Forum strategis ini menjadi wadah koordinasi tingkat pimpinan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Ahmadi Rahman, menekankan bahwa pengendalian inflasi daerah harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan stabilitas sistem keuangan, kelancaran distribusi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kabupaten Asahan sebagai bagian dari ekosistem regional Sisi Batas Labuhan memiliki peran strategis dalam menjaga arus pasokan dan kestabilan harga komoditas. Oleh karena itu, penguatan UMKM, perluasan digitalisasi transaksi, serta penguatan rantai pasok lokal dinilai penting sebagai penyangga ketahanan ekonomi daerah.

Baca Juga: ATR/BPN Masuk Tiga Besar P2DN Nasional

Bupati Asahan menyampaikan, dinamika perekonomian global dan nasional turut memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data terkini, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Asahan mengalami kenaikan sebesar 4,53 persen dibandingkan bulan November 2025, dengan komoditas penyumbang utama meliputi cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini dipengaruhi oleh gangguan distribusi serta meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun, sehingga memerlukan respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Asahan juga memaparkan capaian indikator pembangunan daerah berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan.

Lihat Juga: Desa Terisolir Akibat Banjir dan Longsor Mulai Terang, PLN Percepat Pemulihan

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tahun 2025 tercatat tumbuh 4,51 persen (year on year) dibandingkan Triwulan III Tahun 2024, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor tersier, khususnya subsektor Penyediaan Makan dan Minum yang tumbuh 6,45 persen.

Pertumbuhan ini sejalan dengan semakin luasnya cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan Tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 74,17, didorong oleh kenaikan pengeluaran per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

Menutup High Level Meeting, Bupati Asahan menegaskan agar TPID Kabupaten Asahan terus memperkuat langkah-langkah strategis pengendalian inflasi melalui inspeksi pasar dan distributor, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), serta optimalisasi peran OPD teknis.

Baca Juga: Sidak LPG Bersubsidi, Usaha Kuliner dan Laundry Jadi Sasaran

Koordinasi yang intensif dengan Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh anggota TPID dinilai menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.(YT)

The post Bupati Asahan Pimpin High Level Meeting TPID Kabupaten Asahan Tahun 2025 appeared first on Wartalive.co.id.

Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, diantaranya Ketua Komisi III DPRD Samosir Pilippus Pandiangan, Ketua PN Balige Makmur Pakpahan, SH, MH, Dandim 0210/TU yang diwakili oleh Pabung G. Sebayang, Kajari Samosir diwakili Kasubbag Pembinaan Erri Siregar, Kapolres Samosir diwakili oleh Kasat Intel Liber Marpaung, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Camat Se-Kabupaten Samosir, Tokoh Agama, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, FKUB, FKTM, dan KADIN Samosir.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata, SE, M.Si dalam laporannya menyampaikan adapun yang menjadi tema dalam forum konsultasi publik ini adalah Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan.“Berbagai agenda dalam forum ini adalah pembahasan Ranwal RKPD Samosir 2025 yang meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja untuk Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Ranwal RPJPD Samosir 2025-2045, RPJMD Samosir 2021-2026 dan Ranwal RKPD Provinsi Sumatera Utara, Ranwal Rencana Kerja Pemerintah serta Program Strategis Nasional”, jelasnya.

Baca Juga : Pj Wali Kota Padangsidimpuan Menerima Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik

Rajoki menjelaskan bahwa tujuan forum konsultasi publik ini adalah untuk menjaring, menghimpun saran dan masukan para pemangku kepentingan terhadap ranwal RKPD Samosir Tahun 2025 berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir.Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samosir Pilippus Pandiangan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2025. Karena harapnya, melalui forum ini akan muncul suatu program pembangunan yang terencana dengan tujuan memakmurkan masyarakat Kabupaten Samosir.  

“Keberhasilan pembangunan Samosir merupakan tanggungjawab kita bersama, oleh karenanya harapan kami dari lembaga DPRD agar kedepan kita tetap bersama-sama memberikan yang terbaik bagi masyarakat”, kata Pilippus.Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM dalam arahannya menyampaikan bahwa konsultasi publik Ranwal RKPD ini merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk memenuhi amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

“Proses ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan, yang merupakan tahapan ke IV dari RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026”, jelas Martua.Dikatakan, Visi Pemerintah Kabupaten Samosir ini telah selaras dengan tujuan dibentuknya pemerintahan daerah yang tertuang pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 ayat 1, yaitu melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Selanjutnya : Dolly Pasaribu Nonton Bareng Debat Cawapres di Angkola Barat

Lebih lanjut, Martua menyampaikan, pembangunan di Kabupaten Samosir sebagai wujud daerah yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, tentu sudah dirasakan, dan pondasi pembangunan yang sudah ada ini harus diperkuat dalam wujud nyata dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan sesungguhnya terwujud di Kabupaten Samosir.Oleh karena itu, Martua mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta semua pihak yang telah mendukung program dan kegiatan Kabupaten Samosir saat ini, yaitu dalam upaya mendekatkan lagi akses dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Samosir.

Kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang hadir, Wakil Bupati Martua Sitanggang mengharapkan sumbangsih saran dan masukan serta kritik yang membangun guna penyempurnaan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Samosir 2025.

Selain itu, Martua juga meminta agar sama-sama menjaga stabilitas dan kondusifitas Samosir terutama pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun ini agar menggunakan hak pilih dengan hati nurani untuk mendapatkan pemimpin terbaik demi kemajuan bangsa Indonesia, jangan kemudian perbedaan pilihan menjadikan kita terpecah belah.Acara diisi dengan penyampaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 oleh Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata, dan penyampaian Kebijakan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 oleh Kepala BPKPD Melva SiboroAkhir rangkaian kegiatan FKP Ranwal RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Prioritas Pembangunan Tahun 2025, setelah melewati proses diskusi dan tanya jawab. (TM)

The post Wakil Bupati Samosir Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2025 appeared first on Wartalive.co.id.