Adapun 11 ormas Islam dan lembaga keagamaan yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU.

Kemudian, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah (IPQOH), Organisasi Aisyiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Badan Silaturrahmi Pesantren Sumatera Utara (BSPP).

Baca Juga: LPON Adukan Plt Ketua PSSI Sumut Arya Sinulingga ke PSSI Pusat

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat silaturahmi, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan kolaborasi dalam pembangunan keagamaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tapsel.

Dengan adanya pemaparan masing-masing Ormas Islam, akan terbuka ruang kolaborasi yang lebih luas sehingga setiap organisasi dapat saling melengkapi, mendukung dan menyelaraskan kegiatan demi kepentingan umat.

Dalam rapat tersebut, Jon Sujani Pasaribu mewakili Ketua MUI Tapsel menyampaikan, rapat strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tapsel H Gus Irawan Pasaribu pada pertemuan sebelumnya.

Melalui kegiatan tersebut, setiap ormas berkesempatan memaparkan visi, misi, serta program kerja utama guna mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan secara bersama.

Menurutnya, pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat optimisme dan komitmen bersama dalam mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Tapsel Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.”

Melalui pertemuan tersebut, seluruh ormas yang hadir berkomitmen untuk terus membangun komunikasi secara intensif dan merealisasikan program-program kolaboratif yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Lihat Juga: Gasing Natuna Go Inter-Daerah: Wabup Jarmin Restui Turnamen Terbuka 2027 dan Undang Anambas

Jon menegaskan, dalam forum tersebut, para pimpinan dan perwakilan ormas saling bertukar informasi mengenai arah kebijakan dan agenda strategis organisasi masing-masing.

” Langkah ini dinilai penting untuk membangun pemahaman bersama, mengingat selama ini belum seluruh ormas mengetahui secara mendalam program kerja satu sama lain, ” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antar lembaga keagamaan ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat, memperkuat persatuan, serta meningkatkan peran ormas Islam dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Tapsel.

” Sinergi ini diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi berlanjut dalam aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan Kabupaten Tapsel ke depan, ” pungkasnya. (Wan)

The post Ormas Islam Tapsel Satukan Langkah Bangun Umat appeared first on Wartalive.co.id.

Ia meminta persoalan koordinasi lintas Kementerian, kepastian status dan pemanfaatan lahan, serta lambatnya progres pembangunan segera dituntaskan agar warga tidak terus menunggu kepastian tempat tinggal.

Desakan tersebut disampaikan Gus Irawan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, khususnya pembangunan Huntap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Baznas Tapsel Berdayakan Petani Bulu Mario Lewat Bantuan Pertanian

Dalam rapat yang melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (PRRP), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut, Gus Irawan menegaskan bahwa evaluasi harus berfokus pada persoalan nyata di lapangan dan menghasilkan solusi konkret.

“ Monitoring dan evaluasi seharusnya membahas apa yang ditemukan di lapangan, apa kendalanya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai rapat hanya membahas koordinasi dan dasar hukum, sementara persoalan di lapangan belum selesai, ” tegasnya.

Menurut Gus Irawan, salah satu kendala mendasar pembangunan Huntap di Tapsel adalah belum sinkronnya koordinasi dan prosedur pemanfaatan lahan.

Persoalan perizinan yang berkaitan dengan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) dinilai berpotensi memperlambat pembangunan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak semakin mendesak.

Ia menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan hukum tetap harus dipenuhi. Namun, proses tersebut tidak boleh menjadi alasan berlarut-larutnya pembangunan yang telah ditargetkan selesai dalam waktu tertentu.

“ Ini yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan administrasi dan koordinasi membuat pembangunan di lapangan terhambat. Masyarakat membutuhkan rumah, sedangkan kita juga dibatasi waktu dan anggaran tahun berjalan, ” ujarnya.

Gus Irawan meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan teknis, tetapi segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

” Jika kendala tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, ia menilai diperlukan intervensi pemerintah pusat, ” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Gus Irawan juga menyoroti ketimpangan progres sejumlah paket pembangunan Huntap di Tapsel.

Lihat Juga: GRANAT Desak Jaksa dan Hakim Beri Efek Jera bagi Pengedar Narkoba

Pembangunan yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pihak terkait dinilai masih membutuhkan percepatan.

Di sisi lain, pembangunan Huntap yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi telah menunjukkan progres lebih baik.

Sejumlah hunian yang dibangun melalui dukungan tersebut dilaporkan telah rampung dan ditempati warga terdampak bencana.

Gus Irawan mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dalam membantu penyediaan hunian bagi masyarakat Tapsel.

Menurutnya, dukungan tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi yang efektif antar lembaga agar pembangunan berjalan selaras dan tidak terhambat persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama.

Ia juga meminta kejelasan mengenai alokasi dan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tapsel.

Pemerintah daerah membutuhkan data terperinci mengenai besaran anggaran, paket pekerjaan, progres fisik dan keuangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

“ Kalau datanya jelas, kita bisa mengejar dan mengawal pelaksanaannya. Kita ingin tahu berapa yang dialokasikan untuk Tapsel, apa kegiatannya, bagaimana progresnya, dan apa kendala yang harus segera diselesaikan, ” katanya.

Ia menekankan, percepatan pembangunan harus disertai kepastian jadwal penyelesaian agar rumah yang dibangun dapat segera diserahterimakan dan ditempati masyarakat.

Selain pembangunan Huntap, Gus Irawan juga menyoroti nasib masyarakat yang masih menunggu kepastian hunian sementara maupun penyelesaian rumah permanen mereka.

Ia menyebutkan, pembayaran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak di Tapsel telah diselesaikan untuk satu tahap pada Februari 2026, sesuai periode pembayaran yang ditetapkan.

Namun, warga kembali mempertanyakan kelanjutan bantuan tersebut karena rumah pengganti mereka belum seluruhnya rampung.

“ DTH sudah kami selesaikan pada Februari. Sekarang masyarakat bertanya lagi, kapan rumahnya selesai dan bagaimana kepastian mereka selanjutnya. Ini harus dijelaskan dengan terang agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian, ” ungkapnya.

Gus Irawan berharap pemerintah pusat dan Satgas PRRP memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan warga yang masih menunggu penyelesaian hunian, termasuk sinkronisasi jadwal pembangunan dengan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemulihan pasca bencana tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang masuk dalam perencanaan atau besarnya komitmen pembangunan.

Ukuran utamanya adalah berapa banyak keluarga yang benar-benar telah memperoleh rumah layak dan dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman.

Karena itu, ia meminta setiap hambatan pembangunan diidentifikasi secara spesifik, dilengkapi penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian yang jelas.

” Dengan demikian, koordinasi antar lembaga dapat menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar pertukaran laporan, ” katanya.

Gus Irawan turut menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pembangunan hunian, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pemulihan mata pencaharian warga, termasuk sektor pertanian yang turut terdampak bencana.

Ia menilai rumah layak merupakan fondasi awal bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan.

” Namun, pemulihan yang menyeluruh juga harus memastikan warga memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan, ” tuturnya

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, yang menyampaikan sambutan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana.

Ia menekankan tiga hal utama, yakni kepastian dan kesiapan lahan, pemenuhan kualitas bangunan beserta infrastruktur dasar, serta akurasi data penerima manfaat.

” Pembangunan Huntap juga harus didukung akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik dan fasilitas pelayanan dasar lainnya agar rumah yang diserahkan benar-benar layak dihuni, ” kata Wagubsu

Bca Juga: GSN di Silayang-Layang, Tiga Pria Positif Sabu. Satu Miliki Ganja

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi penyelesaian hambatan lintas sektor.

” Setiap pihak diminta menyepakati persoalan prioritas di masing-masing lokasi, langkah penyelesaian, penanggung jawab, serta tenggat waktu yang terukur, ” pungkasnya.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Gus Irawan menegaskan bahwa seluruh komitmen yang disepakati harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“ Yang paling penting adalah penyelesaian di lapangan. Kita semua satu tim. Kalau ada hambatan, mari duduk bersama dan selesaikan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bencana kembali dirugikan karena lambatnya koordinasi, ” tegasnya.

Ia berharap rapat monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan keputusan konkret untuk mempercepat pembangunan Huntap dan penanganan Huntara di Tapsel.

” Melalui koordinasi yang efektif, penyelesaian persoalan lahan, serta pengawasan bersama, masyarakat terdampak diharapkan segera mendapatkan kepastian tempat tinggal dan kembali bangkit setelah bencana, ” ujar Gus Irawan. (Wan)

The post Pemulihan Pasca Bencana Tapsel, Gus Irawan Tagih Kepastian. appeared first on Wartalive.co.id.

Hal itu disampaikan Gus Irawan saat menjadi narasumber dalam siaran kebahasaan TVRI Sumatera Utara (Sumut) bertajuk, “Sanusi Pane : Penggerak Bahasa Indonesia”, yang digelar Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (Provsu) bersama TVRI Sumut di Studio TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (8/10/2026).

Dalam dialog yang dipandu Gina Febriana tersebut, Gus Irawan mengatakan Sanusi Pane bukan sekadar sastrawan, tetapi sosok intelektual yang pemikirannya melampaui batas daerah, suku, generasi dan zaman.

Menurutnya, Sanusi Pane tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi intelektual dan literasi kuat. Ayahnya, Sutan Pangurabaan Pane, dikenal sebagai tokoh pergerakan, sastrawan daerah sekaligus redaktur surat kabar Poestaha.

Baca Juga: Golkar Padangsidimpuan Bangun Kekuatan dari Desa

Sementara Sanusi Pane dan adiknya, Armijn Pane, kemudian menjadi tokoh penting dalam perkembangan sastra dan kebudayaan Indonesia.

“ Keluarga Pane ini bisa dibilang adalah dinasti literasi awal di tanah Batak dan Indonesia. Sanusi dan Armijn tidak tumbuh di ruang hampa. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menghargai teks, diskusi dan kebudayaan. Bagi kami di Tapsel, ini adalah legacy atau warisan yang harus terus dihidupkan, ” ujar Gus Irawan.

Ia mengatakan warisan intelektual tersebut harus diterjemahkan dalam gerakan nyata, terutama di kalangan generasi muda.

Pemkab Tapsel, lanjutnya, terus mendorong penguatan taman bacaan, festival literasi daerah serta pengembangan muatan lokal di sekolah agar generasi muda mengenal sejarah panjang Tapsel dan kawasan Tapanuli dalam melahirkan pemikir serta pejuang kebudayaan.

Dalam dialog tersebut, Gus Irawan menyoroti peran Sanusi Pane dalam sejarah bahasa Indonesia yang dinilainya jauh lebih besar daripada sekadar sebagai sastrawan.

Sanusi Pane disebut turut memberikan kontribusi penting dalam perdebatan mengenai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda I tahun 1926.

Persetujuannya terhadap gagasan bahasa Indonesia menjadi bagian dari proses intelektual yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia menuju Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sanusi Pane juga disebut mengusulkan istilah “Kebulatan Tekad Pemuda” untuk menggambarkan cita-cita persatuan dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

“ Beliau tidak terjebak pada ego kesukuan, meskipun sangat mencintai budayanya. Beliau melihat Indonesia dalam perspektif yang jauh lebih luas. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kecintaan terhadap daerah justru harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia, ” katanya.

Selain aktif dalam dunia sastra, Sanusi Pane juga berkecimpung di dunia pers.

Ia pernah menjadi redaktur majalah Timboel dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Ia juga terlibat dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada 1938.

” Dalam kongres tersebut, Sanusi Pane menyampaikan prasaran mengenai sejarah bahasa Indonesia serta gagasan mengenai perlunya lembaga khusus yang mengembangkan bahasa Indonesia, ” ujar Gus Irawan.

Lihat Juga: Sebulan Polres Tapsel Ungkap Lima Kasus Kejahatan. Tujuh Tersangka Diamankan.

Gus Irawan kemudian mengungkapkan bahwa perjuangan mendorong Sanusi Pane menjadi Pahlawan Nasional bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba.

Aspirasi tersebut, katanya, berkembang dari masyarakat, khususnya kalangan pemuda Tapsel.

Ia menyebut salah satu momentum penting terjadi pada 8 Oktober 2025, ketika organisasi kepemudaan mendeklarasikan dukungan sekaligus menyampaikan permohonan agar Sanusi Pane diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

Aspirasi itu kemudian kembali mengemuka pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 dan berlanjut melalui berbagai kegiatan di Tapsel.

“ Ini kan terus bergulir. Sudah diawali deklarasi para pemuda KNPI Tapsel. Pada saat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, mereka mendeklarasikan sekaligus memohon pengusulan Sanusi Pane sebagai Pahlawan Nasional, ” ungkapnya.

Dukungan tersebut kembali disuarakan pada Juli 2026 dalam kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Gus Irawan bersama tokoh masyarakat kembali mendeklarasikan dukungan terhadap pengusulan Sanusi Pane sebagai Pahlawan Nasional.

Menurutnya, pengusulan tersebut didasarkan pada jasa Sanusi Pane dalam memperkuat persatuan bangsa melalui bahasa Indonesia.

“ Untuk Sanusi Pane, dengan jasa-jasa yang luar biasa oleh beliau sebagai pemersatu melalui Bahasa Persatuan Indonesia, itu juga menjadi dasar untuk mengajukan ke pahlawanan nasional, ” katanya.

Gus Irawan mengakui pengusulan seorang tokoh menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan dokumentasi dan kajian sejarah yang kuat.

Karena itu, Pemkab Tapsel berkoordinasi dengan Balai Bahasa Provsu untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang dapat memperkuat usulan tersebut.

“ Ini sedang bergerak terus untuk melengkapi dan memperkuat usulan itu. Kemudian nanti pada saatnya, kalau sebetulnya secara formal, kami berharap dan meyakini beliau sangat pantas untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, ” tegasnya.

Gus Irawan juga menyoroti nilai keteladanan yang diwariskan Sanusi Pane, terutama mengenai integritas dan pengabdian kepada bangsa.

Ia menyebut Sanusi Pane pernah menolak penghargaan Satyalancana Kebudayaan dari Presiden Soekarno karena merasa apa yang telah dilakukannya merupakan kewajiban sebagai anak bangsa.

“ Beliau berjuang itu tanpa pamrih. Bahwa penghargaan dilakukan oleh Presiden pada masa hidupnya beliau, beliau menolak dengan alasan bahwa dia sudah menerima segalanya dari negara Indonesia, tetapi beliau belum merasa memberikan sesuatu buat negara, ” ujar Gus Irawan.

Menurutnya, sikap tersebut menjadi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa perjuangan dan pengabdian tidak semestinya berorientasi pada penghargaan.

“ Semua perjuangan dan pengabdian beliau itu bukan untuk ganjaran, tetapi adalah sebuah kewajiban dia sebagai anak bangsa, ” katanya.

Selain itu, Gus Irawan menilai pemikiran Sanusi Pane tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan budaya komunikasi.

Sanusi Pane, katanya, merupakan sastrawan, budayawan, dramawan, penulis sekaligus pendidik yang menjadikan persatuan sebagai bagian penting dari perjuangannya.

“ Beliau memilih perjuangan tidak dengan bedil, tetapi dengan satu kata kunci sebetulnya adalah persatuan, dengan bahasa, ” ujarnya.

Menurutnya, semangat persatuan semakin penting ketika Indonesia menghadapi kompetisi global.

“ Era hari ini kompetisi semakin kompetitif secara global. Kita butuh kebersatuan kita semua untuk bisa establish, survive di kompetisi global yang semakin kompetitif, ” katanya.

Di tengah dominasi bahasa asing, bahasa slang dan derasnya budaya media sosial, ia justru mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia.

“ Dulu beliau menggunakan majalah dan koran sebagai media pergerakan. Anak muda sekarang punya TikTok, Instagram dan YouTube. Jadikan itu alat untuk mengenalkan keindahan bahasa kita, sastra kita dan budaya daerah kita ke mata dunia, ” katanya.

Pemkab Tapsel, lanjutnya, juga mendorong agar karya Sanusi Pane tidak berhenti sebagai bahan kajian akademis. Karya seperti Manusia Baru dan puisi-puisinya dapat diperkenalkan melalui musikalisasi puisi, pementasan teater, kegiatan Bulan Bahasa maupun peringatan Sumpah Pemuda.

Pemkab Tapsel juga mendorong penyusunan buku saku digital atau e-book mengenai tokoh-tokoh literasi Tapanuli yang dapat diakses secara gratis oleh pelajar.

“ Kami tidak ingin ini menjadi gerakan elitis. Kami ingin Sanusi Pane hidup di hati dan gawai anak-anak kita, ” ujar Gus Irawan.

Dalam dialog tersebut turut dibahas jejak historis keluarga Pane di kawasan Kabupaten Tapsel.

Secara administratif saat ini, tempat kelahiran Sanusi Pane di Muara Sipongi berada di Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah tersebut merupakan bagian dari kawasan Tapsel sebelum pemekaran.

Sementara akar kultural Angkola-Mandailing dan jejak intelektual keluarga Pane memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah kawasan Tapanuli.

Gus Irawan menyebut keberadaan Perpustakaan Lafran Pane di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, menjadi salah satu bagian penting dalam merawat tradisi literasi dan sejarah intelektual daerah.

Ia mendorong sejarawan dan akademisi lokal terus melakukan penelitian terhadap hubungan genealogis, budaya dan sejarah keluarga Pane agar generasi muda memahami akar sejarahnya secara lebih utuh.

Baca Juga: Wabup Tapsel Titip Pemulihan Pasca Bencana Kepada Mahasiswa

Bagi Tapsel, penggalian kembali pemikiran Sanusi Pane bukan sekadar nostalgia sejarah. Lebih dari itu, upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar menghidupkan kembali nilai literasi, kebudayaan, persatuan dan pengabdian tanpa pamrih.

Hampir satu abad setelah gagasan bahasa persatuan diperjuangkan, tantangan bangsa kini bergeser ke derasnya arus informasi digital.

Namun, pesan yang diwariskan Sanusi Pane tetap relevan, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan salah satu fondasi persatuan bangsa.

” Semangat itulah yang kini ingin kembali dihidupkan Tapsel, agar Sanusi Pane tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga hadir di ruang kelas, perpustakaan, panggung seni, media massa hingga layar gawai generasi muda Indonesia, ” tutupnya.

Penerjemah Ahli Madya Balai Bahasa Provsu Yolferi, yang turut menjadi narasumber, menilai Sanusi Pane merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah bahasa persatuan Indonesia.

Menurutnya, kontribusi Sanusi Pane tidak hanya berada dalam bidang sastra, tetapi juga sebagai konseptor kebudayaan dan bahasa.

“ Mohammad Yamin memang dikenal dalam perumusan Sumpah Pemuda, tetapi Sanusi Pane memberikan landasan pemikiran tentang bagaimana bahasa Indonesia harus tumbuh menjadi bahasa kebudayaan yang dinamis dan mampu memperkaya dirinya dari berbagai sumber, ” jelasnya.

Yolferi juga menjelaskan posisi Sanusi Pane dalam Polemik Kebudayaan pada dekade 1930-an.

Saat itu, pemikiran Sanusi Pane berhadapan dengan gagasan Sutan Takdir Alisjahbana.

Jika Sutan Takdir lebih menekankan orientasi modernitas Barat, Sanusi Pane mempertahankan pentingnya akar kebudayaan Timur sebagai bagian dari pembangunan identitas Indonesia.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi, yang menurut Sanusi Pane, tidak harus dilakukan dengan meninggalkan akar budaya sendiri.

Yolferi mengatakan, salah satu tantangan dalam proses tersebut adalah menemukan dan mengamankan dokumen primer yang tersebar di surat kabar dan majalah lama, termasuk sejumlah publikasi yang tersimpan di luar negeri.

Menurutnya, sebagian dokumen tersebut sudah dalam kondisi rapuh sehingga membutuhkan proses transkripsi dan kajian kembali.

Dalam dialog tersebut hadir Kepala Stasiun TVRI Medan Budy Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan Tapsel Hamonangan Harahap dan jajaran Balai Bahasa Provsu. (Wan)

The post Tapsel Dorong Sanusi Pane Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Bahasanya Kembali Digali appeared first on Wartalive.co.id.

Dorongan tersebut disampaikan Gus Irawan saat menghadiri Audiensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 serta Persiapan Tahun 2027 bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Aula Lantai II Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan, Rabu (7/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Irawan menyampaikan Tapsel memiliki potensi agroklimat yang mendukung pengembangan bawang putih, mulai dari wilayah dataran rendah, sedang hingga dataran tinggi.

“ Tapsel ini memiliki potensi yang besar. Dataran rendah ada, dataran sedang ada, dataran tinggi juga ada. Karena itu kami mohon Tapsel diberi perhatian, ” tegasnya.

Menurut Gus Irawan, pengembangan bawang putih tidak hanya bertujuan meningkatkan luas tanam, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Bupati dan Wabup Asahan Ikuti Upacara HUT ke-81 TNI

Hal itu dinilai penting mengingat sebagian besar masyarakat Tapsel menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.

“ Tiga perempat penduduk kami mengandalkan pertanian. Kalau kita ingin masyarakat Tapsel sejahtera, maka sektor pertanian harus kita dorong. Karena itu kami sangat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan pertanian, ” ujarnya.

Gus Irawan mengatakan, Pemkab Tapsel telah memulai pengembangan bawang putih melalui alokasi lahan sekitar 10 hektare pada 2026.

Ke depan, pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperluas sehingga Tapsel tidak hanya menjadi lokasi penanaman, tetapi juga berkembang sebagai kawasan produksi dan perbenihan bawang putih di Sumut.

Ia menilai pengembangan bawang putih menjadi peluang strategis di tengah kebutuhan nasional yang masih bergantung pada impor.

“ Kalau kita masih sangat bergantung kepada impor, ini tentu menguras devisa. Padahal bawang putih bisa kita tanam di daerah-daerah yang memiliki kesesuaian agroklimat. Tapsel salah satunya, ” katanya.

Bagi Pemkab Tapsel, target 150 hektare bukan sekadar penambahan luas tanam, tetapi peluang membangun komoditas baru yang dapat memperkuat ekonomi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Gus Irawan menegaskan Pemkab Tapsel siap menyiapkan lahan, kelompok tani serta pendampingan agar pengembangan bawang putih berjalan secara serius dan berkelanjutan.

“ Kami siap. Kalau pemerintah pusat memberikan ruang, kami akan siapkan. Potensi Tapsel besar dan kami ingin membuktikannya. Jangan hanya bicara potensi, tetapi mari kita jadikan potensi itu produksi yang nyata dan memberikan kesejahteraan kepada petani, ” tegasnya.

Ia berharap sinergi pemerintah pusat, Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel dapat menjadikan bawang putih sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan baru di Tapsel sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap target swasembada bawang putih nasional.

Permintaan Bupati Gus Irawan mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementan RI Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. menyebut peluang pengembangan bawang putih di Sumut masih terbuka, termasuk perluasan kawasan di Tapsel.

“ Kalau Pak Bupati mau menambah, nanti kita lihat dan kita masukkan. Kami tunggu dari teman-teman teknisnya, ” ujar Taufiq.

Berdasarkan target CPCL pengembangan bawang putih Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2027, Tapsel mendapat target 150 hektare. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi 2026 yang hanya sekitar 10 hektare.

Secara keseluruhan, target pengembangan bawang putih Sumut pada 2027 mencapai 3.290 hektare. Target tersebut tersebar di Samosir 1.180 hektare, Humbang Hasundutan 530 hektare, Karo 350 hektare, Dairi 350 hektare, Toba 200 hektare, Deli Serdang 150 hektare, Simalungun 150 hektare, Tapsel 150 hektare, Tapanuli Utara 130 hektare dan Pakpak Bharat 100 hektare.

Dengan target tersebut, Tapsel berpeluang meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan bawang putih Sumut.

Dirjen Hortikultura Muhammad Taufiq Ratule menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat program swasembada bawang putih nasional.

” Salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah ketergantungan terhadap benih dan produk bawang putih impor, ” katanya.

Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan RI Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si. menyampaikan penguatan produksi benih menjadi salah satu fondasi penting dalam beberapa tahun pertama menuju swasembada.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pengembangan bawang putih sekitar 5.000 hektare secara nasional.

Sumut memperoleh alokasi sekitar 564 hektare yang tersebar di 10 Kabupaten, termasuk Tapsel seluas 10 hektare. Sementara pada 2027, target Sumut meningkat menjadi 3.290 hektare.

Peningkatan target tersebut menunjukkan Sumut dipandang memiliki potensi strategis dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.

Lihat Juga: Bupati Asahan Serahkan 27 Unit Truk Operasional KMPD

Wakil Gubernur Sumut H. Surya, saat membacakan pidato Gubernur Sumut Bobby Nasution, menegaskan pengembangan bawang putih harus dilakukan secara terencana dan tidak hanya berorientasi pada luas tanam.

Menurutnya, keberhasilan program harus ditopang ekosistem pertanian yang kuat, mulai dari ketersediaan lahan dan benih, peningkatan produktivitas, pendampingan petani hingga kepastian pasar.

Pengembangan bawang putih 2027 diarahkan pada perluasan kawasan, penguatan sentra produksi, penataan kelembagaan, peningkatan produksi dan mutu, serta memastikan jaminan pasar sebelum produksi diperluas.

“ Potensi yang besar ini tentu harus kita kelola dengan perencanaan yang matang. Pelaksanaan tahun 2026 harus menjadi dasar untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, ” ujarnya.(Wan)

The post Tapsel Bidik 150 Hektare Bawang Putih 2027 appeared first on Wartalive.co.id.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga saat menghadiri kegiatan penanaman jagung dan penebaran benih ikan di kawasan Air Terjun Damparan, Desa Damparan Haunatas, Sabtu (3/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Jafar yang hadir mewakili Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan salam sekaligus dukungan Bupati terhadap masyarakat Damparan dalam mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

Menurut Jafar, pertanian menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian serius Pemkab Tapsel karena memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“ Bupati berkomitmen penuh mendukung pertanian, khususnya jagung yang akan kita andalkan. Kami dari pemerintah akan menyiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat, termasuk bibit dan dukungan sarana, ” ujar Jafar.

Ia secara khusus meminta jajaran Kecamatan SD Hole bersama pemerintah desa dan masyarakat bekerja maksimal agar wilayah tersebut dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi produktif.

Baca Juga: Persiapan Porprovsu Tapsel Dipanaskan, Sejumlah Cabor Jalani TC

“ Bupati selalu menyampaikan kepada saya, buatlah SD Hole menjadi percontohan. Karena itu saya minta Pak Camat, Pak Sekcam dan seluruh jajaran all out. Jangan sampai saya yang ditegur Bupati karena SD Hole belum menjadi contoh, ” katanya.

Selain penanaman jagung, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penebaran sebanyak 5.250 ekor benih ikan ke perairan kawasan Damparan.

Benih ikan yang ditebar terdiri dari 1.000 ekor ikan jurung ukuran 7 – 8 sentimeter, 1.500 ekor ikan mas ukuran 8 – 9 sentimeter, 1.500 ekor ikan tawes ukuran lokal 7 – 8 sentimeter, serta 1.250 ekor ikan baung ukuran 7 – 8 sentimeter.

Penebaran ikan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perairan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.

Pemkab Tapsel juga mendorong pengembangan komoditas kopi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.

Jafar mengatakan, dirinya baru saja melakukan kunjungan ke Takengon untuk mempelajari tata kelola budidaya kopi.

Hasil pembelajaran tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam membangun tata kelola kopi di Tapsel.

“ Saya baru saja ke Takengon untuk melihat bagaimana mereka mengelola kopi. Kita akan belajar dari sana dan bersama Bupati akan membangun tata kelola kopi agar produktivitasnya bagus, ” jelasnya.

” Pengembangan kopi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembibitan, budidaya, pemeliharaan, pengolahan hingga pemasaran, ” pungkasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan tokoh masyarakat Damparan, Zona Marpaung yang menyebutkan, masyarakat telah merasakan manfaat dukungan Pemkab Tapsel, salah satunya melalui bantuan alat pertanian yang membuat proses pembukaan dan pengolahan lahan menjadi lebih mudah.

Menurutnya, penggunaan alat tersebut juga mampu menekan biaya pengolahan lahan. Dari sebelumnya sekitar Rp3 juta, biaya untuk pekerjaan tertentu dapat ditekan menjadi sekitar Rp1,5 juta.

Pengembangan lahan jagung di Damparan pun terus mengalami peningkatan. Dari sekitar 20 hektare sebelumnya, kini telah mencapai sekitar 28 hektare dan ditargetkan berkembang hingga 35 – 40 hektare.

“ Masyarakat Damparan siap mendukung program jagung, ikan dan kopi yang dikembangkan Pemkab Tapsel, ” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Tapsel H. Sofyan Adil Siregar mengapresiasi semangat masyarakat Damparan dalam mengembangkan potensi desa.

Lihat Juga: Pemko Padangsidimpuan Dorong KB Berkualitas

Ia menilai pengelolaan perairan melalui konsep lubuk larangan perlu terus diperkuat sebagai bagian dari kearifan lokal sekaligus potensi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, aturan mengenai pengelolaan lubuk larangan perlu diperkuat agar terdapat kesepakatan yang jelas terkait waktu penangkapan ikan. Pengawasan juga harus melibatkan masyarakat.

“ Dari lubuk larangan itu ada dampak ekonomi yang bisa dibuat untuk pembangunan sosial kemasyarakatan, ” ujarnya.

Sofyan berharap keberadaan lubuk larangan tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian ikan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pembangunan desa.

Dengan pengembangan jagung, ikan dan kopi secara terpadu, Pemkab Tapsel berharap masyarakat Damparan dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi daerahnya.

Dukungan berupa bibit, sarana produksi, pendampingan serta akses pembiayaan, termasuk KUR Berkah dengan bunga 0 persen, diharapkan mampu memperkuat usaha produktif masyarakat.

Pengembangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Tapsel mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

” Damparan diharapkan tidak sekadar menjadi penerima program, tetapi berkembang menjadi desa percontohan yang mampu mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, ” pungkasnya. (Wan)

The post Tapsel Perkuat Ekonomi Desa Lewat Pertanian Terpadu appeared first on Wartalive.co.id.

Pelepasan tersebut berlangsung dalam acara makan malam bersama di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Tapsel di, Sipirok, Kamis (1/10/2026) malam.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Tapsel yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel Abdul Basit Dalimunthe, jajaran pengurus DPC, anggota Fraksi Gerindra DPRD Tapsel, serta para peserta Diklat.

Baca Juga: MUI Tapsel Konsolidasi, Gus Irawan Ajak Perkuat Ukhuwah

Abdul Basit mengatakan, 19 peserta yang diberangkatkan merupakan perwakilan dari unsur anggota DPRD dan DPC Gerindra Tapsel.

Seluruh peserta telah mengikuti proses pemberkasan dan tercatat dalam sistem pendaftaran Diklat.

Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar secara nasional sempat menyebabkan kendala pada sistem pendaftaran.

Dari lebih 1.200 pendaftar, kuota yang tersedia hanya 523 peserta. Tapsel kemudian mendapat kesempatan mengirimkan 19 peserta.

Ia berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh dapat memperkuat proses kaderisasi Gerindra di Tapsel.

Sementara, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi DPC Gerindra Tapsel dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan para peserta.

Ia berpesan agar ke-19 peserta mengikuti Diklat dengan sebaik-baiknya sekaligus menjaga nama baik Tapsel selama mengikuti pelatihan.

“ Selamat kepada 19 peserta yang akan mengikuti Diklat Laskar Gerindra. Ikuti pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga setelah kembali nanti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun bangsa dan daerah, ” pesan Gus Irawan.

Menurut Gus Irawan, pendidikan dan kaderisasi merupakan bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki wawasan, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Ia juga mengingatkan agar kader tidak hanya hadir ketika momentum politik atau Pemilu berlangsung.

Kaderisasi, katanya, harus dilakukan secara berkelanjutan agar kapasitas dan komitmen kader dapat teruji melalui keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

“ Jangan hanya hadir ketika momentum Pemilu. Kaderisasi harus dilakukan lebih awal dan berkelanjutan. Dengan waktu yang panjang, kader akan teruji dan semakin matang dalam menjalankan tugas pengabdian, ” ujarnya.

Gus Irawan juga mendorong para kader untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kader tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi serta mengawal program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“ Kalau kita memberikan kritik, jangan asal bunyi. Harus memahami persoalannya dan memberikan solusi. Begitu juga ketika ada program yang berpihak kepada masyarakat, harus kita kawal dan jelaskan dengan baik, ” katanya.

Lihat Juga: Cegah Dampak Bencana, Pemko Padangsidimpuan Perkuat Kesiapan

Ia menambahkan, kader di daerah memiliki peran penting dalam menjembatani informasi pembangunan kepada masyarakat, termasuk terkait program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai program pembangunan secara utuh dan tidak mudah terjadi kesalahpahaman.

Gus Irawan berharap Diklat Laskar Gerindra tersebut menjadi bekal bagi para peserta untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat pengabdian di tengah masyarakat.

“ Manfaatkan momentum ini untuk belajar. Setelah kembali, saya berharap semangatnya semakin tinggi untuk hadir di tengah masyarakat, membangun daerah dan bangsa, serta membawa nama baik Tapsel, ” ungkapnya.

Ke-19 peserta dijadwalkan berangkat menuju Sibolangit untuk mengikuti Diklat Laskar Gerindra yang dimulai Jumat (2/10/2026).

Kegiatan pelepasan ditutup dengan doa bersama dan makan malam sebagai bentuk kebersamaan sebelum para peserta mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan.(Wan)

The post Kader Gerindra Tapsel Didorong Hadir di Tengah Masyarakat appeared first on Wartalive.co.id.

Hal itu disampaikan Gus Irawan saat menghadiri sekaligus membuka acara Silaturahim dan Koordinasi Antar Ormas Islam se Kabupaten Tapsel, yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tapsel di Aula Kantor MUI Tapsel, Jumat (2/10/2026).

Mengusung tema “Tapsel Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menyelaraskan program antara pemerintah (umara), ulama dan seluruh elemen keumatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I MUI Tapsel Zulfahmi, Wakil Ketua II Nurfin Sihotang, Wakil Ketua III Jon Sujani Pasaribu, Sekretaris Umum Amsaruddin Harianja serta Ketua Bidang Infokomdigi Asep Safaat Siregar.

Baca Juga: Cegah Dampak Bencana, Pemko Padangsidimpuan Perkuat Kesiapan

Forum ini juga dihadiri pimpinan dan perwakilan 15 lembaga keagamaan serta ormas Islam se Tapsel, yakni NU, Muhammadiyah, Al Jam’iyatul Washliyah, Baznas, BWI, DMI, FKUB, BSPTS, FKDT, BKMT, ‘Aisyiyah, Muslimat NU, IPHI, BKPRMI dan IPQAH.

Gus Irawan menegaskan bahwa ormas Islam memiliki peran penting dalam membentengi masyarakat dari berbagai penyakit sosial, terutama penyalahgunaan narkoba, judi online dan jeratan rentenir.

“ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel saat ini tengah fokus menangani tiga persoalan krusial tersebut. Kita ingin memastikan masyarakat terbebas dari ancaman narkoba, judi online dan jebakan rentenir, ” tegasnya.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan tokoh agama, ormas Islam dan seluruh lapisan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara menyeluruh.

Selain pendekatan sosial dan keagamaan, Pemkab Tapsel juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mencegah warga terjerat praktik pinjaman yang memberatkan.

Optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah.

” Upaya tersebut diperkuat melalui akses permodalan, di antaranya KUR Berkah bunga nol persen dari Bank Sumut serta penyaluran zakat produktif melalui Baznas Kabupaten Tapsel, ” terangnya

Lihat Juga: Pancasila dan Persatuan Jadi Pesan Wakapolres Tapsel

Sementara, Ketua Umum MUI Tapsel, Ali Sati Rangkuti, mengatakan, konsolidasi antar ormas Islam tersebut bertujuan merawat persatuan sekaligus memperkuat sinergi dalam berbagai program dakwah, sosial dan ekonomi umat.

Menurutnya, kolaborasi antar organisasi keagamaan diperlukan untuk menjaga kondusivitas daerah sekaligus memastikan program keumatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

” Melalui forum ini, seluruh elemen keumatan didorong untuk terus memperkuat koordinasi dan mengawal program-program keumatan secara bersama, sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan Tapsel yang lebih sejahtera dan religius, ” tegasnya. (Wan)

The post MUI Tapsel Konsolidasi, Gus Irawan Ajak Perkuat Ukhuwah appeared first on Wartalive.co.id.

Peninjauan dilakukan setelah Tim Satgas PRR menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel di Kantor Bupati Tapsel, di Sipirok.

Kegiatan tersebut bertujuan melihat langsung perkembangan pembangunan serta kondisi masyarakat terdampak bencana di kawasan hunian.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu bersama jajaran Pemkab Tapsel dan Tim Satgas PRR melihat kondisi kawasan hunian serta berbagai fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat.

Baca Juga: Rambin Situmbaga Kini Jadi Jembatan Merah Putih Presisi

Bupati mengatakan, peninjauan lapangan penting dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kondisi riil serta kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, data dan kondisi lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, termasuk terhadap kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan Huntara maupun Huntap.

“ Yang penting adalah fakta riil di lapangan. Data harus sama dan detail, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang, serta apa yang harus kita kejar bersama, ” ujar Gus Irawan.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi, Pemkab Tapsel bersama Tim Supervisi Satgas PRR membahas perkembangan pemulihan pasca bencana yang mencakup pembangunan hunian, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pasar, jalan dan jembatan hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tim Satgas PRR juga melakukan monitoring terhadap 13 indikator pemulihan di Kabupaten Tapsel.

Sejumlah indikator telah masuk kategori hijau, namun tetap akan dimonitor apabila masih terdapat pekerjaan maupun kebutuhan lanjutan.

Sementara beberapa indikator lainnya masih berada dalam kategori kuning, di antaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar serta sejumlah pekerjaan infrastruktur dan normalisasi.

Bupati menegaskan, pemulihan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.

Pemulihan juga harus memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

“ Pemulihan ini harus menyentuh masyarakat. Banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian, termasuk lahan pertanian. Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat, ” katanya.

Pemkab Tapsel selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PRR, pemerintah Provinsi serta Kementerian/lembaga untuk memastikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Bupati berharap hasil peninjauan lapangan menjadi bahan evaluasi bersama dalam menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.

” Sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan yang masih berjalan di kawasan Huntara dan Huntap Aek Latong, ” katanya. (Wan)

The post Satgas PRR Evaluasi Pemulihan Pasca Bencana Tapsel appeared first on Wartalive.co.id.

Upacara yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” tersebut berlangsung khidmat, dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, Ketua TP PKK Tapsel Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu, Staf Ahli PKK Tapsel Ny. Zakia Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua Dharma Wanita Tapsel Ny. Ira Sofyan Adil Siregar dan unsur Forkopimda.

Hadir juga Bhayangkari Tapsel, jajaran TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelajar serta berbagai elemen masyarakat.

Sementara, peserta upacara terdiri dari personel Kodim 0212/Tapsel, Yonif 123/Rajawali, Brimob Den C, Polres Tapsel, Satpol PP, Korpri, Pramuka serta pelajar tingkat SD, SMP dan SMA.

Baca Juga: 14.216 Mustahik Butuh Perhatian Baznas Tapsel.

Rangkaian upacara diawali laporan Komandan Upacara Ipda Saad Mardian Harahap kepada Inspektur Upacara. Selanjutnya dilakukan penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.

Kemudian, Bupati Gus Irawan membacakan Teks Pancasila yang diikuti pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Kabagops Polres Tapsel.

Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution selanjutnya membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026.

Dalam ikrar tersebut ditegaskan, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai rongrongan terhadap keutuhan NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, telah terjadi.

Ikrar juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

Semangat kebersamaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dinilai perlu terus diperkuat sebagai modal dalam membangun kebersamaan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta mempertahankan keutuhan NKRI.

Usai upacara, Bupati Tapsel H Gus Irawan mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bupati menegaskan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan hingga pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Tapsel tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapsel. (Wan)

The post Gus Irawan : Nilai Pancasila Harus Diamalkan appeared first on Wartalive.co.id.

Persetujuan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Tapsel dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Tapsel, di Sipirok, Rabu (30/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution dan dihadiri Bupati Tapsel H Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, pimpinan dan anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, Kepala Bagian serta Camat se Tapsel.

Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution menyampaikan, dari 35 anggota DPRD, sebanyak 32 anggota hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

Baca Juga: Alumni Peduli Pendidikan, SMA Negeri 2 Padangsidimpuan Dapat Bantuan Laptop

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat kedua berupa pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah melalui proses penyempurnaan, koreksi dan penyesuaian terhadap materi Ranperda.

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran serta pandangan dan persetujuan fraksi-fraksi, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD untuk menetapkan Ranperda tersebut menjadi Perda, yang diberikan oleh anggota DPRD yang hadir.

Berdasarkan persetujuan bersama tersebut, struktur Perubahan APBD Tapsel Tahun Anggaran 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,556 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,750 triliun, dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp193,839 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah.

Untuk penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp271,839 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp78 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp193,839 miliar.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurut Bupati, persetujuan bersama tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“ Setelah mendengar dan mencermati saran, masukan dan pendapat yang telah disampaikan, baik melalui pemandangan umum fraksi-fraksi maupun pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, ” ujar Bupati.

Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Menurutnya, realisasi anggaran lebih awal dapat memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, berdasarkan indikator makro ekonomi terbaru, pertumbuhan ekonomi Tapsel pada triwulan II 2026 mencapai 4,57 persen, meningkat dibandingkan triwulan I yang berada di angka 3,49 persen.

Secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Tapsel tercatat sebesar 4,52 persen.

Sejumlah sektor yang sebelumnya mengalami kontraksi pada triwulan pertama juga mulai menunjukkan pertumbuhan pada triwulan kedua.

Sektor pertambangan tumbuh positif sekitar 2,6 persen, sektor penggalian tumbuh lebih dari 10 persen, sementara sektor konstruksi mencatat pertumbuhan sekitar 16 persen.

“ Semakin cepat kita melaksanakan, maka stimulus yang diberikan sejak awal akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pergerakan ekonomi, ” katanya.

Bupati juga mengingatkan tantangan fiskal yang akan dihadapi Tapsel ke depan, khususnya seiring menurunnya aktivitas produksi sektor pertambangan yang selama ini turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Lihat Juga: Tim Ahli Ungkap Hasil Uji Air Sisa Tambang Martabe. Seluruh Parameter Masih Sesuai Baku Mutu.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat berpengaruh terhadap penerimaan daerah, termasuk dividen dan royalti.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan digitalisasi penerimaan daerah.

“ Ruang fiskal kita ke depan semakin sempit. Karena itu, semakin dibutuhkan agar ruang fiskal yang ada dapat kita eksekusi lebih awal sehingga memberikan efek stimulus terhadap bergeraknya ekonomi, ” tegasnya.

Usai persetujuan bersama, Pemkab Tapsel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyiapkan Ranperda Perubahan APBD 2026 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar sehingga hasilnya segera ditindaklanjuti dan Perda tentang Perubahan APBD Tapsel Tahun Anggaran 2026 dapat segera ditetapkan.

“ Pada akhirnya, kita berharap dapat segera ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, ” ujarnya.

Persetujuan bersama Ranperda Perubahan APBD 2026 tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tapsel dan Bupati Tapsel untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara dalam rangka evaluasi.(Wan)

The post DPRD-Bupati Tapsel Sepakati Perubahan APBD 2026 appeared first on Wartalive.co.id.