Wartalive.co.id – Polemik pengelolaan kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Utara menyeruak ke permukaan setelah aksi protes puluhan aktivis DPP Milenial Bobby-Surya (BORYA) Sumut di depan Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (13/8/2025).
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Data yang dibawa massa menyebut, mayoritas ASN penerima pinjaman di Bank Sumut memiliki beban cicilan yang mencapai 80 persen dari penghasilan tetap. Padahal, regulasi jelas membatasi maksimal hanya 40 persen. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/2327/M.SM.04.00/2022 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP Tahun 2013.
ASN tercekik, gaji habis sebelum tanggal gajian. Koordinator lapangan aksi, Ricky Sencaka, menyebut temuan ini bukan asumsi semata.
“Kami survei langsung ke lapangan. Banyak ASN yang mengaku tidak menerima gaji utuh, bahkan ada yang nihil karena potongan pinjaman. Ini jelas melanggar regulasi dan membebani kinerja,” tegasnya.
Baca Juga : Kabupaten Asahan akan Membangun RS Regional Berkualitas
Menurutnya, praktik ini menimbulkan efek domino. ASN yang tercekik utang rawan stres, fokus kerja menurun, dan pelayanan publik ikut terdampak. “Kami mendesak Gubernur Sumut mencopot Direktur Utama Bank Sumut, karena jelas lalai memberi edukasi dan pengawasan,” tambah Ricky.
Hal yangmembuat situasi semakin panas adalah pernyataan Tim Legal Bank Sumut, Adi, yang di hadapan massa aksi mengaku belum mengetahui aturan pembatasan pinjaman tersebut.
Fenomena yang bukan hanya di Sumut Investigasi singkat media ini menemukan fenomena serupa di beberapa provinsi lain, namun dengan respons berbeda. Di Jawa Tengah, misalnya, bank daerah menerapkan sistem potong gaji otomatis yang dibatasi maksimal 35 persen. Pelanggaran langsung dikenai sanksi internal.
Lihat Juga : Ketua TP PKK Asahan Hadiri Peringatan HKG PKK ke-53 di Medan
Sementara di Sulawesi Selatan, bank daerah justru proaktif melakukan sosialisasi aturan kredit ASN, termasuk konsekuensi hukum jika melampaui batas yang ditentukan.
Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Asahan, Harpen Ramadhan, turut angkat bicara. Ia menilai masalah ini tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.
“Jika benar ada praktik pemberian pinjaman yang melanggar batas regulasi, maka ini bukan hanya persoalan internal Bank Sumut, tetapi juga kelalaian pengawasan pemerintah daerah sebagai pemegang saham. ASN yang terlalu terbebani utang akan kehilangan fokus kerja, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” tegas Harpen.
Baca Juga : Peringati Hari Pramuka, SMP Nurul Jannah Gelar Api Unggun
Ia mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Sumut segera melakukan audit menyeluruh terhadap portofolio kredit ASN di Bank Sumut. “Ini menyangkut tata kelola keuangan daerah. Jangan tunggu sampai ASN terjerat utang lalu berimbas pada korupsi atau pungutan liar,” tambahnya.
Antara Bisnis dan Kewajiban Moral Pengamat kebijakan publik menilai, dilema ini terjadi karena benturan kepentingan antara target bisnis bank dengan kewajiban moral melayani publik. “Bank daerah memang mencari keuntungan, tapi mereka juga punya tanggung jawab sosial terhadap aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” kata Harpen.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen puncak PT Bank Sumut belum memberikan keterangan resmi. Massa aksi berjanji akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, maka persoalan ini bukan hanya soal etika bisnis, tetapi juga potensi pelanggaran hukum yang bisa menyeret manajemen ke meja penegak hukum. (HR)
 di Sumatera Utara menyeruak ke permukaan setelah aksi protes puluhan aktivis DPP Milenial Bobby-Surya (BORYA) Sumut di depan Kantor Pusat PT Bank Sumut, Rabu (13/8/2025).){kind=link}