Wartalive.co.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi Digital telah mengumumkan program baru yang bertujuan untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi karyawan industri media. Program ini ditujukan khusus untuk wartawan dan pekerja media dengan penghasilan menengah ke bawah, sebagai bagian dari skema perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program tersebut telah diperkenalkan dalam acara yang diadakan di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, pada hari Rabu (23/4/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan Wakil Kepala Divisi SMD BTN, Noor Rido.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Tim Perumahan PWI Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat, Tundra Meliala, serta perwakilan dari berbagai organisasi media lainnya seperti SPS, ATVSI, ATVLI, ATVNI, ATVSDI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.
Baca Juga : Curi Tangga dan Pintu Rumah di Jalan Denai, Polsek Medan Area Bekuk Pelaku
Saat memberikan sambutan pembukaan, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan bahwa program ini tidak dimaksudkan sebagai campur tangan terhadap media.
“Subsidi rumah ini bentuk penghormatan kepada insan pers,” kata mantan wartawan Majalah TEMPO itu.
Pemerintah berharap program ini bisa menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi kelompok pekerja sektor informal dan semi-formal, termasuk jurnalis. Mereka berharap program ini dapat memberikan inspirasi bagi program-program serupa di masa depan.
“Wartawan adalah penjaga demokrasi, pengawal kepentingan publik. Sudah seharusnya negara hadir memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka,” ujar Nezar.
Akses terhadap rumah yang terjangkau menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga pekerja media. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja jurnalistik menjadi lebih baik, stabil, dan independen.
Menurut Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya, program ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Dari target awal sebanyak 1.000 unit rumah, sebagian besar sudah selesai dibangun dan siap untuk ditempati.
“Ini adalah lompatan penting. Sudah ada MoU dengan BTN dan Tapera. Kami ingin memastikan wartawan punya rumah sendiri,” ujar Fifi.
BTN menawarkan 100 unit rumah di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Skema pembayaran mencakup cicilan ringan dengan bunga tetap 5 persen per tahun dan tenor hingga 20 tahun. Uang muka minimal yang ditetapkan adalah 1 persen, sementara pembelian rumah bebas dari PPN dan BPHTB.
Karyawan media dengan penghasilan maksimal Rp 13 juta-Rp 14 juta per bulan berhak mengajukan permohonan. Program ini terbuka untuk semua karyawan media tanpa memandang platform kerja mereka.
Fifi menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara transparan melalui jalur resmi BTN tanpa ada pungutan atau syarat tersembunyi.
“Silakan survei langsung ke lokasi, konsultasi ke BTN. Ini kesempatan nyata, jangan sampai terlewat,” tuturnya.
Lihat Juga : Bupati Langkat Cepat Tanggap Musibah, Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Bahorok
PWI Pusat, yang diwakili oleh Tundra Meliala, berkomitmen untuk terus mengawasi program ini agar dapat dinikmati secara merata oleh anggotanya di seluruh Indonesia. Tundra Meliala juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, kepada seluruh pengurus daerah PWI untuk segera melakukan pendataan anggota yang berminat.
“Gaspol! Ini saatnya kita bergerak. Banyak wartawan yang belum punya rumah sendiri, dan program ini bisa menjawab kebutuhan itu,” kata Tundra.
Dengan adanya dorongan dari pemerintah dan dukungan dari asosiasi media, program rumah subsidi untuk wartawan diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem pers yang lebih makmur, terampil, dan mandiri.(Andi)
 Kementerian Komunikasi Digital telah mengumumkan program baru yang bertujuan untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi karyawan industri media. Program ini ditujukan khusus untuk wartawan dan pekerja media dengan penghasilan menengah ke bawah, sebagai bagian dari skema perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).){kind=link}