Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“ Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB, ” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se Sumsel di Palembang, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga : Rahmansyah Sibarani Pimpin NasDem Tapanuli Tengah 2024–2029

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumsel Asnawati. Rapat koordinasi, dihadiri oleh Gubernur Sumsel, serta para Bupati dan Wali Kota se Sumsel.

Lebih lanjut Nusron menjelaskan, selama ini masih terdapat perbedaan data luas dan kepemilikan tanah antara catatan di Kementerian ATR/BPN dengan sistem pajak daerah.

Ketimpangan tersebut menyebabkan potensi penerimaan PBB belum tergarap maksimal. Dengan adanya integrasi NIB-NOP, setiap bidang tanah akan memiliki single identity yang menghubungkan data kepemilikan, luas, serta nilai pajaknya secara akurat dan real-time.

” Langkah strategis ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital pertanahan, yang mencakup pengembangan sistem data spasial terpadu antara peta bidang tanah, data perpajakan, serta kepemilikan aset, ” katanya

Nusron meyakini, sistem ini tidak hanya memperkuat akurasi data dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan pro investasi.

Selain manfaat fiskal, integrasi data ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

” Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan, ” tegas Nusron.

Lihat Juga : Ketua DPRD : Penataan Pasar Sangkumpal Bonang Harus Berkeadilan Bagi Pedagang

Kementerian ATR/BPN menargetkan uji coba integrasi NIB-NOP dimulai di beberapa daerah prioritas, termasuk Kota Palembang dan sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

” Kami optimistis, dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas lembaga, langkah ini akan menjadi motor peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak masyarakat, ” katanya (Wan/LB)

The post Menteri ATR/BPN Dorong Integrasi NIB dan NOP di Sumsel untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah appeared first on Wartalive.co.id.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati dan Wali Kota se Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Kamis (9/10/2025).

Rakor tersebut dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumsel Asnawati beserta jajaran, serta Gubernur Sumsel dan para Bupati dan Wali Kota se Sumsel.

Baca Juga : Tuntaskan Masalah Pertanahan, Nusron Wahid Usung Asas Litis Finiri Oportet

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menuturkan, paradigma pengelolaan tanah harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“ Saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma pertanahan. Filosofinya dulu, supaya kita nyambung. Jadi tugas kita sebagai pemerintah itu memastikan empat hal tentang filosofi pertanahan, ” ujar Nusron.

Ia memaparkan empat pilar utama dalam filosofi pertanahan yang menjadi dasar kebijakan dan pengelolaan lahan nasional meliputi land tenure (penguasaan tanah), land value (nilai tanah), land use (pemanfaatan tanah) dan land development (pengembangan tanah).

Menurut Menteri Nusron, pilar land tenure berkaitan dengan keabsahan dan legalisasi tanah dan persoalan administrasi tanah tidak dapat diselesaikan hanya oleh ATR/BPN, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa.

” BPN tidak mungkin menerbitkan sertifikat tanpa ada surat hukum dari kepala desa dan dari kecamatan. Jadi kalau ada masalah di sini, sebetulnya bukan hanya masalah BPN, tapi juga di level Kepala Desa dan Camat karena hulunya di situ, ” tegasnya.

Sementara itu, pada pilar land value, Nusron menyoroti pentingnya keseimbangan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) agar tidak menimbulkan ketimpangan atau gejolak di masyarakat.

Pilar ketiga, land use, menekankan pentingnya pemanfaatan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun pilar terakhir, land development, mencakup arah pengembangan tanah di masa depan untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, dan investasi.

Lihat Juga : Nusron Wahid Dorong Generasi Muda Aktif Lindungi Aset Keagamaan

“ Ini satu kesatuan, supaya kita semua filosofinya nyambung dari hulu sampai hilir, ” tutur Menteri Nusron menutup paparannya.

Dengan pemahaman bersama terhadap empat pilar tersebut, Menteri ATR/BPN berharap seluruh Kepala Daerah dapat menerapkan kebijakan pertanahan yang terpadu dan berkeadilan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing. (Wan/LB)

The post Empat Pilar Nusron Wahid, Kunci Tata Kelola Tanah Indonesia appeared first on Wartalive.co.id.

Hal itu disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah se Provinsi Sumsel di Palembang, Jumat (10/10/2025).

Rakor ini dihadiri Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, Kepala Kantor (Kanwil) Wilayah BPN Sumsel Asnawati, serta jajaran pejabat terkait. Hadir pula Gubernur Sumsel para bupati, dan wali kota se Sumsel.

Baca Juga : Dengar Suara Rakyat, Shadiq Pasadigoe Dukung Pelestarian Alam Pandai Sikek

Menteri Nusron menekankan asas hukum Litis Finiri Oportet yang berarti “setiap perkara harus ada akhirnya” dan segala permasalahan pertanahan jangan dibiarkan, tapi harus diakhiri.

” Persoalan pertanahan yang tidak segera diselesaikan hanya akan menimbulkan beban dan konflik berkepanjangan, karena ada asas hukum Litis Finiri Oportet, setiap perkara harus ada akhirnya, ” terang Nusron

Untuk itu, Menteri Nusron menawarkan solusi konkret bagi pemerintah daerah yang memiliki aset namun telah lama dikuasai masyarakat.

” Saya kasih jalan keluar, terbitkan HGB di atas HPL atas nama Pemda. Yang sudah ada bangunannya bisa dibuat HGB di atas HPL selama 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan bisa diperpanjang lagi 30 tahun, ” jelasnya.

Selain itu, Nusron juga menyoroti tumpang tindih kepemilikan tanah antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia juga menyebutkan, persoalan tersebut sering berdampak pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.

” Kalau konfliknya antara Pemda dan BUMN, ya harus duduk bertiga, dengan BUMN setempat, Menteri Keuangan lewat DJKN dan BPK. Karena kalau Bapak menyerahkan tanpa Berita Acara, bisa dianggap melepas aset. Nanti Menteri Keuangan yang menentukan mana untuk BUMN dan mana untuk Pemda, ” tegas Nusron.

Lihat Juga : Satlantas Polres Padangsidimpuan Edukasi Siswa TK

Nusron menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penataan aset dan memberikan kepastian hukum atas pengelolaan tanah, baik milik masyarakat, pemerintah daerah, maupun badan usaha.

” Ini masalah kalau tidak diselesaikan, berdampak besar terhadap laporan keuangan daerah. Saatnya kita rapikan, ” pungkasnya.(Wan/LB)

The post Tuntaskan Masalah Pertanahan, Nusron Wahid Usung Asas Litis Finiri Oportet appeared first on Wartalive.co.id.