Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar rapat evaluasi kegiatan selama Ramadan hingga Idulfitri di Aula Kantor Bupati Madina, Kamis (26/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dan diikuti jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Saipullah menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan selama Ramadan hingga hari raya sekaligus mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.
Baca Juga : Parkir Menyerong Kembali Marak di Titi Bobrok, Penertiban Dishub Seolah Tak Berbekas
“Rapat ini untuk mengevaluasi kegiatan selama Ramadan sampai dengan hari raya, apakah ada kendala dan bagaimana penanganannya. Saat ini juga sudah memasuki musim kemarau dan terjadi sejumlah kebakaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang mulai meningkat seiring kondisi cuaca yang lebih kering.
Selain evaluasi kegiatan, rapat juga membahas kesiapan penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan Pemkab Madina. Menurut Saipullah, pengaturan sistem kerja harus dipersiapkan dengan baik agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“WFH harus dipersiapkan secepatnya, termasuk mekanisme pelaksanaannya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Lihat Juga : Kurir Sabu Asal Aceh Tamiang Diringkus di Parkiran RS Bidadari Langkat
Dalam kesempatan itu, Saipullah juga menyinggung perkembangan pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Madina. Dari tujuh lokasi WPR yang telah memperoleh izin, hanya satu yang dinilai masih memungkinkan untuk ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan enam blok lainnya secara fisik sudah rusak sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut, sementara untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan.
Pemkab Madina juga tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan akan mengelola sejumlah sektor potensial, termasuk pertambangan rakyat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat di Mandailing Natal. (Sry)
Sumber: Diskominfo Madina

