Wartalive.co.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), yang juga Politisi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu menilai berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya mengembalikan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan ekonomi.
Hal itu disampaikan Gus Irawan saat berbincang dengan sejumlah media usai bermain padel bersama tim Bank Sumut di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Medan, akhir pekan lalu.
Menurut Gus Irawan, konsep ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo atau yang dikenal sebagai Prabowonomics berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“ Menurut saya wajar jika Pak Prabowo mengedepankan pembangunan ekonomi kerakyatan dan kemudian mendapat tantangan luar biasa dari kelompok yang menganut kapitalisme, ” ujar Gus Irawan.
Baca Juga : Jamaah Haji Padangsidimpuan Tiba dengan Selamat, Wali Kota Bersyukur
Ia menilai selama ini praktik ekonomi di Indonesia cenderung menjauh dari semangat konstitusi yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“ Kalau kita merujuk Pasal 33 UUD 1945, sudah jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ” katanya.
Gus Irawan menyebut sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat hingga berbagai program pemerataan ekonomi merupakan bentuk nyata implementasi konsep tersebut.
Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat otomatis akan mendapat perlawanan dari kelompok oligarki dan korporasi besar yang selama ini menikmati sistem ekonomi liberal.
“ Saya sudah menduga akan ada perlawanan. Selama ini kelompok oligarki dan korporasi besar sangat nyaman dengan sistem yang memberi ruang keuntungan besar bagi mereka, ” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang dinilai mendapat resistensi kuat adalah rencana pembentukan Badan Ekspor yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor sumber daya alam.
Gus Irawan mengatakan pemerintah berupaya menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini diduga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dalam jumlah besar.
“ Pak Presiden memahami bahwa kebocoran penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam sudah terlalu besar. Negara harus memastikan seluruh transaksi ekspor tercatat dengan benar agar manfaatnya kembali kepada rakyat, ” tegasnya.
Ia mencontohkan praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan.
Selain itu, Gus Irawan menilai keberpihakan pemerintah kepada petani mulai terlihat melalui kebijakan harga pembelian hasil pertanian yang lebih menguntungkan.
Menurutnya, penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani.
“ Dulu petani sering kesulitan mendapatkan harga yang layak. Sekarang mereka mulai merasakan manfaat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, ” katanya.
Di Kabupaten Tapsel lanjutnya, pemerintah daerah juga sedang mendorong program pengembangan sektor pertanian melalui gerakan 1.000 kolam ikan dan penanaman jagung seluas 10.000 hektare.
Ia menyebut kebijakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar nol persen bagi masyarakat di daerah terdampak bencana seperti Tapsel menjadi salah satu faktor yang mendorong pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“ Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Warga terdampak bencana diberikan kesempatan untuk bangkit melalui usaha produktif dengan akses pembiayaan yang sangat ringan, ” ujarnya.
Lihat Juga : Kepulangan Jemaah Haji Disambut Hangat di Pendopo Wali Kota Padangsidimpuan
Gus Irawan juga menyoroti praktik kemitraan di sektor peternakan yang menurutnya masih menyisakan persoalan akibat dominasi perusahaan besar terhadap peternak rakyat.
Ia menilai pemerintah perlu terus menghadirkan regulasi yang melindungi usaha rakyat agar tidak kalah bersaing dengan kekuatan modal besar.
Meski demikian, Gus Irawan optimistis Presiden Prabowo akan tetap konsisten menjalankan agenda reformasi ekonomi yang berlandaskan konstitusi demi mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“ Prabowonomics adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan keberpihakan kepada rakyat, petani, peternak dan pelaku usaha kecil. Karena itu saya meyakini kebijakan-kebijakan pro rakyat akan terus mendapat tantangan, terutama jika mengurangi ruang dominasi oligarki, ” katanya.(Wan)
