Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pertemuan ini membahas strategi penguatan pengawasan persaingan usaha dan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dituangkan melalui suatu rekomendasi atau pertimbangan kepada Presiden RI.
KPPU menilai penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM di Indonesia masih terkendala dalam mencapai tujuan nasional, khususnya pada aspek kelembagaan dan keterbatasan peraturan yang ada.
KPPU dalam pertemuannya menekankan urgensi penguatan kelembagaan KPPU melalui rancangan peraturan Presiden, masih kurang efektifnya pengawasan kemitraan UMKM, serta pentingnya amandemen Undang-Undang persaingan usaha (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) dalam mendukung penataan yang akan ditempuh Pemerintah menuju keanggotaan penuhnya di OECD.
Baca Juga : Kurikulum Merdeka Berlaku untuk Sekolah Se-Indonesia
Wantimpres memahami dengan dinamika global saat ini, banyak peraturan di Indonesia yang sudah usang sehingga tidak sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk peraturan terkait persaingan usaha yang dibuat di era reformasi.
Dalam pertemuan tersebut juga mengemukakan berbagai masukan kepada KPPU. Salah satunya dalam peningkatan peran KPPU untuk mengkaji berbagai persoalan perdagangan internasional sebagai akibat perang dagang.
KPPU dinilai harus mampu mengantisipasi hal tersebut. Untuk pengawasan kemitraan, disarankan agar KPPU dapat memprediksi bagaimana kemitraan UMKM hingga 15 tahun mendatang dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Wiranto menegaskan Wantimpres mendukung upaya KPPU dalam memperkuat kelembagaannya serta perubahan atas Undang-Undang persaingan usaha. Oleh sebab itu, Wiranto meminta KPPU bersama Wantimpres dapat mempersiapkan bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada presiden.(IS)
Editor : Ikhwan Nasution
