Wartalive.co.id–Suatu daerah mendapat penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai telah menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tanpa ada penyimpangan material.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) 13 tahun berturut turut, Untuk LKPD tahun 2025 yang Ke 13 kalinya sebagai bukti bahwa pemkab Labusel mampu dan mapan dalam menyajikan informasi keuangan daerah yang akurat, transparan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ari Winata, didampingi Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, S.STP., M.AP., di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga : Momentum Idul Adha, PLN UP3 Tebar Kepedulian Sosial
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menyampaikan opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), hingga kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan daerah.
BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga seluruh tahapan dapat berjalan baik dan lancar.
Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengungkapkan rasa syukur atas capaian opini WTP ke-13 tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga belas tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang disiplin dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Lihat Juga : Pasca Kebakaran, Warga Minta DPRD Tinjau Legalitas Gudang Barang Bekas di Sitataring
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi demi mewujudkan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara turut menyerahkan LHP kepada 14 pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.
(R-lbs)
