Wartalive.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang akurat, tertib dan berintegritas.
Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).
Rangkaian kegiatan Munas MASKI 2025 menghadirkan sejumlah pemateri, antara lain:, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Baca Juga : Hujan Deras, Sungai di Pesantren Musthafawiyah Meluap
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, bersama jajaran dan Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan keberhasilan reformasi pertanahan sangat bergantung pada kualitas data fisik dan yuridis yang dihimpun oleh para surveyor kadaster.
” Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi manajemen land tenure dan administrasi pertanahan, ” ujarnya.
Menteri Nusron juga meminta MASKI untuk menyusun standar kerja yang lebih komprehensif, termasuk quality assurance, quality control dan code of conduct yang harus dipatuhi seluruh surveyor kadaster berlisensi.
Ia menegaskan, produk pertanahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum.
“ Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan memiliki dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun, ” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, berbagai persoalan pertanahan kerap bermula dari ketidakakuratan informasi fisik. “Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. ” Kebenaran fisik itu tunggal, ” tegas Nusron.
Di hadapan ratusan surveyor dari seluruh Indonesia, Menteri Nusron mendorong MASKI untuk merumuskan aturan yang memperkuat profesionalitas, termasuk kemungkinan penambahan sertifikasi kompetensi terkait integritas dan risk management.
“ Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian, ” ujarnya.
Lihat Juga : Geger! Tulang Mirip Kerangka Manusia Ditemukan di Sungai Kelingi
Ia berharap Munas MASKI 2025 dapat menjadi momentum meningkatkan standar profesi sekaligus meneguhkan komitmen para surveyor dalam menjaga integritas.
“ Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapatkan informasi pertanahan yang setransparan-transparannya, ” tandasnya.(Wan/LB)

