Wartalive.co.id – Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang membahas pelayanan pertanahan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertanahan, serta persoalan tata ruang di Provinsi Sumatera Utara. Ia didampingi oleh Plt. Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas Perkim, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Padangsidimpuan.
Agenda ini digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan keluhan masyarakat terkait konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan dan memberikan dampak yang luas di berbagai kabupaten/kota di Sumut. Ia menegaskan bahwa konflik tersebut membawa dampak serius di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Baca Juga : Bupati Asahan Terima Silaturahmi HMI Cabang Kisaran-Asahan
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby Nasution.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, wilayah ini mencatat jumlah konflik agraria tertinggi secara nasional. Terdapat 33 kasus dengan total luas lahan mencapai 34.000 hektare. Dari jumlah itu, sebanyak 20 kasus terjadi di area perkebunan milik PTPN.
Beberapa faktor utama yang memicu konflik tersebut antara lain tumpang tindih klaim atas lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pihak adat, serta ketidakpastian status lahan setelah masa Hak Guna Usaha (HGU) berakhir.
Gubernur Bobby berharap, kehadiran Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ini dapat membantu mendorong penyelesaian konflik melalui penguatan regulasi dan kebijakan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menanggapi bahwa pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi dan masukan dari Pemprov Sumut serta para kepala daerah kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan agar segera dicari solusi yang tepat.
Lihat Juga : Peredaran Sabu di Patumbak Terbongkar, Dua Pelaku Dibekuk
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menyatakan bahwa penyelesaian konflik agraria di wilayah ini membutuhkan keterbukaan informasi dan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.si penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/Kota (Tamrin)
 sektor pertanahan, serta persoalan tata ruang di Provinsi Sumatera Utara. Ia didampingi oleh Plt. Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas Perkim, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Padangsidimpuan.){kind=link}