Wartalive.co.id – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat berbagai capaian strategis di bidang pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan, seluruh program kementerian difokuskan untuk menjadikan tanah dan ruang sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Ossy Dermawan mengatakan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.
” Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” ujar Wamen Ossy, Selasa (21/10/2025).
Ia menyebutkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.
Hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat.
” Dalam satu tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang telah disertifikasi. Program ini juga berdampak langsung pada ekonomi rakyat, dengan penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun, ” kata Ossy
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak.
Disamping itu, transformasi digital menjadi kunci percepatan layanan publik di bidang pertanahan dan sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak tajam dibandingkan 639 ribu sertifikat pada tahun sebelumnya.
Kementerian ATR/BPN juga memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan.
” Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar, bahkan satu tahun terakhir, ada tambahan 16.600 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikatkan, ” jelasnya
Selain itu, program Reforma Agraria menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
” Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju, ” ungkap Wamen Ossy.
Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga dilakukan secara tegas, dengan 140 pelaku telah diproses hukum.
Dari hasil penindakan tersebut, 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.Seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN untuk membangun sistem pelayanan publik yang semakin efisien, transparan, dan berkeadilan.
” Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, ” pungkas Wamen Ossy.(Wan/LB)
