Dalam arahannya, H Tamri menyampaikan sebelum melakukan pemungutan retribusi daerah, hal yang harus diperhatikan adalah tingkat pelayanan karena retribusi daerah berbeda dengan pajak.Masing-masing OPD harus menghitung dengan benar mengenai retribusinya dan wajib menampilkan data yang real, tegasnya.

Sementara Kepala Bapenda Kota Lubuklinggau, H Dian Chandera mengungkapkan realisasi retribusi daerah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan 2022.Retribusi daerah pada 2023 target Rp 9 miliar realisasi Rp 5.618.119.550 atau 62,4 persen, sedangkan pada 2022 target Rp 13.098.000.000 terealisasi hanya Rp 5.758.970.894 atau 44 persen.

Baca Juga : Pj Wako Hadiri Apel Deklarasi Lubuklinggau Bebas Knalpot Brong

Pada 2023 retribusi jasa umum target Rp 5.768.872.020 terealisasi Rp 3.338.727.590 (57,8 persen) sedangkan tahun 2022 target Rp 5.806.220.000 terealisasi Rp 3.640.892.310 atau 47,9 persen.

Selanjutnya retribusi jasa usaha pada 2023 target Rp 2.431.128.000 realisasi Rp 1.355.762.000 (55.8 persen) sedangkan pada 2022 target Rp 3.490.000.000 terealisasi Rp 1.187.885.000 atau 34 persen.

Retribusi perizinan tertentu pada 2023 target Rp 800.000.000 terealisasi Rp 923.629.960 (115,45 persen) sedangkan pada 2022 target Rp 1.400.000.000 terealisasi Rp 641.498.393 atau 45,8 persen.

Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herdawan mengatakan melihat persentase target dan realisasinya, maka perlu ditingkatkan lagi karena rata-rata masih dibawah 50 persen.

Salah satu hal untuk menunjang PAD adalah retribusi daerah, maka kedepan potensi yang ada harus digali agar retribusi 2024 terus meningkat. (RN)

The post Faktor Penting Dalam Pemungutan Retribusi Daerah appeared first on Wartalive.co.id.