Wartalive.co.id – Ekonom dan dosen Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam mendorong dialog damai terkait konflik Iran-Israel. Hal ini penting untuk mencegah potensi penutupan Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi global, yang dapat berdampak serius terhadap perekonomian nasional.
Pada Minggu (22/6/2025), Parlemen Iran menyetujui rencana penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk respons terhadap eskalasi konflik. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita bisa mendorong dialog damai melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau D-8,” ujar Syafruddin dalam keterangan resminya, Senin (23/6/2025).
Baca Juga : Mantap! Satpol PP Padangsidimpuan Kian Tegas Iklan Reklame dan Spanduk Langgar Aturan di Copot
Menurutnya, Indonesia memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas jalur perdagangan ini. Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga US$130 per barel, yang berisiko memicu inflasi global dan mempersempit ruang fiskal negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kita bisa menghadapi depresiasi rupiah, tekanan pada cadangan devisa, serta lonjakan subsidi energi dan harga pangan,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan bahwa Indonesia memiliki legitimasi moral dan mandat politik untuk mendorong perdamaian di antara negara-negara muslim. Solidaritas terhadap Iran, katanya, tidak berarti menyetujui kebijakan Teheran, melainkan mendukung prinsip keadilan dan kedaulatan.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak mentah per hari atau 30 persen perdagangan minyak global, menurut Badan Energi Internasional (IEA). Selat ini juga mencakup 20 persen dari total perdagangan gas alam cair (LNG) dunia.
Lihat Juga : Jemaah Haji Kloter 10 Asal Madina Tiba di Tanah Air, Satu Wafat di Tanah Suci
Sementara itu, Chairman ALFI Institute Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut potensi penutupan Selat Hormuz dapat memicu lonjakan ongkos logistik global. Gangguan jalur distribusi akan memaksa pelaku usaha mengalihkan rute, menambah biaya operasional dan mengurangi daya saing produk nasional.
“Jika konflik terus meluas, risiko terhadap ekspor-impor akan meningkat. Di tengah perlambatan permintaan global akibat perang tarif sepanjang 2025, tambahan tekanan logistik bisa memberatkan pelaku usaha,” jelas Yukki.
Sumber : Tempo.co
