Wartalive.co.id – Aliansi Penyedia Jasa Konstruksi Natuna (APJKN) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Natuna, Jalan Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (17/3). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna segera melunasi pembayaran proyek konstruksi dan jasa konsultasi yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2024.
Para kontraktor dan konsultan meminta Pemkab Natuna segera membayar hutang kepada pihak ketiga sebelum Hari Raya Idulfitri. Mereka mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ/2025 yang menyebutkan bahwa kewajiban kepada pihak ketiga harus menjadi prioritas dalam belanja daerah.
Selain itu, mereka mendesak Pemkab Natuna mencari solusi cepat, seperti melakukan pinjaman kepada bank atau menarik saham dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Baca Juga : PTAR Bantu Ribuan Korban Banjir di Tapsel dan Padangsidimpuan, Pemda Apresiasi Tanggap Darurat Cepat
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menyatakan bahwa pemerintah daerah bukan tidak mau membayar, tetapi kondisi keuangan sedang mengalami kendala. Ia mengungkapkan bahwa dana transfer dari pusat sebesar Rp79 miliar dan dari provinsi sebesar Rp17 miliar belum juga disalurkan hingga saat ini.
“Kami mengharapkan para pihak ketiga bersabar menunggu hingga dana tersebut turun. Kami tetap berupaya mencari solusi terbaik, tetapi saat ini belum bisa menjanjikan kepastian pembayaran,” ujar Jarmin Sidik.
Dalam orasinya, anggota APJKN mengaku kecewa karena aksi mereka belum membuahkan hasil konkret. Mereka menegaskan bahwa pembayaran proyek bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan demi keberlangsungan hidup, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Kami sudah banyak menjual aset dan menggadaikan barang-barang untuk bertahan hidup. Kami bukan ASN yang memiliki gaji bulanan, kami hanya berharap hak kami dibayar atas pekerjaan yang sudah kami selesaikan,” kata salah satu perwakilan APJKN.
Mereka pun mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Bahkan, mereka berencana menempuh jalur hukum dan menahan kunci beberapa proyek yang telah selesai sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah.
APJKN juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperhatikan kondisi Kabupaten Natuna. Mereka menekankan bahwa sebagai daerah terluar yang bergantung pada dana transfer pusat, Natuna membutuhkan perhatian khusus agar roda perekonomian tetap berputar.
“Kami meminta pemerintah pusat segera mencairkan dana transfer agar ekonomi masyarakat tidak lesu. Jika pembayaran dilakukan bertahap, kami berharap ada transparansi dan keadilan dalam prosesnya,” ujar mereka.
Lihat Juga : Demi Rakyat, Bupati Tapsel ‘Berjibaku’ di Tingkat Pusat dan Provinsi
Aksi demonstrasi ini berakhir tanpa keputusan pasti dari Pemkab Natuna. Namun, APJKN menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka, termasuk melalui jalur hukum jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.
Dengan situasi keuangan daerah yang masih belum jelas, nasib para kontraktor dan konsultan di Natuna pun masih menggantung. Mereka kini hanya bisa berharap agar pemerintah daerah segera menemukan solusi terbaik demi kelangsungan hidup mereka dan perekonomian daerah secara keseluruhan. (gb)
 menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Natuna, Jalan Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (17/3). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna segera melunasi pembayaran proyek konstruksi dan jasa konsultasi yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2024.){kind=link}