Wartalive.co.id – Mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M. Pasaribu angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor besar yang melanda sebagian wilayah Tapsel pada 25 November 2025 lalu.
Bencana hidrometeorologi yang dipicu cuaca ekstrem itu selain memakan korban jiwa, juga merusak rumah warga, fasilitas publik, hingga infrastruktur daerah dan nasional.
Ditemui seusai menyerahkan bantuan YHHP di Bukkas Malombu, Angkola Sangkunur, Syahrul menjelaskan, dari 15 Kecamatan di Tapsel, sebanyak 13 Kecamatan terdampak banjir dan longsor.
Baca Juga : XLSMART Bagi-Bagi Kuota Gratis untuk Korban Bencana di Sumatra
Kerusakan paling parah terjadi di Desa Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol, di mana puluhan warga dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya masih hilang akibat meluapnya Sungai Garoga.
“ Arus Sungai Garoga yang membawa ribuan gelondongan kayu menyapu rumah-rumah warga, membuat Desa Garoga rata dengan tanah, ” ujar Syahrul, Kamis (4/12/2025)
Selain itu, luapan Sungai Batangtoru juga menyeret lumpur dan material kayu ke berbagai desa, seperti Hapesong Baru, Muara Hutaraja, Manoppas, Appolu, Bandar Tarurung, Sibara-bara, dan Rianiate.
Menanggapi munculnya tudingan bahwa perusahaan-perusahaan di ekosistem Batangtoru menjadi penyebab bencana, Syahrul menegaskan perlunya kajian ilmiah yang komprehensif dan objektif.
“ Perlu dilakukan penelitian serius. Jangan sampai opini liar berkembang tanpa dasar, ” tegasnya.
Ia memaparkan, ekosistem Batangtoru memiliki luas 249.169 hektare, yang terbentang di tiga Kabupaten yakni Taput, Tapsel dan Tapteng.
Dari luas tersebut, kawasan hutan mencapai 157.003 hektare atau 63 persen, dengan porsi terbesar berada di Taput sebagai hulu sungai Batangtoru.
Menjawab pertanyaan wartawan, Syahrul menyatakan, sejauh yang ia ketahui, tidak ada perusahaan di Tapsel yang beroperasi di kawasan hutan.
“ Izin konsesi PT AgincourtvResources (PTAR), selaku pengelola tambang Emas Martabe dan ijin lokasi PT Nort Sumatera Hidro Energy (PT.NSHE), selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipirok – Marancar – Batangtoru (Simarboru), seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan di kawasan hutan, bahkan perkebunan PTPN IV Batangtoru juga berada di APL dan wajib harus mengikuti regulasi yang berlaku, ” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PT NSHE yang mengelola PLTA sebagai proyek strategis nasional justru berkepentingan menjaga kelestarian ekosistem Batangtoru karena bergantung pada stabilitas aliran sungai.
Menurutnya, setiap penerbitan izin konsesi dan ijin lokasi selalu diwajibkan berpedoman pada peraturan, serta konsisten terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Syahrul meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti dugaan kerusakan hutan Batangtoru secara objektif.
“ Kerusakan hutan di Batangtoru harus ditelusuri berdasarkan data lapangan. Jangan sampai spekulasi yang tidak berdasar menguasai opini publik, ” katanya.
Ia juga meminta agar penerbitan izin Pemegang Hak Atas Tanah (PAHT) untuk pengambilan kayu di APL dimoratorium sementara, karena disinyalir sering disalahgunakan.
Selain itu, ia menilai perlu penyempurnaan regulasi karena pemerintah daerah kini tidak lagi dilibatkan dalam proses pengambilan kayu di APL.
Syahrul mengingatkan, saat dirinya menjabat Bupati Tapsel, ia telah menginisiasi komitmen bersama tiga Kabupaten yakni Tapsel, Taput dan Tapteng, untuk menjaga ekosistem Batangtoru.
Kesepakatan yang ditandatangani 23 Februari 2018 itu melibatkan 39 pihak, termasuk anggota DPR, DPD, Kementerian LHK, akademisi, NGO lingkungan dan lima perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Komitmen tersebut mencakup konservasi keanekaragaman hayati, reboisasi, rehabilitasi ekosistem Batangtoru, pengelolaan APL berwawasan lingkungan, serta kewajiban investor mendukung konservasi.
“ Ini menunjukkan bahwa Tapsel sejak awal sangat serius menjaga kelestarian hutan Batangtoru, ” ujarnya.
Lihat Juga : Satpol PP Padangsidimpuan Sebar Imbauan Wali Kota, Pedagang Tidak Naikan Harga Bapok dan BBM Eceran
Syahrul menegaskan, fokus utama saat ini seharusnya pada penanganan dampak bencana dan upaya mitigasi.
“ Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat rehabilitasi kawasan terdampak serta mengambil langkah pencegahan agar bencana serupa dapat diminimalkan, ” ucapnya.
Terhadap bencana alam yang terjadi di 13 Kecamatan di Tapsel, khususnya di desa Garoga, Batu Hula dan Aek Ngadol Batangtoru, Syahrul meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun keseluruhan infra struktur yang rusak misalnya rumah penduduk dan lainnya.
” Juga meminta pemerintah pusat, agar daerah yang mengalami bencana alam, tidak melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKDD) tahun 2026 agar daerah yang alami bencana, bisa memperbaiki infrastruktur daerahnya yang rusak,” tutupnya. (Wan)
 H. Syahrul M. Pasaribu angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor besar yang melanda sebagian wilayah Tapsel pada 25 November 2025 lalu.){kind=link}