Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan konsolidasi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Organisasi, Peningkatan Kapasitas Kader dan Strategi Pemenangan Pemilu” ini dipimpin Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Urwatul Hannan Harahap, mewakili Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, H. Irsan Efendi Nasution, dihadiri jajaran pengurus DPD, pimpinan fraksi, anggota DPRD, organisasi sayap, serta kader Partai Golkar se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Baca Juga: Polres Padangsidimpuan Rangkul Pengelola THM Untuk Ciptakan Kota yang Kondusif

Turut juga hadir Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar, M. Jusar Nasution, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution; Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, Purnadi, anggota DPRD Unaini Akbar Harahap dan Dewi Fortuna Nasution, Ketua AMPG Mulyadi Sofyan Lubis, serta Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Raja Sahnan Siregar.

Dalam arahannya, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, M. Jusar Nasution, mendorong penguatan struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa.

Ia menilai, keberadaan kepengurusan yang solid dan aktif menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan partai menghadapi berbagai agenda politik.

Ia juga meminta Pimpinan Kecamatan (PK) Padangsidimpuan Utara segera berkoordinasi untuk melakukan penataan kepengurusan Pimpinan Kelurahan (Pimkel) dan Pimpinan Desa (Pimdes).

Menurutnya, konsolidasi organisasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kota, tetapi harus menyentuh seluruh tingkatan kepengurusan agar koordinasi dan pelaksanaan program partai berjalan efektif.

Penguatan struktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan kader dalam kerja-kerja politik, memperluas komunikasi dengan masyarakat, serta memperkuat kesiapan organisasi menghadapi pemilu mendatang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, Purnadi, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan meningkatkan peran aktif kader dalam membesarkan partai.

Ia berharap kegiatan pembinaan dan konsolidasi menjadi momentum bagi seluruh kader untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas diri, serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kerja nyata.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui komitmen, pelayanan, dan perjuangan terhadap aspirasi masyarakat di Kota Padangsidimpuan.

Melalui kegiatan tersebut, DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat soliditas organisasi, serta mendorong partisipasi aktif pengurus dari tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa.

Lihat Juga: DWP UIN Syahada Padangsidimpuan Asah Kreativitas Perempuan melalui Literasi

” Dengan struktur organisasi yang semakin tertata dan kader yang memiliki komitmen kuat, Partai Golkar diharapkan semakin siap menjalankan program organisasi dan menghadapi agenda politik mendatang, ” ucap Purnadi

Sementara Ketua PK Partai Golkar Padangsidimpuan Utara, Raja Sahnan Siregar, menyatakan siap memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan soliditas kader hingga tingkat Kelurahan dan Desa guna menghadapi agenda politik mendatang.

Menurutnya, kegiatan pembinaan dan konsolidasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh kader, memperkuat koordinasi kepengurusan, serta meningkatkan semangat dalam membesarkan Partai Golkar di wilayah Padangsidimpuan Utara.

“ Kami siap menindaklanjuti arahan DPD dan Dewan Penasehat dengan memperkuat koordinasi serta melakukan pembenahan kepengurusan hingga tingkat kelurahan dan desa. Soliditas organisasi menjadi modal penting untuk menjalankan program partai dan menghadapi agenda politik ke depan, ” ujarnya.(Wan)

The post Golkar Padangsidimpuan Perkuat Organisasi Hadapi Agenda Politik appeared first on Wartalive.co.id.

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Urwatul Hannan Haragsp, dihadiri Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Padangsidimpuan, M. Jusar Nasution dan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh Nasution.

Hadir juga, Ketua Fraksi Golkar H. Purnadi, anggora DPRD dari fraksi Golkar Dewi Fortuna Nasution, Marini Yuliana Hutabarat, Unaini Akbar, Ketua AMPG Muliady Lubis, jajaran pengurus teras DPD Partai Golkar serta Pimpinan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Baca Juga: Baznas Tapsel Dorong Zakat Produktif di Angkola Selatan

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, mengapresiasi pelaksanaan konsolidasi tersebut.

Menurutnya, penguatan struktur hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan partai sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

” Partai Golkar telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun kekuatan dari akar rumput. Konsolidasi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan Partai Golkar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen, ” ujarnya.

Srifitrah juga menekankan pentingnya sinergi antara struktur Partai Golkar dengan Fraksi Golkar di DPRD Kota Padangsidimpuan.

” Kekuatan Partai Golkar di parlemen harus menjadi representasi dari kekuatan Partai Golkar di tengah masyarakat. Saya berharap seluruh kader dapat bersinergi untuk mendukung program-program yang pro rakyat, ” katanya.

Srifitrah menambahkan, konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarstruktur partai, mulai dari tingkat Kota, Kecamatan hingga Desa.

” Dengan penguatan struktur di tingkat akar rumput, Partai Golkar diharapkan semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal kepentingan warga melalui jalur politik dan parlemen, ” tegasnya.

Lihat Juga: Aset Pemprov Sumut di Padangsidimpuan Segera Disertifikasi

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Padangsidimpuan, M. Jusar Nasution, mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dalam menghadapi berbagai dinamika politik.

Ia menyebut Pimpinan Kecamatan memiliki peran penting sebagai perekat dan penyeimbang dalam menjaga soliditas organisasi.

” Pimpinan Kecamatan harus mampu menjadi perekat dan penyeimbang dalam setiap dinamika politik. Struktur Partai Golkar yang sudah tertata rapi dan fasilitas partai yang dikelola dengan baik harus menjadi fondasi untuk menghadapi segala tantangan, ” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Purnadi, menegaskan bahwa konsolidasi hingga tingkat desa merupakan bagian penting untuk memperkuat komunikasi antara struktur partai dengan masyarakat.

Menurutnya, kader di tingkat bawah memiliki peran strategis dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan melalui Fraksi Golkar di DPRD Kota Padangsidimpuan.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjaga kekompakan serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

” Kita ingin komunikasi antara kader di tingkat Desa, Kecamatan dan fraksi di DPRD berjalan dengan baik. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui struktur partai harus menjadi perhatian bersama, ” kata Purnadi.(Wan)

The post Konsolidasi di Angkola Julu, Golkar Padangsidimpuan Perkuat Barisan. appeared first on Wartalive.co.id.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Selasa (22/9/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh didampingi Wakil Ketua Hj Taty Aryani Tambunan dan dihadiri 22 dari 30 orang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Selain itu, hadir juga Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto Siagian, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Baca Juga: Minat Gabung SMSI Menguat, Ratusan Media Siber Sumut Mulai Persiapkan Berkas Pendaftaran

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh menyampaikan, pembahasan perubahan KUA-PPAS telah melalui tahapan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di tingkat Komisi, bersama mitra kerja serta pembahasan lanjutan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

“ Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026, ” ujar Ketua DPRD dalam pembukaan rapat.

Dalam laporan Banggar DPRD yang disampaikan anggota Banggar Parsaulian Lubis disebutkan, pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 telah dilaksanakan pada 17 hingga 20 September 2026.

Sebelumnya, rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut telah dibahas oleh Komisi DPRD bersama mitra kerja pada 16 September 2026.

Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan Banggar bersama TAPD dalam pembahasan lanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan, terjadi perubahan pada struktur pendapatan dan belanja daerah Kota Padangsidimpuan.
Pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp866.525.828.133 bertambah Rp1.545.000.000, sehingga menjadi Rp868.070.828.133.

Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp882.005.481.371 menjadi Rp883.550.481.371. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tetap sebesar Rp19.019.099.859, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp3.539.446.621.

Dengan struktur anggaran tersebut, perubahan KUA-PPAS 2026 mencatat defisit sebesar Rp15.479.653.238. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Setelah perubahan KUA-PPAS disepakati, Banggar DPRD meminta Pemko Padangsidimpuan segera menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan dokumen yang telah disepakati bersama.

“ Dengan disepakatinya Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ini, kepada Pemko Padangsidimpuan untuk segera menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati, ” demikian salah satu kesimpulan laporan Banggar.

Sementara, Wali Kota Padangsidimpuan menyampaikan, proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS telah melalui berbagai tahapan bersama DPRD dan TAPD.

“ Beberapa hari ini kita bekerja keras untuk menganalisis dan membahas rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS TA 2026, ” ujar Wali Kota.

Menurutnya, pembahasan dilakukan melalui rapat Komisi, rapat konsultasi Banggar dengan Komisi dan TAPD, hingga rapat Banggar DPRD.

Dalam pembahasan tersebut, berbagai pertanyaan, saran, pendapat, penjelasan dan argumentasi disampaikan sebagai bagian dari penyempurnaan perubahan KUA dan PPAS 2026.

Lihat Juga: Insiden Pembangunan Tong Pengolahan Emas di Simalagi, Satu Warga Meninggal

Wali Kota mengatakan perubahan KUA dan PPAS akan membawa penyesuaian terhadap anggaran, program dan kegiatan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

“ Hal ini merupakan amanah seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan di segala bidang secara lebih baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, ” katanya.

Namun, Wali Kota menegaskan, berbagai kebutuhan pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah, aspek teknis dan ketersediaan waktu.

“ Kami tetap meresponnya, namun sangat tergantung kepada teknis dan kemampuan pendanaan yang kita miliki dan ketersediaan waktu yang ada, ” ujarnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, TAPD serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan hingga Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati.

” Kami berharap hasil kesepakatan tersebut dapat menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” terangnya. (Wan)

The post DPRD – Pemko Padangsidimpuan Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026, Defisit Rp15,47 Miliar appeared first on Wartalive.co.id.

Tahapan tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan di ruang sidang DPRD, Selasa (15/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh didampingi Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan dan Rusydi Nasution, dihadiri para Anggota Dewan, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Forkopimda.

Baca Juga: Dies Natalis ke-5, GMKI Cabang Asahan Silaturahmi dengan Bupati

Selain itu hadir juga Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto, serta pimpinan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, dalam nota pengantarnya menyampaikan, perubahan KUA-PPAS disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kondisi daerah serta kebijakan fiskal pemerintah.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

Menurut Wali Kota, perubahan KUA-PPAS juga diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara sasaran, program dan kegiatan antarperangkat daerah.

” Dengan adanya penyesuaian tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara sinergis, efektif dan efisien serta menghindari tumpang tindih program, ” ujar Wali Kota.

Wali Kota menegaskan, perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

” Karena itu, kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan pemulihan ekonomi daerah, ” terangnya.

Usai sanbutan, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Perubahan APBD 2026 antara Wali Kota Padangsidimpuan dengan pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Lihat Juga: FDIK Jalin Kerja Sama Strategis dengan Amelia Melalui Gerakan Edukasi dan Rehabilitasi

Selanjutnya Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Perubahan APBD 2026 diserahkan Ketua DPRD Padangsidimpuan Srifitriah Srifitriah Munawaroh kepada Badan Anggaran DPRD Kota Padangsidimpuan Purnadi, SE untuk dibahas.

Usai Paripurna, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitriah Munawaroh menyampaikan, DPRD akan menindaklanjuti rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut melalui pembahasan bersama Pemko Padangsidimpuan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“ Rancangan Perubahan KUA-PPAS ini akan kami bahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD akan mencermati setiap perubahan, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, ” katanya.

Ia berharap perubahan anggaran nantinya dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan daerah.

” Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan Perubahan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026, ” pungkasnya.(Wan)

The post Pemko Padangsidimpuan Ajukan Perubahan APBD Ke DPRD appeared first on Wartalive.co.id.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh didampingi Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan dan Rusydi Nasution, dihadiri para anggota dewan, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Forkopimda.

Selain itu hadir juga Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto, serta pimpinan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Baca Juga: Kantor Pertanahan Padangsidimpuan Musnahkan 1.659 Arsip Roya

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan Purnadi, SE, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp818,448 miliar, meningkat Rp24,99 miliar dari rencana awal Rp793,45 miliar.

Kenaikan tersebut berasal dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8 miliar dan pendapatan transfer antar daerah Rp16,99 miliar.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp814,523 miliar, dengan surplus anggaran Rp3,925 miliar, penerimaan pembiayaan sebesar Rp75 juta dan pengeluaran pembiayaan Rp4 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp3,925 miliar.

Dalam KUA-PPAS tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan pada 2027 diproyeksikan mencapai 5,02 persen, meningkat dari realisasi 2025 sebesar 4,82 persen dan perkiraan 2026 sebesar 4,92 persen.

Banggar selanjutnya meminta Pemko Padangsidimpuan segera menyusun RAPBD 2027 berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati.

Wali Kota Padangsidimpuan dalam sambutannya mengapresiasi DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif agar APBD 2027 dapat mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai aspirasi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan kemampuan pendanaan daerah.

Wali Kota berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi langkah awal menuju penyusunan APBD 2027 yang lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.

Lihat Juga: Jambore XIII Posyandu Asahan, Bupati Minta Kader Beri Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Usai Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama KUA-PPAS Tahun TA 2027 antara pimpinan DPRD dengan Wali Kota Padangsidimpuan.

Menutup kegiatan Paripurna, Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh menyampaikan, dengan ditetapkannya KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, DPRD berharap seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD.

” Kami juga menekankan agar anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel demi percepatan pembangunan Kota Padangsidimpuan, ” terangnya. (Wan)

The post KUA-PPAS 2027 Ditetapkan, Ekonomi Diproyeksi Tumbuh 5,02 Persen appeared first on Wartalive.co.id.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan, dihadiri anggota DPRD, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Forkopimda, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto dan pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027, sehingga melalui pembahasan KUA-PPAS, DPRD bersama Pemko Padangsidimpuan menyusun arah kebijakan anggaran serta menentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun mendatang.

Baca Juga: Polisi Turun Tangan, Jembatan Warga Dibangun

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD menekankan pentingnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara cermat, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari tahapan awal penyusunan RAPBD Kota Padangsidimpuan TA 2027.

Rancangan tersebut nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemko Padangsidimpuan dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2027.

Wali Kota menegaskan, penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan, proyeksi pendapatan daerah serta penggunaan pembiayaan yang didasarkan pada berbagai asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

Anggaran 2027 juga diarahkan agar mampu menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, menghindari pemborosan sumber daya serta mendukung pemulihan ekonomi.

Pemko Padangsidimpuan juga menetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan daya saing pendidikan yang merata, pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan yang berdaya saing; peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; serta penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif.

Selanjutnya, peningkatan kualitas ketenagakerjaan daerah, percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan, akselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana, serta pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Lihat Juga: Pengembangan Komoditas Kopi Jadi Perhatian Polres Tapsel

Pemerintah daerah berharap seluruh program dan kegiatan dapat disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dalam alokasi anggaran serta berorientasi pada kinerja dan prestasi kerja.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan direncanakan sebesar Rp793.450.942.142.
Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp109.159.246.555, pendapatan transfer sebesar Rp672.756.195.587, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11.535.500.000.

Untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp789.525.942.142.-, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp676.456.675.741, belanja modal Rp29.605.740.901, belanja tidak terduga Rp5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp78.463.525.500.

Dengan demikian, terdapat surplus antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp3.925.000.000.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp75 juta, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 miliar.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut menghasilkan defisit pembiayaan sebesar Rp3,925 miliar.

” Pembahasan antara legislatif dan eksekutif diharapkan menghasilkan kesepakatan anggaran yang lebih efektif, efisien dan berpihak pada kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” ujar Wali Kota

Sementara Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan menyampaikan, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada besaran alokasi belanja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, efektivitas program serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya DPRD bersama Pemko Padangsidimpuan akan melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS tersebut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

” Sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027, mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan tata kelola pemerintahan, ” ujarnya.

Dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menghasilkan APBD yang realistis, terukur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Padangsidimpuan.

” Seluruh tahapan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui mekanisme DPRD hingga tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Padangsidimpuan TA 2027, ” tegasnya.(Wan)

The post DPRD Padangsidimpuan Terima Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 appeared first on Wartalive.co.id.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan, dihadiri anggota DPRD, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Forkopimda, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto dan pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027, sehingga melalui pembahasan KUA-PPAS, DPRD bersama Pemko Padangsidimpuan menyusun arah kebijakan anggaran serta menentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun mendatang.

Baca Juga: BMKG-BPBD Warning : Asap Selimuti Tapsel-Padangsidimpuan

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD menekankan pentingnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara cermat, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari tahapan awal penyusunan RAPBD Kota Padangsidimpuan TA 2027.

Rancangan tersebut nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemko Padangsidimpuan dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2027.

Wali Kota menegaskan, penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan, proyeksi pendapatan daerah serta penggunaan pembiayaan yang didasarkan pada berbagai asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

Anggaran 2027 juga diarahkan agar mampu menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, menghindari pemborosan sumber daya serta mendukung pemulihan ekonomi.

Pemko Padangsidimpuan juga menetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan daya saing pendidikan yang merata, pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan yang berdaya saing; peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; serta penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif.

Selanjutnya, peningkatan kualitas ketenagakerjaan daerah, percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan, akselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana, serta pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Lihat Juga: Bupati Asahan Lepas Kontingen Sepakbola Piala Soeratin U-13 dan U-15

Pemerintah daerah berharap seluruh program dan kegiatan dapat disusun secara terpadu dan terintegrasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dalam alokasi anggaran serta berorientasi pada kinerja dan prestasi kerja.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan direncanakan sebesar Rp793.450.942.142.
Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp109.159.246.555, pendapatan transfer sebesar Rp672.756.195.587, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11.535.500.000.

Untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp789.525.942.142.-, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp676.456.675.741, belanja modal Rp29.605.740.901, belanja tidak terduga Rp5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp78.463.525.500.

Dengan demikian, terdapat surplus antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp3.925.000.000.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp75 juta, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 miliar.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut menghasilkan defisit pembiayaan sebesar Rp3,925 miliar.

” Pembahasan antara legislatif dan eksekutif diharapkan menghasilkan kesepakatan anggaran yang lebih efektif, efisien dan berpihak pada kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” ujar Wali Kota

Sementara Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan menyampaikan, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada besaran alokasi belanja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, efektivitas program serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya DPRD bersama Pemko Padangsidimpuan akan melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS tersebut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

” Sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027, mulai dari pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan tata kelola pemerintahan, ” ujarnya.

Dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menghasilkan APBD yang realistis, terukur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Padangsidimpuan.

” Seluruh tahapan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui mekanisme DPRD hingga tercapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Padangsidimpuan TA 2027, ” tegasnya.(Wan)

The post DPRD Padangsidimpuan Terima Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 appeared first on Wartalive.co.id.

Pesan itu mengemuka dalam Malam Ramah Tamah dan Silaturahmi bersama perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, veteran dan Paskibra Kota Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026) malam.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, turut hadir dalam kegiatan yang digelar sekitar pukul 21.00 WIB tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Kapolres bersama jajaran Forkopimda juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan kemerdekaan.

Selain itu hadir juga Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitriah Munawwaroh, Wakil Ketua DPRD II H. Rusyidi Nasution, Kasdim 0212/Tapsel Mayor Inf. Hasbullah Pasaribu, Kajari Kota Padangsidimpuan Hartadhi Christianto, Sekda Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, serta unsur pemerintah daerah lainnya.

Baca Juga : Pesona Merah Putih Sang Ketua DPRD Padangsidimpuan

Kehadiran para veteran dan keluarga pejuang dalam kegiatan itu juga menjadi bagian penting dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mereka merupakan generasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah perjuangan bangsa, sementara Paskibra menjadi representasi generasi muda yang meneruskan semangat tersebut.

Sertu Syarif Hidaya.Rambe selaku perwakilan Pejuang 45 mengatakan, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tidak datang dengan mudah. Ada pengorbanan, perjuangan dan air mata para pendahulu yang harus kita hargai.

” Karena itu, kami berharap generasi muda tidak melupakan sejarah dan jasa para pejuang, ” ujar Sertu Syarif Hidaya Rambe.

Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan dengan cara mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang positif.

“ Perjuangan hari ini tentu berbeda dengan perjuangan pada masa lalu. Kalau dahulu para pejuang mempertahankan kemerdekaan dengan tenaga dan jiwa raga, maka generasi sekarang harus berjuang melalui pendidikan, bekerja dengan baik, menjaga persatuan dan memberikan kontribusi bagi daerah maupun bangsa, ” katanya.

Ia juga mengajak para anggota Paskibra dan generasi muda agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.

Syarif menambahkan, silaturahmi antara para pejuang, pemerintah daerah, Forkopimda dan generasi muda seperti Paskibra penting untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“ Jangan hanya menjadi generasi yang menikmati hasil kemerdekaan. Jadilah generasi yang mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan. Hormati orang tua, hormati para veteran dan pejuang, serta terus belajar untuk menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara, ” pesannya.

Perwakilan Paskibra Kota Padangsidimpuan juga menyampaikan kesan dan pesan setelah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

” Menjadi bagian dari Paskibra Kota Padangsidimpuan merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi kami. Kami tidak hanya menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera Merah Putih, tetapi juga belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan rasa cinta Tanah Air, ” ujar perwakilan Paskibra.

Ia mengatakan, pengalaman menjadi anggota Paskibra memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga nilai-nilai kemerdekaan.

“ Kami sangat bersyukur bisa berada di tengah para veteran dan keluarga pejuang. Dari mereka kami belajar bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Karena itu, sebagai generasi muda, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, ” katanya.

Sementara Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dalam bimbingan dan arahannya menyampaikan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pendahulu.

“ Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan serta para pendahulu bangsa. Karena itu, tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan ini dan mengisinya dengan pembangunan serta hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, ” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan para veteran, perintis kemerdekaan dan keluarga pejuang harus menjadi pengingat bagi generasi sekarang agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.

Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada anggota Paskibra Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

“ Kepada anak-anak kami anggota Paskibra, jadikan pengalaman ini sebagai bekal dan motivasi untuk terus berprestasi. Nilai disiplin, kekompakan dan tanggung jawab yang diperoleh selama mengikuti pembinaan hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ” katanya.

Lihat Juga : Remisi Bukan Hadiah Semata, Kapolres Minta Warga Binaan Buktikan Perubahan

Wali Kota juga mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari pembangunan Kota Padangsidimpuan dengan meningkatkan pendidikan, menjaga persatuan dan menjauhi berbagai kegiatan yang dapat merusak masa depan.

“ Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Generasi muda adalah penerus pembangunan. Masa depan Kota Padangsidimpuan dan bangsa ini berada di tangan generasi muda, ” tegasnya.

Malam ramah tamah semakin bermakna dengan penyerahan bingkisan kepada para perintis kemerdekaan dan janda pahlawan.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi kepada para pejuang dan keluarga yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa.(Lds)

The post Kapolres Padangsidimpuan, Veteran dan Paskibra Bersatu Dalam Semangat Kemerdekaan appeared first on Wartalive.co.id.

Peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2026 di Padangsidimpuan bukan sekadar barisan peserta yang berjalan rapi melewati jalan utama.

Di sepanjang rute, warga berdiri, sebagian membawa anak-anak, sementara yang lain sibuk mengabadikan momen dengan kamera telepon seluler. Suara langkah peserta defile bercampur dengan riuh warga.

Dari podium kehormatan, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh menjadi salah satu wajah yang ikut menyaksikan kemeriahan tersebut.

Warna kebangsaan itu juga melekat pada sosok Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh, yang tampil mengenakan kebaya merah putih di podium kehormatan, membuat sosoknya mudah dikenali dari tengah kerumunan pejabat dan undangan.

Baca Juga : Remisi Bukan Hadiah Semata, Kapolres Minta Warga Binaan Buktikan Perubahan

Di hadapan warga yang berkumpul menyaksikan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penampilannya mencuri perhatian.

Kebaya merah putih yang dikenakan berpadu dengan suasana perayaan yang sejak pagi dipenuhi warga dan tidak ada jarak yang terlalu jauh antara podium dan masyarakat.

Di balik barisan dan seremoni, perayaan kemerdekaan memperlihatkan suasana sederhana, warga datang untuk melihat, peserta datang untuk tampil, sementara para pejabat memberikan penghormatan.

Dari podium kehormatan, Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh berdiri menyaksikan satu per satu peserta defile melintas.
Ketika rombongan peserta mulai mendekat, ia memberikan penghormatan.

Tatapannya mengikuti barisan yang berjalan di depan podium. Sesekali tangan terangkat sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah ikut mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan.

Bagi warga yang berada di sekitar lokasi, pemandangan itu menjadi bagian menarik dari perayaan 17 Agustus tahun ini.

” Cantik dan anggun. Kebaya merah putihnya juga sangat cocok dengan suasana kemerdekaan, ” ujar seorang warga yang menyaksikan dari seberang podium.

Warga lainnya mengaku senang melihat para pejabat hadir langsung di tengah masyarakat.

” Bukan hanya melihat defile, tetapi pimpinan daerah juga memberikan penghormatan kepada peserta. Rasanya lebih dekat dengan masyarakat, ” katanya.

Bukan Sekadar Penampilan

Kebaya merah putih yang dikenakan Ketua DPRD memang menarik perhatian. Namun, lebih dari sekadar penampilan, busana itu menjadi bagian dari suasana nasionalisme yang dibangun dalam perayaan HUT RI.

Merah dan putih hadir di mana-mana. Pada pakaian warga, atribut peserta, bendera yang berkibar, hingga busana pejabat yang berada di podium.

Ketika peserta defile terakhir melintas, suasana perlahan kembali tenang. Warga masih bertahan di sepanjang jalan, sebagian mulai beranjak pulang.

Tetapi momen Ketua DPRD berdiri di podium dengan kebaya merah putih dan memberikan penghormatan kepada peserta defile telah menjadi salah satu potret kecil dari perayaan kemerdekaan di Kota Padangsidimpuan.

Di antara kibaran merah putih dan riuh warga, kemerdekaan pagi itu tidak hanya dirayakan lewat upacara.

Ia hadir dalam penghormatan, kebersamaan, dan cara sederhana masyarakat menikmati hari besar bangsanya.(Wan)

The post Pesona Merah Putih Sang Ketua DPRD Padangsidimpuan appeared first on Wartalive.co.id.

Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan sembilan catatan strategis yang diminta menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Ketua fesksi Golkar Purnadi, SE dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (30/7/2026).

Fraksi Golkar menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Tanggapi Aduan Masyarakat, Bupati Labusel Sambangi SMPN 1 Kotapinang

Ketua Fraksi Partai Golkar, H. Purnadi, SE, melalui pendapat akhir fraksi, menyebutkan catatan pertama berkaitan dengan masih lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang realisasi PAD Tahun Anggaran (TA) 2025 hanya mencapai Rp106 miliar atau 77,72 persen dari target Rp136 miliar.

Fraksi menilai pemerintah belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dan meminta adanya pembaruan data objek serta subjek pajak dan retribusi secara nyata dan terukur.

Catatan kedua menyoroti belum optimalnya digitalisasi sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Fraksi Golkar mendesak Pemko mempercepat penerapan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi untuk menutup potensi kebocoran PAD sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menilai pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta penataan pedagang kaki lima masih belum efektif.

Pemerintah diminta menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar UMKM mampu naik kelas, sementara penataan pedagang tetap mengedepankan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan ketertiban umum.

Sorotan tajam juga diarahkan pada gagalnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,6 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung RSUD Kota Padangsidimpuan.

Menurut Fraksi Golkar, kegagalan tersebut akibat tidak tersedianya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan tata kelola birokrasi.

Dalam sektor lingkungan, Fraksi Golkar meminta percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang direncanakan mulai 2027.

Pemerintah diminta menyiapkan seluruh tahapan perencanaan secara matang agar proyek tersebut tidak mengalami keterlambatan.

Catatan berikutnya menyangkut transparansi penggunaan dana pengembalian transfer pemerintah pusat sebesar Rp110 miliar untuk penanganan bencana.

Fraksi meminta pemerintah menyampaikan secara rinci dasar hukum, program, alokasi anggaran, serta target penggunaannya kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan aktivitas usaha barang bekas di Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang dinilai telah memicu keluhan masyarakat terkait ketertiban dan lingkungan.

Fraksi turut meminta Wali Kota Padangsidimpuan mengoptimalkan pemanfaatan rumah dinas Wali Kota yang hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Lihat Juga : Bupati Labusel Dorong Puskesmas Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Meski menyampaikan berbagai kritik dan rekomendasi, Fraksi Partai Golkar menegaskan seluruh catatan tersebut bukan untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

” Dengan tetap memberikan catatan-catatan strategis sebagaimana telah kami sampaikan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

” Fraksi Golkar berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata, terukur dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” terangnya. (Wan)

The post Golkar Soroti Gagalnya DAK RSUD Padangsidimpuan Rp2,6 Miliar appeared first on Wartalive.co.id.