Wartalive.co.id – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan memberikan sejumlah catatan dan sorotan penting terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padangsidimpuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Padangsidimpuan, Selasa (1/7/2025)
Rapat Paripurna, dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, didampingi para Wakil Ketua Hj. Taty Aryani Tambunan dan Rusyidi Nasution, dihadiri anggota DPRD, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, jajaran Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah Roni Gunawan Rambe, Plt Sekretaris DPRD Ruslan Abdulgsni, para Asisten, Kepala OPD, Camat dan Kabag di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar, Ketua Fraksi H. Purnasi, SE menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun juga memberikan sejumlah catatan penting, kritik tajam, serta saran strategis kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.
Baca Juga : Satpol PP Kota Padangsidimpuan Datangi Lokasi Bangunan Diduga Tak Berizin
Fraksi Golkar menyoroti capaian pendapatan daerah yang belum maksimal. Dari target Rp897,8 miliar, realisasi hanya mencapai Rp828,2 miliar atau 92,24 persen. Yang paling menjadi sorotan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi 69 persen dari target. Penerimaan retribusi daerah bahkan hanya mencapai 23,99 persen.
” Fraksi Golkar mendesak Pemko Padangsidimpuan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan digitalisasi sistem pajak dan pembinaan terhadap wajib pajak, ” ujar Purnasi.
Fraksi Golkar juga Purnadi juga mengkritik serapan belanja yang belum optimal, yakni realisasi belanja daerah yang juga belum mencapai target maksimal, hanya 89 persen dari total anggaran.
” Fraksi Golkar mendorong agar perencanaan anggaran dibuat lebih realistis dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan kemampuan serapan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ” katanya.
Fraksi Golkar juga menyoroti program di sektor Pendidikan dan Kesehatan, dimana, pada sektor pendidikan, Fraksi Golkar menilai alokasi anggaran yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.
” Padangsidimpuan yang dikenal sebagai Kota Pendidikan diharapkan mampu menjaga reputasi tersebut dengan memperkuat program strategis, ” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar menilai kualitas pelayanan di RSUD dan Puskesmas masih belum memadai dibanding rumah sakit swasta.
” Fraksi Golkar meminta reformasi manajemen, peningkatan sarana prasarana, serta jaminan pelayanan yang prima terutama bagi penerima Program Bantuan Iuran (PBI) JKN, ” ucap Purnadi
Terhadap isu bencana dan irigasi, Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya mitigasi bencana, terutama pasca bencana banjir dan tanah longsor di awal tahun. Kami meminta adanya rencana aksi terintegrasi dan data bantuan yang transparan bagi warga terdampak.
Sementara itu, kerusakan jaringan irigasi di Kecamatan Batunadua yang menyebabkan gagal tanam dinilai sebagai bukti lemahnya respon Pemko terhadap krisis pangan, Fraksi Golkar meminta koordinasi serius Pemko Padangsidimpuan dengan Pemerinrah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk percepatan perbaikan irigasi.
Masalah pengelolaan sampah juga tak luput dari perhatian Fraksi Golkar yang menyoroti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dinilai sudah tidak layak dan menyebabkan dampak lingkungan seperti longsor yang menutup saluran irigasi.
Fraksi Golkar mendorong Pemko Padangsidimpuan melakukan relokasi TPA ssmpah dengan sistem pengelolaan modern dan ramah lingkungan, ” ungkap Purnadi
Fraksi Golkar juga menyoroti tidak berfungsinya lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Untuk itu kami mendesak Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan didesak untuk segera bertindak.
Di sektor olahraga, Fraksi Golkar menilai minimnya perhatian dari Dinas Olahraga dan Pariwisata (Dispora) menyebabkan prestasi olahraga Kota Padangsidimpuan stagnan. Kami meminta dikakukan pembinaan dan fasilitasi atlet ditingkatkan.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta transparansi dan penyerahan rincian efisiensi anggaran dari setiap OPD sebagai bahan evaluasi dan pengawasan dan mendesak penyelesaian tunggakan pembayaran SPPD anggota DPRD tahun 2024.
Lihat Juga : DPRD Padangsidimpuan Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024
Fraksi Partai Golkar berharap seluruh saran, masukan dan catatan tersebut menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
” Semoga catatan dan masukan yang kami sampaikan dapat menjadi kontribusi positif demi meningkatkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik dan kami juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan Kota Padangsidimpuan secara konstruktif dan bertanggung jawab, ” tuturnya. (Wan)
 Kota Padangsidimpuan memberikan sejumlah catatan dan sorotan penting terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padangsidimpuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Padangsidimpuan, Selasa (1/7/2025)){kind=link}