Wartalive.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah di Indonesia, khususnya tanah yang digunakan untuk tempat ibadah dan organisasi keagamaan.
” Langkah ini dinilai mampu meminimalisir bahkan mencegah potensi konflik pertanahan, ” ujar Nusron saat bertemu tokoh dan organisasi keagamaan saat kunjungan di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Nusron didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antar lembaga, Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi beserta jajaran.
Baca Juga : Kunjungi Ternate, Menteri Nusron Fokus pada Tata Ruang dan Pertanahan Maluku Utara
Menurutnya, kita bisa ribut kalau sudah menyangkut masalah tanah, apalagi tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau belum disertifikatkan, biasanya aman ketika orangnya masih hidup. Tetapi setelah wafat, sering kali justru muncul konflik di antara anak-anaknya. Itu kejadian banyak sekali.
Ia menegaskan, konflik tanah tidak hanya terjadi pada aset pribadi, tetapi juga kerap menimpa tanah wakaf, masjid, musala, pesantren, gereja dan rumah ibadah lain yang memiliki nilai spiritual sekaligus ekonomi. Karena itu, sertifikasi tanah merupakan kebutuhan mendesak agar aset keagamaan terlindungi secara hukum
“ Supaya kejadian itu tidak terjadi, maka saya minta tolong tempat ibadah, masjid, musala, pesantren, madrasah, gereja, dan rumah ibadah lainnya, bagaimana caranya wajib hukumnya disertifikatkan, baik itu sertifikat bentuknya wakaf maupun sertipikat bentuknya hak milik, ” tegas Nusron.
Menteri Nusron juga mengajak seluruh organisasi keagamaan di Maluku Utara untuk aktif membantu percepatan sertipikasi tanah.
“ Untuk mitigasi risiko, saya minta tolong organisasi keagamaan berbondong-bondong membantu, ” ujarnya.
Lihat Juga : Menteri Nusron : Sertifikat Tanah Tak Bisa Terbit Tanpa Dukungan Pemda dan Desa
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN menyerahkan 9 sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah dan yayasan pendidikan.
Penyerahan dilakukan secara simbolis dengan disaksikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, serta perwakilan berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, Fatayat NU, Muslimat NU, dan BAZNAS Provinsi Maluku Utara. (Wan/LB)
, Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah di Indonesia, khususnya tanah yang digunakan untuk tempat ibadah dan organisasi keagamaan.){kind=link}