Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patogar Indonesia Wilayah Jabodetabek di Sekretariat Parsadaan Siregar Dunia (PSD), Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patogar Indonesia, Kombes Pol (P) Drs. Parluatan Siregar, MH, menegaskan, etika dan adab merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat Batak.

Baca Juga : Jajaran Kantah Hadiri Puncak HUT ke-80 Kabupaten Labuhanbatu

” Bagi kita, Patogar Indonesia menomorsatukan etika, adab dan adat istiadat sebagai harga mati. Dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk pesta adat seperti perkawinan dan upacara lainnya, kita harus menempatkan para orang tua dan tokoh adat sesuai porsinya, ” ujar Parluatan.

Mantan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) ini menyebutkan, belakangan ini mulai tampak adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan acara adat Batak.

Oleh karena itu, Patogar Indonesia berkomitmen meluruskan dan melestarikan kembali tata cara adat yang benar.

” Salah satu program kerja kami adalah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang adab dan adat istiadat. Kami akan mengumpulkan seluruh pengurus, mulai dari DPP, DPD, hingga DPC bahkan pengurus sektor, ” tambah mantan atlit lari nasional ini

Sementara, Presiden Persaudaraan Siregar Dunia (PSD) HM. Yusuf Siregar menyampaikan, Patogar Indonesia bertekad mengembalikan kejayaan dan martabat marga Siregar di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Kita ingin membangkitkan kembali marwah Siregar seperti masa kejayaan tokoh-tokoh besar kita, seperti Panangian Siregar, Raja Inal Siregar, Bismar Siregar, dan Arifin M. Siregar, ” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, semangat tersebut telah ditegaskan dalam Munas Patogar Indonesia di bona pasogit tanah leluhur Siregar di Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Ketua DPD Patogar Indonesia Wilayah Jabodetabek, Allen Siregar, menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan arahan pimpinan pusat.

Lihat Juga : Kantah Labuhanbatu Serahkan Sertifikat Aset Daerah ke Pemkab Labura

” Setelah dilantik dan dikukuhkan, kami langsung bekerja. Fokus awal kami adalah sosialisasi, konsolidasi dan penyempurnaan database Patogar Indonesia dan berdasarkan catatan Kartu Keluarga, jumlah warga bermarga Siregar di Indonesia mencapai jutaan, ” kata Allen.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana menjalin silaturahmi dengan para tokoh dan organisasi Siregar di Jakarta untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi.

Acara di Kemang ini dihadiri sejumlah tokoh bermarga Siregar di Jakarta, antara lain St. Karmen Siregar, H. Yusuf Siregar, Parluatan Siregar, Binsar Siregar, Agussalim Siregar, Risman Siregar, Safril Siregar, Ali Muda Siregar, Kholidun Siregar, Kahfi Siregar dan Nita Siregar.(Wan)

The post Patogar Indonesia Kukuhkan Komitmen Beradab dan Bermartabat appeared first on Wartalive.co.id.

Situasi kian hangat setelah Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunthe, dan Wakil Wali Kota, Harry Pahlevi, dikabarkan ikut maju sebagai calon ketua KONI periode 2025 – 2029. Kehadiran dua pejabat tersebut memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pelaku olahraga.

Salah satu suara kritis datang dari mantan atlet nasional asal Kota Padangsidimpuan Kombes Pol (Purn) Drs. Parluatan Siregar, yang mengingatkan agar KONI Padangsidimpuan tidak dijadikan ajang politik dan tetap fokus pada pembinaan prestasi atlet dan proses penjaringan calon ketua KONI Padangsidimpuan yang sedang berlangsung

Baca Juga : Kantah Labuhanbatu Dukung Penyidikan Kasus Tanah di Sukarame Baru

” Saya tidak mempermasalahkan siapa yang maju, termasuk jika Wali Kota atau Wakil Wali Kota ikut bertarung. Tapi yang paling penting, KONI harus tetap netral dan profesional. Jangan sampai KONI berubah menjadi arena politik yang justru merugikan atlet, ” tegas Parluatan, Jumat (19/9/2025).

Menurut mantan atlet lari jarak menengah ini, secara aturan pejabat daerah tidak dilarang maju. Namun, posisi mereka yang memiliki akses besar terhadap anggaran pemerintah dapat memunculkan konflik kepentingan, mengingat KONI menerima dana hibah dari pemerintah daerah.

” Kalau pejabat yang juga memegang kendali anggaran ikut maju, otomatis cabor-cabor yang selama ini dibina pemerintah akan sulit bersikap netral. Ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga soal keberanian bersuara, ” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pejabat daerah dalam kontestasi KONI memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal ini dapat mempermudah akses terhadap anggaran dan fasilitas olahraga. Namun di sisi lain, ada risiko KONI dijadikan alat politik.

” Akses anggaran mungkin lebih mudah. Tapi jika KONI hanya dijadikan kendaraan politik, yang dirugikan adalah atlet dan masa depan olahraga daerah, ” jelasnya.

Parluatan juga khawatir, dengan kehadiran dua pejabat tersebut akan mematikan peluang bagi figur independen yang murni ingin memajukan olahraga.

Dengan situasi yang memanas, Musyorkot kali ini bukan sekadar memilih ketua KONI, tetapi juga menjadi ujian bagi semua pihak untuk menjaga sportivitas, netralitas dan marwah olahraga di Padangsidimpuan.

” Banyak sosok dari kalangan mantan atlet, pelatih, akademisi, maupun pengusaha yang memiliki visi dan pengalaman pembinaan yang layak memimpin KONI. Olahraga bukan hanya milik pejabat. Banyak tokoh yang punya passion dan visi jelas untuk membangun olahraga. Mereka juga harus diberi ruang yang sama tanpa merasa tertekan, ” katanya.

Ia juga menekankan, untuk menjaga proses pemilihan yang adil dan independen, Parluatan mendorong KONI Sumut untuk turut mengambil peran langsung dalam penjaringan dan pemilihan dengan memantau secara update setiap perkembangan selama proses penjaringan

” Kalau KONI Sumut turut berperan, saya yakin suasana Musyorkot bisa lebih netral. Pemilik suara tidak perlu takut atau ragu karena proses diawasi pihak yang lebih independen, ” ungkapnya.

Ia juga menyerukan kepada para pemilik suara dari setiap cabang olahraga (cabor) agar bersikap independen dan mengedepankan kepentingan atlet di atas kepentingan politik dan embek-embel lainnya.

Lihat Juga : Menteri Nusron Pastikan Percepatan Pembebasan Lahan KCJB Karawang

” Karena, jika proses sejak awal terjadi ketimpangan, yang rugi bukan hanya KONI, tetapi juga masa depan atlet dan prestasi daerah kita, ” pungkas Parluatan.

Parluatan menutup pernyataannya dengan pesan agar semua pihak menjaga marwah olahraga dan tidak menjadikan KONI sebagai ajang perebutan kekuasaan.

” Kalau tujuannya benar-benar untuk memajukan olahraga, maka siapapun yang terpilih harus didukung. Tapi jika sejak awal prosesnya sudah timpang, yang rugi bukan hanya KONI, tapi masa depan atlet dan prestasi daerah kita, ” pungkasnya. (Wan)

The post Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Maju Ketua KONI, Parluatan Siregar Ingatkan Bahaya Politisasi Olahraga appeared first on Wartalive.co.id.