Wartalive.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Pane, menegaskan bahwa instansinya tetap konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku. Ia menyatakan bahwa fokus utama dinas saat ini adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan administrasi kependudukan berjalan optimal untuk mendukung visi pembangunan daerah.
Menurut Parlindungan, tugas PMD Dukcapil Sumut mencakup spektrum yang luas, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Hal ini meliputi penyusunan program kerja, evaluasi berkala, serta pemberian bantuan dan fasilitasi bagi pemerintah kabupaten/kota. Semua langkah ini diambil guna menunjang percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara secara merata.
Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas adalah penguatan kualitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput. Parlindungan menyebutkan bahwa pihaknya memiliki program khusus untuk pembinaan aparatur desa. Tujuannya adalah agar perangkat desa memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola potensi wilayahnya masing-masing demi kesejahteraan masyarakat desa.
Baca Juga : ORADO Madina Siap Gelar Kejurcab Domino, Ajang Perdana Cari Bibit Atlet
Selain pembinaan aparatur, Dinas PMD Dukcapil Sumut juga menaruh perhatian besar pada pengendalian Indeks Desa. Indeks ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan suatu desa dalam berbagai aspek. Dengan pemantauan yang ketat terhadap indeks tersebut, pemerintah provinsi dapat memetakan kebutuhan intervensi yang tepat bagi desa-desa yang masih tertinggal.
Sejalan dengan semangat transparansi, Parlindungan mengungkapkan adanya arahan strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dinas PMD Dukcapil diarahkan untuk membentuk “Desa Anti Korupsi” di Sumatera Utara. Program ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, akuntabel, dan jauh dari praktik penyimpangan, sehingga dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Di sisi lain, fungsi Dukcapil kini menjadi tulang punggung bagi berbagai program strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya melalui kolaborasi data kependudukan. Parlindungan mencontohkan kerja sama dengan sektor kesehatan dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis. Dengan integrasi data yang akurat, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas kependudukan.
Lihat Juga : ORADO Madina Siap Gelar Kejurcab Domino, Ajang Perdana Cari Bibit Atlet
Sinergi ini juga meluas ke sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam penerimaan murid baru (PPDB), data Dukcapil menjadi referensi utama untuk validasi domisili siswa. Begitu pula dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kelautan Perikanan, di mana data kependudukan digunakan sebagai basis pemberian asuransi bagi pekerja maupun asuransi perlindungan bagi para nelayan di Sumatera Utara.
Terakhir, sesuai arahan Penjabat Gubernur Sumatera Utara, PMD Dukcapil berkolaborasi erat dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Kolaborasi ini menyasar pada pendataan pemilik kendaraan bermotor guna mengoptimalkan pengutipan pajak daerah. “Kami terus berupaya agar data kependudukan ini menjadi kunci efisiensi dalam pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Parlindungan menutup keterangannya. (Febrian)
 Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Pane, menegaskan bahwa instansinya tetap konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku. Ia menyatakan bahwa fokus utama dinas saat ini adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan administrasi kependudukan berjalan optimal untuk mendukung visi pembangunan daerah.){kind=link}