Kegiatan nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dari Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Pencanangan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat.

Baca Juga : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid : Jangan Sampai Tanah Dicaplok, Pasang Patok

” GEMAPATAS kali ini dipusatkan di Purworejo dan dipimpin langsung oleh Pak Menteri. Namun semangatnya serentak di 23 Kabupaten/Kota lainnya. Ini gerakan bersama, bukan seremoni, ” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Harison menegaskan, GEMAPATAS bukan sekadar acara simbolis, tetapi ajakan konkret kepada masyarakat untuk menjaga hak atas tanah mereka melalui langkah sederhana: memasang patok batas.

“ Pasang patok itu langkah awal untuk kepastian hukum. Kalau sudah ada batas yang jelas, tak ada lagi sengketa, tak ada lagi saling klaim. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok, ” tegasnya.

Menurutnya, pemasangan tanda batas tanah ini diyakini mampu mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap aset tanah yang mereka miliki, sekaligus menciptakan tertib administrasi pertanahan nasional.

Lihat Juga : TPPS Perkuat Sinergi Turunkan Angka Stunting di Padangsidimpuan

“ Melalui GEMAPATAS, kita dorong semangat gotong royong agar masyarakat merasa memiliki tanahnya secara sah dan dilindungi oleh negara, ” tutup Harison. (Wan/LB)

The post Biro Humas Tegaskan Komitmen ATR/BPN Jaga Hak Tanah Warga Melalui GEMAPATAS appeared first on Wartalive.co.id.

Hal itu disampaikan Nusron Wahid dalam acara pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025, yang digelar serentak di 23 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi, dengan pusat pelaksanaan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).

Pencanangan GEMAPATAS 2025 dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, Kepala Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta, Dony Erwan, serta unsur Forkopimda dari Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Baca Juga : TPPS Perkuat Sinergi Turunkan Angka Stunting di Padangsidimpuan

“ Semua yang sudah punya sertifikat, wajib pasang patok dengan harapan tanah kita supaya tidak dicaplok oleh orang lain, ” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta yang hadir.

Nusron menyatakan, GEMAPATAS 2025 merupakan inisiatif nasional yang mendorong pemilik tanah untuk memasang tanda batas di lahan mereka secara mandiri.

” Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama konflik fisik terkait batas tanah, ” katanya

Menteri Nusron menjelaskan, pemasangan patok harus dilakukan berdasarkan musyawarah antar pemilik lahan yang bersebelahan, guna menghindari konflik di kemudian hari.

” Patok bisa terbuat dari kayu, beton, atau besi, asalkan batas tanah ditandai secara fisik dan terlihat jelas, ” terang Nusron

Ia menambahkan, konflik pertanahan di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua jenis yakni, konflik yuridis dan konflik fisik.

Konflik yuridis biasanya muncul karena tumpang tindih dokumen seperti letter C ganda, sementara konflik fisik terjadi karena batas lahan yang tidak jelas, seringkali hanya mengandalkan tanda-tanda alamiah seperti pohon atau batu.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok di wilayah masing-masing.

“ Sosialisasi ini penting dan pelaksananya penting. Nanti dari Bupati dan Wali Kota bisa memerintahkan ke seluruh Kepala Desa agar pelaksanaan ini secara maksimal dilakukan, ” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menargetkan pemasangan patok di Jawa Tengah dapat diselesaikan secepat mungkin untuk mencegah tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum masyarakat.

Sebagai informasi, GEMAPATAS 2025 digelar serentak di 23 Kabupaten/Kota yang tersebar di dalam dan luar Pulau Jawa.

Lihat Juga : Polres Simalungun Tangkap Pemilik 11 Gram Sabu di Kebun Sawit

Di Jawa Tengah, kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen dan Wonosobo. Di Jawa Timur, meliputi Blitar, Jombang, Lumajang, Malang dan Pamekasan. Sementara di Jawa Barat mencakup Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi dan Tasikmalaya.

Di luar Pulau Jawa, GEMAPATAS dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti (Riau), Banyuasin dan Kota Pagar Alam (Sumatra Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), Tabalong (Kalimantan Selatan), serta Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).(Wan/LB)

The post Menteri ATR/BPN Nusron Wahid : Jangan Sampai Tanah Dicaplok, Pasang Patok appeared first on Wartalive.co.id.

Kepala Kantor Pertanahan, Movian Edrial Riza menjelaskan bahwa kegiatan pencanangan GEMAPATAS dan penyerahan sertifikat tanah serta diteruskan penyuluhan PTSL tahun 2023, merupakan Kegiatan GEMAPATAS yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional diseluruh wilayah Indonesia pada tanggal 03 Februari 2023 dan dicatatkan di Museum Rekor Indonesia (MURI) tentang pemasangan satu juta tanda batas bidang tanah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa.

Selanjunya Movian Edrial Riza menguraikan bahwa untuk pemasangan tanda batas bidang tanah diwilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 37.500 Patok dan wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 50 Patok, ini dikarenakan besaran target PTSL tahun 2023 di Nias Selatan di Desa Hilizihono dan Bawonahono Kecamatan Fanayama sejumlah 375 Persil.

Baca Juga : Pemkab Nias Barat Ajak Masyarakat Bijak Menanggapi Pemberitaan di Media

Bupati Hilarius Duha berpesan dua hal kepada Kantor Pertanahan Nias Selatan yaitu Satu, agar target PTSL dilebihkan jumlahnya dari target yang telah ditentukan dan Kedua, supaya petugas membawa langsung kepada pemerintah desa segala dokumen yang siapkan dan sertifikat tanah bila telah selesai.
Untuk membantu masyarakat dalam menyukseskan kegiatan GEMAPATAS maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dibayar demikian juga diharapkan kepada pemerintah desa agar segala bentuk apapun tidak dipungut biaya.

Selanjutnya Bupati Hilarius Duha mengharapkan kepada masyarakat kedua desa supaya mempersiapkan apa yang diperlukan dalam pengurusan sertifkat tanah dan memusyawarahkan bersama batas-batas bidang tanah sehingga dengan telah dimiliki sertifat tersebut terhindar dari segala permasalahan kepada anak cucu kedepannya.(RZ)

The post Bupati Nias Selatan Canangkan GEMAPATAS Di Desa Hilizihono appeared first on Wartalive.co.id.

Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT, SH selaku Kepala Badan Pertanahan dan Agraria Kota Padang Sidempuan  mengatakan di Kota Padang Sidempuan untuk tahun 2022 BPN Padang Sidempuan telah menyerahkan 2.000 Sertifikat kepada masyarakat melalui program PTSL.

“Untuk kegiatan GEMA PATAS ini kita laksanakan di Lingkungan III Kelurahan Lubuk Raya dan luas tanah yang dipasang tanda batas seluas 2000 meter persegi milik bapak Edi Parlis Harahap”, ungkapnya.

Wakil Wali Kota Padang Sidempuan, Ir. Arwin Siregar, MM mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam rangka pendataan secara detail kepemilikan tanah di Kota Padang Sidempuan sehingga dengan adanya pemasangan tanda batas ini kepemilikan yang sah bisa terdata.

Baca Juga : wagubsu-musa-rajekshah-berikan-pembekalan-wawasan-kebangsaan-kepada-100-kader-terbaik-bkprmi-di-lemhannas-ri/

Beliau berharap kepada BPN Kota Padang Sidempuan agar terus memberikan edukasi akan ekosistem dalam hal pendataan kepemilikan tanah lewat pemasangan tanda batas tanah.

“Sangat mengapresiasi akan adanya gebrakan Badan Pertanahan ini lewat GEMA PATAS tanah yang ada di Kota Padang Sidempuan ini, agar kedepan bisa diketahui akan kepemilikan dan batas-batas tanahnya serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih sertifikat yang berujung pada persoalan hukum dikemudian hari”

“Dengan telah dilakukan pemasangan tanda batas-batas tanah ini kita bisa cek secara digital akan status kepemilikan tanah yang bisa diakses melalui aplikasi TANAHKU agar bisa dengan cepat mengetahui lokasi dan kepemilikan tanah di Kota Padang Sidempuan ini”. Tutur beliau.(TP)

The post Wawako Padang Sidempuan; Hadiri GEMAPATAS 1 Juta Patok Serentak di Seluruh Indonesia appeared first on Wartalive.co.id.