Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) mendorong hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai Bentang Alam Batangtoru segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan konkret.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemulihan pasca bencana, menjaga kelestarian ekosistem, sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu saat menghadiri Diseminasi Hasil Studi Bentang Alam Batangtoru dan Pengembangan Pasca banjir Besar 2025, yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara (Sumut) bersama Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA Universitas Indonesia (UI), di Hotel Santika Dyandra Premier Medan, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, Kepala Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis, Kepala BPBD Tapsel Zulkarnain Siregar, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mahyuddin Ritonga, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani, Prof. Jatna Supriatna dari I-SER UI, serta para peneliti dari UI, ITB, UGM, USU, UNAS, unsur pemerintah, NGO dan pemerhati lingkungan.
Baca Juga : Sertijab Kasat Samapta, Kapolres Padangsidimpuan Tekankan Semangat Presisi
Gus Irawan mengatakan, bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025 memberikan dampak luar biasa bagi Tapanuli Selatan, terutama wilayah yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru, Sungai Garoga dan sejumlah sungai lainnya.
Banjir bandang dan longsor tersebut menyebabkan 95 orang meninggal dunia serta merusak lebih dari 3.000 hektare lahan persawahan.
Sejumlah lahan perkebunan dan permukiman masyarakat juga turut terdampak.
“ Bencana ini membuat sungai-sungai Batangtoru dan Garoga membentuk aliran baru yang di beberapa wilayah melintasi desa maupun perkebunan masyarakat. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan mengalami kerusakan karena terendam dalam waktu cukup lama, ” ujar Gus Irawan.
Gus Irawan menyatakan, dampak bencana juga berimbas langsung terhadap perekonomian daerah.
Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi Tapsel berada di atas 5 persen. Namun pada triwulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi terkoreksi tajam menjadi sekitar 2,49 persen.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi daerah yang mencapai sekitar 44 persen.
Sementara itu, ribuan hektare lahan pertanian mengalami kerusakan akibat bencana.
“ Pada triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi memang naik menjadi 3,49 persen. Tetapi angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum bencana, ” katanya.
Karena itu, Gus Irawan menyambut positif penelitian multidisiplin yang dilakukan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Menurutnya, hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pemulihan, pembangunan, penataan ruang dan perlindungan lingkungan.
“ Kami berharap dari riset dan diskusi ini ada rekomendasi kepada kami di Tapsel, bagaimana menjaga alam dan ekosistem Batangtoru. Kami tidak akan mampu melakukannya sendiri, apalagi kewenangannya tidak seluruhnya berada di pemerintah Kabupaten, ” tegasnya.
Gus Irawan menegaskan, hasil penelitian tersebut harus menjadi awal dari langkah lanjutan yang konkret.
“ Acara ini jangan berhenti di sini. Ini justru menjadi pemicu untuk kelanjutannya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Kami sangat terbantu dengan kajian-kajian ini dan berharap terus diberikan rekomendasi serta dukungan untuk menjaga ekosistem Batangtoru, ” terangnya
Gus Irawan juga menyoroti besarnya perhatian nasional maupun internasional terhadap Bentang Alam Batangtoru.
Namun, perhatian tersebut menurutnya harus diwujudkan dalam bentuk dukungan dan aksi nyata.
Ia mendorong agar potensi carbon credit dan berbagai skema ekonomi berbasis lingkungan dikembangkan di kawasan tersebut.
Baginya, konservasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
“ Apapun yang kita lakukan, pertanyaan mendasarnya adalah manfaat apa yang bisa dirasakan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu mutlak. Kalau masyarakat tidak merasakan manfaatnya, kita akan berhadapan dengan masyarakat, ” ujarnya.
Kepala BBKSDA Sumut Novita Kusumawardani mengatakan Bentang Alam Batangtoru merupakan kawasan strategis yang tidak hanya penting bagi Tapsel, tetapi juga Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
Lihat Juga : Kapolres Padangsidimpuan dan Tokoh Agama Bahas Kamtibmas
Kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi orangutan Tapanuli yang memiliki nilai konservasi sangat tinggi.
Berdasarkan survei BBKSDA bersama mitra, populasi orangutan Tapanuli mengalami penurunan.
Meski tingkat penurunannya relatif lebih kecil dibandingkan populasi orangutan Sumatera maupun Kalimantan, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian serius.
“ Karena orangutan Tapanuli hanya ada di Batangtoru, penurunan sekecil apa pun dampaknya akan sangat luar biasa bagi kelangsungan spesies tersebut. Karena itu, kita tidak cukup hanya membahas spesiesnya, tetapi juga bentang alam yang menjadi habitatnya, ” jelas Novita.
Menurutnya, hasil penelitian para pakar sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
BBKSDA Sumut, kata Novita, sejak terjadinya bencana telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengumpulan data lapangan, termasuk menggunakan teknologi drone untuk memetakan dampak bencana.
“ Kita membutuhkan rekomendasi dari para pakar agar ke depan kita tidak mengalami bencana yang sama seperti tahun lalu, ” katanya.
Novita menegaskan, konservasi tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat.
“ Tidak mungkin kita bicara konservasi hanya soal keanekaragaman hayati. Kalau masyarakat lapar, akan muncul gangguan lagi. Masyarakat harus menjadi aktor utama, bukan hanya objek, ” tegasnya.
Ia berharap hasil diseminasi tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi diterjemahkan menjadi rencana aksi bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, NGO, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Prof. Jatna Supriatna dari I-SER FMIPA UI menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani persoalan Bentang Alam Batangtoru.
Menurutnya, karakteristik geografis Batangtoru memiliki tingkat kemiringan dan kerawanan yang tinggi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kondisi geologi dan karakteristik bentang alam.
Menurutnya, curah hujan ekstrem pada November 2025 menjadi salah satu faktor yang memperbesar dampak bencana.
Kondisi topografi yang terjal, karakteristik geologi serta material vulkanik turut memengaruhi tingginya potensi erosi dan longsor.
Prof. Jatna juga menyoroti posisi orangutan Tapanuli sebagai salah satu spesies dengan nilai penting secara global.
Populasinya yang terbatas dan habitat yang sangat spesifik membuat keberlangsungan spesies tersebut sangat bergantung pada kelestarian ekosistem Batangtoru.
Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, bencana 2025 diperkirakan turut memberikan dampak terhadap populasi orangutan Tapanuli.
Karena itu, berbagai tekanan terhadap habitat, seperti konversi kawasan, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, longsor hingga potensi kebakaran harus diminimalkan.
Selain konservasi, Prof. Jatna mendorong pengembangan ekonomi hijau di sekitar Bentang Alam Batangtoru.
Potensi hasil hutan bukan kayu seperti kopi, kakao dan madu, menurutnya, dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan.
Selain itu, terdapat peluang pengembangan carbon credit, payment for ecosystem services, ekowisata berbasis satwa liar hingga pembentukan trust fund untuk mendukung pembiayaan konservasi dalam jangka panjang.
Lihat Juga : Kacang Hijau dan Telur Untuk Korban Banjir, Pemko Padangsidimpuan : Pemerintah Hadir
“ Solusinya harus multidisiplin dan interdisiplin. Kita harus mencari bagaimana orangutan dan Bentang Alam Batangtoru bisa tetap lestari, tetapi pada saat yang sama masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, ” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep konservasi ke depan harus bergeser dari sekadar perlindungan kawasan menjadi upaya mengubah potensi lingkungan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat melalui skema ekonomi hijau yang berkelanjutan.
” Melalui diseminasi tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pemulihan pasca bencana, penataan ruang, perlindungan DAS, konservasi keanekaragaman hayati serta pengembangan ekonomi masyarakat, ” ungkapnya. (Wan)

