Wartalive.co.id – Pemisahan antara pemilu nasional dan lokal bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi daerah. Gagasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Panel bertajuk “Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah” yang digelar oleh Lembaga Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan, bertempat di Aula Zulfirman Universitas Asahan, Selasa (29/07/2025).
Diskusi ini menjadi ajang refleksi mendalam atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan antara pemilu nasional (Presiden, DPR RI, DPD) dan pemilu lokal (Pilkada & DPRD). Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Pemilu 2029 dan Pilkada 2031.
Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, yang menjadi salah satu pembicara utama, menekankan pentingnya pemisahan pemilu dalam konteks sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah. “Dengan masa jabatan yang tidak lagi tumpang tindih, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Baca Juga : Wabup Buka Sosialisi KIP Kominfo Asahan
Meski menyambut baik keputusan MK, Bupati Taufik tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan teknis yang mungkin timbul, seperti potensi kekosongan legislatif daerah. Karenanya, menurutnya, penguatan kelembagaan pemilu dan regulasi lanjutan sangat diperlukan agar proses transisi berjalan lancar dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M, menyoroti potensi positif dari pemisahan ini terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Ia menyatakan bahwa dengan siklus politik yang terpisah, sinergi antara legislatif dan eksekutif di daerah dapat diperkuat tanpa terdistraksi dinamika politik nasional. Namun, ia juga mengingatkan akan perlunya mitigasi terhadap meningkatnya ego sektoral di tingkat lokal.
Diskusi panel ini juga menghadirkan pandangan kritis dari pengamat politik, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, SH., MH, mengulas dimensi filosofis dan normatif demokrasi, menekankan bahwa prinsip subsidiarity – yakni pengambilan keputusan sedekat mungkin dengan rakyat – akan lebih terwujud lewat pemilu yang otonom di tingkat lokal.
Lihat Juga : Bupati Buka Seleksi GSI Jenjang SMP Kabupaten Asahan
Pengamat politik Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si justru memberi catatan bahwa pemisahan waktu pelaksanaan pemilu belum tentu menyentuh akar permasalahan demokrasi Indonesia, yang lebih kompleks. Ia bahkan mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah demi efisiensi anggaran dan kestabilan kebijakan daerah.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton, menekankan perlunya perancangan regulasi yang matang dan adaptif. Ia menggarisbawahi bahwa sistem pemilu Indonesia belum sepenuhnya ideal dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan efisien. “Kita tidak boleh hanya fokus pada pemisahan waktu, tapi harus menjawab tantangan desain sistem secara menyeluruh,” ujarnya.
Diskusi yang difasilitasi oleh Demokrasi Sumber Daya Insani Kabupaten Asahan ini berhasil menyatukan lintas perspektif – dari unsur pemerintahan, legislatif, akademisi, penyelenggara pemilu, hingga elemen masyarakat sipil – dalam membahas arah baru demokrasi ke depan.
Baca Juga : Perkuat Sinergi, Pemko Padangsidimpuan dan Kantah Bahas Sertifikat Aset
Direktur Demokrasi, M. Yusuf Daulay, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bupati dan Ketua DPRD Asahan serta Universitas Asahan selaku tuan rumah. Ia berharap diskusi ini mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi konkret demi kemajuan demokrasi lokal yang lebih sehat dan responsif.
Acara diakhiri dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada seluruh narasumber, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi intelektual dan kebijakan mereka dalam merespons perubahan arsitektur pemilu nasional dan lokal. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang menjadi simbol komitmen kolektif untuk membangun demokrasi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. (HR)
 Kabupaten Asahan, bertempat di Aula Zulfirman Universitas Asahan, Selasa (29/07/2025).){kind=link}