PORSADIN 2026 menjadi ajang silaturahmi antar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), sekaligus sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi, minat, serta bakat para santri melalui berbagai perlombaan di bidang olahraga dan seni.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padangsidimpuan menyampaikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Baca Juga: UAS Ibaratkan Zakat Seperti Lidi, Bersatu Atasi Kemiskinan

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan.dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diniyah di Kota Padangsidimpuan.

“ Yang dibutuhkan pemerintah adalah bagaimana kita hadir memberikan solusi kepada masyarakat, bukan menambah masalah. Karena itu, mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, ” ujar Letnan Dalimunthe.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan untuk mendukung pengembangan MDTA, termasuk memperjuangkan dukungan bagi guru-guru diniyah pada tahun anggaran 2027.

Namun, upaya tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan administrasi dan validasi data setiap lembaga pendidikan diniyah agar dukungan pemerintah dapat disalurkan sesuai aturan.

Selain itu, Wali Kota mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran dan integritas.

Ia juga menekankan pentingnya independensi dewan juri agar setiap peserta memperoleh hasil penilaian sesuai kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kota Padangsidimpuan, Mora Parlaungan Napitupulu, S.Pd, mengatakan, PORSADIN tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar guru MDTA serta mengembangkan kemampuan dan bakat para santri.

Lihat Juga: Lima Mahasiswa Pattani Tiba di UIN Syahada Padangsidimpuan, Rektor Beri Pesan Khusus.

Mora menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Padangsidimpuan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia berharap perhatian pemerintah terhadap pendidikan diniyah terus berlanjut, khususnya dalam mendukung kesejahteraan guru MDTA.

Ia juga menyebutkan, PORSADIN menjadi bagian penting dalam mempersiapkan santri berprestasi yang nantinya akan mewakili Kota Padangsidimpuan pada PORSADIN tingkat Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Pada kesempatan itu, Mora turut mengajak para kepala desa agar berperan aktif mendukung keberlangsungan pendidikan diniyah di wilayah masing-masing.

Menurutnya, dukungan pemerintah desa dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan pendidikan keagamaan sejak usia dini.

Melalui pelaksanaan PORSADIN 2026, diharapkan lahir santri-santri yang berprestasi, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta memiliki pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan sebagai bekal menghadapi masa depan.

” Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, FKDT, para guru MDTA dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan diniyah yang berkualitas di Kota Padangsidimpuan, ” terangnya. (Wan)

The post Buka PORSADIN 2026 Wali Kota Padangsidimpuan Dorong Sinergi Majukan MDTA appeared first on Wartalive.co.id.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi implementasi Layanan Perintis 10 Hari yang digelar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padangsidimpuan di Ruang Kepala Dinas Kominfo, Selasa (6/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantah Padangsidimpuan Agustina Harahap diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Parlindungan Lubis, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Benny J. P. Manurung.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana menghubungkan aplikasi SIPARIDA milik BPKAD dengan sistem atau database pertanahan yang dikelola Kantah Padangsidimpuan.

Baca Juga: Konsolidasi di Angkola Julu, Golkar Padangsidimpuan Perkuat Barisan.

Sementara Diskominfo Kota Padangsidimpuan berperan sebagai fasilitator dari sisi infrastruktur teknologi informasi.

Kepala Kantah Padangsidimpuan Agustina Harahap diwakili Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Parlindungan Lubis, mengatakan, integrasi ini diharapkan memungkinkan data pertanahan yang dibutuhkan pemerintah daerah dapat diakses dan dipertukarkan melalui sistem secara lebih terintegrasi.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Layanan Perintis 10 Hari.

” Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, ” ujarnya.

Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar proses layanan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ia menambahkan, Kantah Padangsidimpuan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergi dan pemanfaatan teknologi informasi.

” Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ” katanya

Lihat Juga: Baznas Tapsel Dorong Zakat Produktif di Angkola Selatan

Diskominfo Kota Padangsidimpuan berperan sebagai fasilitator dari sisi infrastruktur teknologi informasi.

Sedangkan Diskominfo Kota Padangsidimpuan mengatakan, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), menjadi penghubung dalam proses pertukaran data antara sistem pemerintah daerah dengan sistem yang dimiliki Kantah Padangsidimpuan.

” Melalui keterhubungan sistem antara Kantah Padangsidimpuan dan Pemko, pengelolaan data pertanahan diharapkan semakin efisien dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan, ” kata pihak Diskominfo. (Wan)

The post Kantah Padangsidimpuan Gebrak Layanan Pertanahan, Data Bakal Terintegrasi appeared first on Wartalive.co.id.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB) Kota Padangsidimpuan bekerjasama dengan RSUD Kota Padangsidimpuan dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pasangan yang telah memiliki jumlah anak ideal dan tidak berencana menambah anak lagi.

Pelaksanaan program tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ketua TP PKK Kota Padangsidimpuan Ny. Masroini Letnan Dalimunthe, Staf Ahli II TP PKK, Ny. Rahmat Marzuki.

Hadir juga Kepala Dinas PP dan KB Kota Padangsidimpuan Aswin Hasibuan, Kepala Dinas Kesehatan Balyan, Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan Drg Susi Susanti  serta Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Padangsidimpuan
Devi Yunani Nasution.

Baca Juga: Antrean BBM Subsidi di Padangsidimpuan Jadi Sorotan

Ketua TP PKK Kota Padangsidimpuan Ny. Masroini Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Kontap MOW ini.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung perencanaan keluarga dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta keluarga.

“ Kami mengapresiasi para akseptor yang telah secara sadar dan sukarela mengikuti program Kontap MOW. Keputusan dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran merupakan bagian penting untuk mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas dan sejahtera, ” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keputusan mengikuti kontrasepsi mantap harus dilakukan setelah mendapatkan informasi dan konseling yang cukup dari tenaga kesehatan.

“ Kami berharap pelayanan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga, terutama bagi pasangan yang sudah merasa cukup dengan jumlah anaknya, ” kata Masroini

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan KB secara bijak sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.

” TP PKK akan terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan keluarga, perencanaan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak, ” terangnya

Kepala Dinas PP dan KB Kota Padangsidimpuan Aswin Hasibuan, menyampaikan program Kontap MOW ditujukan bagi peserta yang secara sukarela memilih metode kontrasepsi permanen setelah mendapatkan informasi dan konseling mengenai prosedur, manfaat serta konsekuensinya.

Lihat Juga: Kader Gerindra Tapsel Didorong Hadir di Tengah Masyarakat

Metode ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan dan tidak memerlukan penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan.

” Namun, karena bersifat permanen, keputusan untuk menjalani prosedur harus dilakukan secara sadar setelah mendapatkan penjelasan medis yang memadai, ” ujar Aswin.

Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan berharap pelaksanaan pelayanan KB Kontap tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sekaligus mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas dan sejahtera.

” Kegiatan pelayanan Kontap MOW ini juga menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi dan masyarakat dalam memperkuat pelayanan keluarga berencana di Kota Padangsidimpuan, ” terangnya

Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dalam menyukseskan program keluarga berencana di daerah.

“ Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, ” ungkapnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera.

” Pemko Padangsidimpuan akan terus memperkuat program KB sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif, ” tegas Aswin.(Wan)

The post Pemko Padangsidimpuan Dorong KB Berkualitas appeared first on Wartalive.co.id.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan keberatan dan pengaduan masyarakat terkait antrean BBM bersubsidi yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan di Aula Kantor Wali Kota, Jumat (2/10/2026).

Rapat dipimpin Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap dan dihadiri pihak Pertamina, kepolisian serta unsur Forkopimda.

Rapat digelar menyusul keresahan masyarakat akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Kota, Sadabuan dan SPBU Padangmatinggi.

Antrean kendaraan bahkan mengular hingga memakan badan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas dan menutup akses ke sejumlah tempat usaha masyarakat.

Baca Juga: Kader Gerindra Tapsel Didorong Hadir di Tengah Masyarakat

Kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum pelangsir.

Sales Area Manager (SAM) Sibolga PT Pertamina Patra Niaga, Denny Nugrahanto, menjelaskan, kondisi stok BBM di Padangsidimpuan sebenarnya aman.

Untuk tahun 2026, kuota Biosolar yang ditetapkan BPH Migas untuk Kota Padangsidimpuan mencapai 24.667 kiloliter (KL) dan hingga saat ini, realisasi penyalurannya mencapai 19.316 KL.

Sementara itu, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 32.702 KL, dengan penyaluran yang telah mencapai 23.640 KL.

Menurut Denny, persoalan antrean bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan antara lain dipengaruhi tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi setelah kenaikan harga global.

Kondisi tersebut mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi.

“ Pengisian berulang terjadi karena sistem kuota harian BPH Migas memperbarui jatah kendaraan setiap tengah malam, ” ujar Denny.

Ia menjelaskan, kewenangan Pertamina dalam melakukan pengawasan berada pada area internal SPBU hingga ujung nozzle.

Karena itu, menurutnya, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatur kondisi di luar area SPBU.

“ Jika Pemko menerbitkan Surat Edaran (SE) pembatasan atau aturan operasional lokal, Pertamina dan SPBU siap melaksanakannya, ” katanya.

Sementara dari sisi penegakan hukum, mewakili Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan sistem di internal SPBU sebelum dilakukan tindakan hukum represif.

Menurutnya, persoalan antrean BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan bersama dari berbagai pihak.

“ Polisi bekerja berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku. Karena itu, harus ada dasar hukum yang jelas dalam melakukan penindakan, ” ujarnya.

Ia berharap, melalui rapat ini, dapat menghasilkan langkah bersama antara Pemko Padangsidimpuan, Pertamina, kepolisian, pengelola SPBU dan pihak terkait lainnya untuk mengurai antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

” Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil langkah pengaturan lalu lintas dan operasional SPBU agar antrean kendaraan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi SPBU, ” terangnya

Lihat Juga: MUI Tapsel Konsolidasi, Gus Irawan Ajak Perkuat Ukhuwah

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap, menyampaikan, Pemko Padangsidimpuan menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU.

Kondisi antrean yang sampai mengular ke badan jalan tentu mengganggu ketertiban, kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

Karena itu, persoalan ini perlu kita carikan solusi bersama dengan melibatkan Pertamina, kepolisian, pengelola SPBU dan seluruh pihak terkait.

” Yang paling penting, masyarakat mendapatkan pelayanan BBM yang tertib, aman dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat, ” ujarnya

Ia menambahkan, Pemko Padangsidimpuan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pertamina dan Forkopimda untuk menyusun langkah yang konkret.

“ Kita juga akan melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur kondisi di lapangan, sehingga antrean tidak lagi menimbulkan kemacetan maupun keresahan bagi masyarakat, ” katanya.(Wan)

The post Antrean BBM Subsidi di Padangsidimpuan Jadi Sorotan appeared first on Wartalive.co.id.

Kegiatan simulasi menghadapi ancaman bencana, melibatkan unsur organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, TNI, Polri serta masyarakat.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap, yang mewakili Eali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, mengatakan, simulasi tersebut penting untuk membangun kesadaran, kepedulian dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana.

Baca Juga: Pancasila dan Persatuan Jadi Pesan Wakapolres Tapsel

“ Hari ini kita melaksanakan simulasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor, dalam rangka membangun kesadaran, kepedulian, serta kolaborasi antarinstansi maupun masyarakat, ” ujar Rahuddin.

Menurutnya, Kota Padangsidimpuan memiliki kondisi wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi banjir dan tanah longsor.

Karena itu, kesiapan personel maupun masyarakat harus dibangun sebelum bencana terjadi.

“ Kita laksanakan simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan banjir dan tanah longsor, ” katanya.

Menilik kontur tanah Kota Padangsidimpuan, wilayah kita memang rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

Rahuddin menegaskan, penanganan bencana membutuhkan sinergitas lintas sektor.

Koordinasi antara pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting agar respons ketika bencana terjadi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“ Melalui sinergitas ini, prioritas utama kita adalah menyelamatkan jiwa manusia, melindungi masyarakat, serta memastikan tugas penanganan dapat terlaksana dengan tepat sasaran, ” ujarnya.

Ia berharap kegiatan edukasi dan simulasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Pengetahuan tersebut, kata Rahuddin, diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan simulasi, tetapi dapat diterapkan ketika menghadapi kondisi bencana di lapangan dengan tetap memperhatikan prosedur keselamatan.

Lihat Juga: Satgas PRR Evaluasi Pemulihan Pasca Bencana Tapsel

Rahuddin juga mengapresiasi BPBD Kota Padangsidimpuan yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia berharap kesiapsiagaan yang dibangun melalui kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi potensi banjir dan tanah longsor.

“ Dengan kesiapan dan kerja sama seluruh pihak, penanganan dampak bencana di masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan, ” pungkasnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padangsidimpuan Dedi Iriansyah menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor perlu dilakukan secara bersama-sama.

Edukasi dan simulasi menjadi langkah penting untuk memastikan personel memahami tugas dan prosedur penanganan ketika bencana terjadi.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Masyarakat diminta memperhatikan kondisi lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi atau tanda-tanda bencana.

“ Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Melalui simulasi ini, kita ingin memastikan koordinasi, respons dan evakuasi dapat dilakukan dengan cepat serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, ” ungkap Dedi. (Wan)

The post Cegah Dampak Bencana, Pemko Padangsidimpuan Perkuat Kesiapan appeared first on Wartalive.co.id.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, pada kegiatan verifikasi dan validasi lapangan pim penjaringan Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026 di ruang rapat Wali Kota Padangsidimpuan, Selasa (29/9/2026).

Di hadapan Tim Kampung Kreatif Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Wali Kota memaparkan potensi yang dimiliki kedua kawasan tersebut sekaligus menegaskan kesiapan Pemko Padangsidimpuan dalam memberikan pendampingan apabila ditetapkan sebagai penerima program.

Menurut Wali Kota, pengembangan potensi Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah.

Baca Juga: Pokdakan Panindoan Panen 450 Kg Lele, Pasar Lebih Luas Mulai Dibidik

“ Ini merupakan bagian dari semangat Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan, ” ujar Wali Kota.

Ia mengatakan, program Kampung Kreatif Sumut Berkah juga sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), yang mendorong pembangunan berbasis desa.

Selain itu, program tersebut dinilai selaras dengan visi Padangsidimpuan MANTAP 2025 – 2030 yang diselaraskan dengan Asta Cita.

Wali Kota menegaskan, Pemko Padangsidimpuan siap memberikan pendampingan, pembinaan, serta memastikan keberlanjutan program jika Desa Labuhan Labo dan Kelurahan Lubuk Raya ditetapkan sebagai penerima Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026.

“ Kami mengharapkan adanya pendampingan, pembinaan dan keberlanjutan program. Kedua kawasan ini juga siap untuk diverifikasi dan divalidasi secara langsung di lapangan, ” katanya.

Ia juga meminta tim memberikan penilaian secara objektif terhadap kedua kawasan yang diusulkan tersebut.

“ Kami memohon penilaian yang objektif dari tim untuk menetapkan Desa Labuhan Labo dan Kelurahan Lubuk Raya sebagai penerima Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026, ” ungkapnya.

Lebih lanjut, Letnan berharap keikutsertaan kedua kawasan tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi menjadi momentum untuk membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal.

Lihat Juga: Tak Sekadar Datang, Propam Polres Tapsel Hadir Bantu Warga Situmba

Pemko Padangsidimpuan berharap Desa Labuhan Labo dan Kelurahan Lubuk Raya dapat memanfaatkan program tersebut untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di masing-masing kawasan.

Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, kita ingin Desa dan Kelurahan mampu tumbuh menjadi kawasan yang kreatif, produktif dan memiliki nilai ekonomi.

“ Saya berharap program ini dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, ” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Putra Landri Sitepu, menjelaskan, verifikasi dan validasi merupakan bagian dari tahapan penjaringan Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Melalui verifikasi dan validasi lapangan, tim dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai potensi, kreativitas masyarakat, inovasi, serta kesiapan kawasan dalam mengembangkan program secara berkelanjutan.

Menurutnya, proses tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan dan potensi kawasan yang diusulkan.

Verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan serta potensi desa dan kawasan yang diusulkan.

” Program ini pada prinsipnya untuk memajukan desa yang memang memiliki potensi dan kemauan untuk dikembangkan, ” jelasnya.(Wan)

The post Dua Kawasan Di Padangsidimpuan Dibidik Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026 appeared first on Wartalive.co.id.

Di antaranya program menabung emas bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta rencana pembukaan Kantor Fungsional Operasional (KFO) Gadai.

Rencana tersebut disampaikan Area Manager BSI Pematangsiantar Imam Supriyadi didampingi Kepala Cabang BSI Padangsidimpuan Ruzaldi bersama jajaran saat melakukan kunjungan silaturahmi kepada Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, di Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (25/9/2026).

Baca Juga: Tapsel Gaspol Vaksinasi, Target Bebas Rabies 2029

Imam menjelaskan, program menabung emas merupakan salah satu layanan perencanaan keuangan BSI yang telah terintegrasi dalam aplikasi BYOND by BSI

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi emas dengan nominal yang terjangkau.

Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan menabung sekaligus merencanakan keuangan sejak dini.

Selain menabung emas, BSI juga berencana membuka KFO Gadai di Jalan Sultan Hasanudin, Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

KFO tersebut nantinya memberikan layanan gadai berbasis prinsip syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan BSI.

Sementara Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyambut baik rencana perluasan layanan tersebut.

Ia menegaskan, setiap program yang hadir di daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“ Kami menyambut baik rencana ini. Kehadiran layanan BSI harus semakin mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah, ” ujar Letnan.

Menurutnya, sinergi antara Pemko Padangsidimpuan dan BSI perlu terus diperkuat, terutama dalam mendukung pengembangan UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta membuka akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat.

Ia berharap, dengan penambahan layanan tersebut, dapat semakin mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat Padangsidimpuan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan UMKM di daerah.

“ Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan terbuka terhadap kerja sama yang memberikan nilai tambah dan manfaat konkret bagi masyarakat, ” katanya.(Wan)

The post BSI Siapkan Layanan Gadai Syariah di Padangsidimpuan appeared first on Wartalive.co.id.

Penyegelan dilaksanakan mulai sekitar pukul 10.00 WIB melibatkan tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan penyegelan tempat usaha tersebut dipimpin Plt Kasatpol PP Kota Padangsidimpuan Renra Dalimunthe didamping Sekretaris Satpol PP Ridwan Harun Harahap, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan (PPUD) Akhyar Ramadhan Siregar, personil DPMPTSP, personil Dinas Perhubungan dan personil Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

Di lokasi, tim melakukan penyegelan dan penutupan tempat usaha dengan memasang tanda bertuliskan “USAHA INI DISEGEL”.

Baca Juga:Bendungan Batu Tunggal Diresmikan Sawah Petani Terairi

Dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP bersama perangkat daerah terkait mengedepankan pendekatan terukur dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif.

Petugas juga mengingatkan agar tanda penyegelan tidak dirusak maupun dilepas tanpa kewenangan.

Peringatan tersebut dicantumkan pada tanda penyegelan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 232 ayat (1) KUHP mengenai larangan dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan yang dilakukan oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang maupun menggagalkan penutupan dengan segel.

Plt Kasatpol PP Kota Padangsidimpuan Renra Dalimunthe didamping Kabid PPUD Akhyar Ramadhan Siregar, mengatakan, penyegelan dan penutupan lokasi usaha tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penertiban yang telah dilakukan sebelumnya.

Langkah ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW serta Surat Perintah Penyegelan/Penutupan Lokasi.

Sebelumnya, rencana penyegelan pada 10 September 2026 tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi di lapangan dinilai belum memungkinkan untuk dilakukan penertiban.

Setelah situasi dinilai memungkinkan, tim kembali turun dan melaksanakan penyegelan dan penutupan tempat usaha.

“ Penyegelan dan penutupan lokasi usaha UD Cindy/Al Badru ini merupakan tindak lanjut dari proses penertiban yang telah dilakukan sebelumnya, ” ujar Renra.

Ia mengatakan, penyegelan juga berkaitan dengan pengaduan masyarakat serta hasil rapat dan proses administrasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.

“ Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati keputusan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, ” katanya.

Ia menambahkan, penertiban dan penyegelan tempat usaha barang bekas tersebut merupakan tindak lanjut dari proses yang sebelumnya telah dilakukan Pemko Padangsidimpuan, termasuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Pemko Padangsidimpuan dan masyarakat Kelurahan Bonan Dolok serta Batang Ayumi.

Dalam RDP tersebut disepakati penghentian operasional sekaligus relokasi kegiatan usaha dari lokasi tersebut.

Keluhan masyarakat antara lain berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keselamatan lingkungan, termasuk potensi risiko kebakaran.

Lihat Juga: Korban Kebakaran Kantin Terima Bantuan Polres Padangsidimpuan.

Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan aktivitas kendaraan angkutan yang disebut telah dikeluhkan sejak 2021 dan berdampak terhadap kondisi bahu jalan.

Pemko Padangsidimpuan sebelumnya telah menginstruksikan penghentian sementara operasional serta relokasi tempat usaha.

Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kegiatan usaha tersebut belum dipindahkan dari lokasi semula.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya penyegelan sebagai tindak lanjut atas instruksi penghentian operasional dan relokasi.

Penertiban juga disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2033.

Pelaksanaan penyegelan didasarkan pada sejumlah ketentuan dan dokumen administrasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

Kemudian mengacu pada Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang RTRW, serta Surat Perintah Penyegelan/Penutupan Lokasi Nomor 500.16.6/2953/2026 tertanggal 7 September 2026.

” Selain itu, terdapat Surat Pemberhentian Sementara Operasional Nomor 000.1.5/497/DPMPTSP/2026 tertanggal 3 Juni 2026 serta sejumlah dokumen dan berita acara terkait penyelesaian permasalahan dan pengaduan masyarakat, ” terangnya. (Wan)

The post Pemko Padangsidimpuan Tegas, UD Cindy/Al Badru Ditutup appeared first on Wartalive.co.id.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Selasa (22/9/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh didampingi Wakil Ketua Hj Taty Aryani Tambunan dan dihadiri 22 dari 30 orang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Selain itu, hadir juga Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki, Sekretaris DPRD Roy Susanto Siagian, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan.

Baca Juga: Minat Gabung SMSI Menguat, Ratusan Media Siber Sumut Mulai Persiapkan Berkas Pendaftaran

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Munawaroh menyampaikan, pembahasan perubahan KUA-PPAS telah melalui tahapan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di tingkat Komisi, bersama mitra kerja serta pembahasan lanjutan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

“ Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026, ” ujar Ketua DPRD dalam pembukaan rapat.

Dalam laporan Banggar DPRD yang disampaikan anggota Banggar Parsaulian Lubis disebutkan, pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 telah dilaksanakan pada 17 hingga 20 September 2026.

Sebelumnya, rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut telah dibahas oleh Komisi DPRD bersama mitra kerja pada 16 September 2026.

Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan Banggar bersama TAPD dalam pembahasan lanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan, terjadi perubahan pada struktur pendapatan dan belanja daerah Kota Padangsidimpuan.
Pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp866.525.828.133 bertambah Rp1.545.000.000, sehingga menjadi Rp868.070.828.133.

Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp882.005.481.371 menjadi Rp883.550.481.371. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tetap sebesar Rp19.019.099.859, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp3.539.446.621.

Dengan struktur anggaran tersebut, perubahan KUA-PPAS 2026 mencatat defisit sebesar Rp15.479.653.238. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Setelah perubahan KUA-PPAS disepakati, Banggar DPRD meminta Pemko Padangsidimpuan segera menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan dokumen yang telah disepakati bersama.

“ Dengan disepakatinya Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ini, kepada Pemko Padangsidimpuan untuk segera menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati, ” demikian salah satu kesimpulan laporan Banggar.

Sementara, Wali Kota Padangsidimpuan menyampaikan, proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS telah melalui berbagai tahapan bersama DPRD dan TAPD.

“ Beberapa hari ini kita bekerja keras untuk menganalisis dan membahas rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan PPAS TA 2026, ” ujar Wali Kota.

Menurutnya, pembahasan dilakukan melalui rapat Komisi, rapat konsultasi Banggar dengan Komisi dan TAPD, hingga rapat Banggar DPRD.

Dalam pembahasan tersebut, berbagai pertanyaan, saran, pendapat, penjelasan dan argumentasi disampaikan sebagai bagian dari penyempurnaan perubahan KUA dan PPAS 2026.

Lihat Juga: Insiden Pembangunan Tong Pengolahan Emas di Simalagi, Satu Warga Meninggal

Wali Kota mengatakan perubahan KUA dan PPAS akan membawa penyesuaian terhadap anggaran, program dan kegiatan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

“ Hal ini merupakan amanah seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan di segala bidang secara lebih baik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, ” katanya.

Namun, Wali Kota menegaskan, berbagai kebutuhan pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah, aspek teknis dan ketersediaan waktu.

“ Kami tetap meresponnya, namun sangat tergantung kepada teknis dan kemampuan pendanaan yang kita miliki dan ketersediaan waktu yang ada, ” ujarnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, TAPD serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan hingga Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati.

” Kami berharap hasil kesepakatan tersebut dapat menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” terangnya. (Wan)

The post DPRD – Pemko Padangsidimpuan Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026, Defisit Rp15,47 Miliar appeared first on Wartalive.co.id.

Upaya tersebut dilakukan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, melalui koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), berlangsung di aula Perwakilan BPKP Provsu, di Medan, Jumat (18/9/2026).

Dalam koordinasi tersebut, Wali Kota Letnan Dalimunthe didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Baca Juga: PP Polri Tapsel Punya Pengurus Baru, Pembina Tekankan Kebersamaan dan Pengabdian.

Pertemuan tersebut juga membahas kelanjutan proses pembangunan huntap yang telah berjalan selama beberapa bulan, termasuk berbagai tahapan yang masih belum terealisasi serta langkah yang perlu dilakukan agar pembangunan dapat segera dilanjutkan.

Wali Kota Letnan Dalimunthe mengatakan, percepatan pembangunan Huntap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPKP, diperlukan untuk mencari solusi atas kendala yang masih dihadapi.

“ Koordinasi ini kita lakukan untuk mencari solusi bersama terhadap apa yang masih menjadi kendala. Mengingat prosesnya sudah berjalan beberapa bulan, tentu kita ingin apa yang belum terealisasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan Huntap bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ” ujar Letnan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Padangsidimpuan menyampaikan rencana peletakan batu pertama pembangunan Huntap pada minggu keempat Desember 2026.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan pembangunan tahap awal sebanyak 200 unit Huntap hingga akhir Desember 2026.

Target tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan.

” Target awal 200 unit hingga akhir Desember 2026 menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan Hunian tetap bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” katanya.

Wali Kota menambahkan, Pemko Padangsidimpuan juga akan melakukan berbagai persiapan agar seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan dapat diselesaikan sebelum peletakan batu pertama.

Pemko Padangsidimpuan berkomitmen menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut melalui langkah-langkah konkret bersama seluruh pihak terkait.

Wali Kota menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau setiap tahapan pembangunan Huntap.

Sinergi dengan BPKP dan pihak terkait diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai kendala sehingga rencana pembangunan dapat direalisasikan sesuai target.

“ Harapan kita, dengan koordinasi dan sinergi ini, seluruh persoalan yang masih ada dapat segera kita selesaikan. Kita ingin pembangunan huntap ini benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ” ungkapnya.

Lihat Juga: Kemnaker–Unsoed Siapkan Akses Kerja bagi Mahasiswa dan Alumni

” Dengan koordinasi tersebut, Pemko Padangsidimpuan berharap pembangunan huntap segera memasuki tahapan pelaksanaan, ” terangnya

Sementara, dalam arahannya, Auditor Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) I Perwakilan BPKP Provsu, Lefendri, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan dan pendampingan, kata dia, juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara akuntabel, efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“ Setiap tahapan perlu dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengawasan dan pendampingan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ” tegasnya. (Wan)

The post Ke BPKP Sumut, Wali Kota Bahas Percepatan Huntap appeared first on Wartalive.co.id.