuai pagu anggaran,” jelas Prayogi.
Pelaksanaan program telah berjalan sejak pertengahan Juli, namun menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kehadiran orang tua saat proses penyerahan ijazah, padahal kehadiran mereka diperlukan demi transparansi dan akuntabilitas bantuan.
“Jika orang tua tidak hadir, maka pihak sekolah dapat menyerahkan ijazah langsung ke rumah siswa dengan ketentuan ada dokumentasi dan tanda tangan berita acara,” ujar Prayogi.
Lihat Juga : Bola Voli Bupati Asahan Cup Ditutup, BVC Bunut Juara
Prayogi menambahkan, program ini ditargetkan tuntas pada Agustus 2025 dan akan terus berjalan menyesuaikan hasil verifikasi dan kesiapan penerima. Sebagian besar penerima berasal dari Medan bagian utara dan kawasan padat penduduk.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi upaya mengurangi angka putus sekolah dan memastikan anak-anak kita bisa melangkah lebih jauh,” tutup Prayogi. (Islino)
