Wartalive.co.id – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ardan Noor, memberikan pandangan kritis terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kerap dilakukan pemerintah daerah (5/3). Meski program ini populer di mata publik, Noor menilai bahwa kebijakan tersebut membawa dampak negatif jangka panjang terhadap pola pikir wajib pajak. Menurutnya, ada sisi merugikan yang perlu dipahami secara mendalam oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Secara definisi, Ardan Noor menjelaskan bahwa pemutihan sebetulnya bertujuan baik, yakni memberikan keringanan finansial kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menghapus atau menghilangkan denda keterlambatan bagi mereka yang menunggak pajak kendaraan. Harapannya, beban ekonomi warga berkurang dan mereka kembali terdorong untuk memenuhi kewajiban administratifnya.
Namun, di balik niat baik tersebut, Noor menyoroti munculnya fenomena “ide negatif” yang berkembang luas di tengah masyarakat. Kebijakan yang terlalu sering dilakukan justru membentuk persepsi bahwa membayar pajak tepat waktu tidaklah mendesak. Masyarakat mulai berpikir untuk menunda kewajiban mereka hingga program pemutihan berikutnya tiba demi menghindari denda secara cuma-cuma. “Kegiatan pemutihan pajak ini menyebabkan ide negatif di masyarakat, yaitu bayar pajak tunggu pemutihan saja, agar tidak bayar denda,” ujar Ardan Noor dalam keterangannya (5/3). Hal ini dianggap sebagai preseden buruk yang merusak kedisiplinan administratif warga dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pajak.
Baca Juga : Mahasiswa USU Kembali Beraktivitas, Jalan Pembangunan Medan Ramai Jelang Berbuka
Data internal Bapenda menunjukkan adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara jumlah pertumbuhan kendaraan dan tingkat kepatuhan pajak. Noor memaparkan bahwa jumlah kendaraan di jalan raya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, angka pertumbuhan kendaraan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah pemilik kendaraan yang taat membayar pajak tepat waktu.
Secara logika ekonomi, peningkatan jumlah kendaraan seharusnya menjadi jaminan bagi kenaikan pendapatan daerah. “Seharusnya jika kendaraan makin bertambah dan meningkat, otomatis pendapatan pemerintah dari pajak kendaraan makin meningkat,” tambah Noor. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan tren yang sebaliknya, di mana potensi pendapatan dari sektor ini tidak terserap secara maksimal.
Lihat Juga : Stok Aman! Antrean BBM di Padangsidimpuan Kembali Normal
Fakta di lapangan membuktikan bahwa pendapatan pemerintah dari pajak kendaraan cenderung stagnan bahkan berkurang di beberapa titik. Hal ini mempertegas bahwa ketergantungan masyarakat pada program pemutihan telah menggerus basis pendapatan rutin daerah. Ketimpangan data ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemutihan tidak selamanya efektif dalam memperbaiki rasio kepatuhan jangka panjang.
Sebagai penutup, Ardan Noor berharap adanya evaluasi mendalam terkait frekuensi dan mekanisme pemberian insentif pajak ini. Peningkatan kesadaran masyarakat tanpa harus menunggu penghapusan denda menjadi kunci utama agar pendapatan daerah stabil. Tanpa perubahan perilaku dari wajib pajak, pemerintah akan terus menghadapi tantangan dalam membiayai fasilitas publik yang sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. (Febrian)
, Ardan Noor, memberikan pandangan kritis terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kerap dilakukan pemerintah daerah (5/3). Meski program ini populer di mata publik, Noor menilai bahwa kebijakan tersebut membawa dampak negatif jangka panjang terhadap pola pikir wajib pajak. Menurutnya, ada sisi merugikan yang perlu dipahami secara mendalam oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.){kind=link}