Tuesday, October 13, 2026

FGD PPASN : Pemkab Tapsel Butuh Keputusan Berani Hadapi Krisis Anggaran 2026

Baca Juga

Wartalive.co.id – Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bersama Pembina H. Syahrul M. Pasaribu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memperingati HUT ke-75 Tapsel tahun 2025 di aula Natama Hotel Padangsidimpuan, Minggu (23/11/2025)

FGD ini dihadiri para pensiunan pejabat eselon Pemkab Tapsel, antara lain Ketua PPASN Drs. H. Marasaud (mantan Kadis Pendidikan), mantan Kadis Kesehatan, Penasehat PPASN Saulian Sabbih (mantan Kepala Bappeda dan mantan Asisten II), serta Ir. Syahrir (mantan Kadis PU dan Perkim). Sejumlah mantan pejabat lain seperti Hamdan Nasution, Bismar Muaratua, Syamsul Bahri, Nurdin Pane, dan Solihuddin turut hadir bersama belasan purnabakti lainnya.

- Advertisement -

Diskusi terfokus pada pembahasan dan pemberian masukan strategis terhadap Pemkab Tapsel dalam menghadapi tantangan fiskal 2026.

Baca Juga : Bupati Asahan Buka Rakorpem Bulan November 2025

Salah satu isu utama adalah berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp113,5 miliar pada 2025 dan kembali terpangkas Rp254 miliar pada 2026.

Saulian Sabbih mengungkapkan, APBD Tapsel tahun 2026 diperkirakan setara dengan tahun 2018, yakni sekitar Rp1,3 triliun. Namun komposisinya berubah drastis, terutama pada pos belanja pegawai.

“ Jika tahun 2018 belanja pegawai Rp460 miliar, maka tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp700 miliar. Kenaikan lebih dari Rp200 miliar ini akibat tidak selektifnya pengangkatan PPPK pada pemerintahan sebelumnya yang nyaris mencapai 3.500 orang, ” ujar Saulian.

Ia menegaskan kondisi ini akan menghambat akselerasi pembangunan seperti pada masa kepemimpinan Syahrul M. Pasaribu.

“ Ruang fiskal semakin sempit, transfer ke daerah berkurang, belanja pegawai naik. Ini yang harus kita carikan solusinya, ” tambahnya.

Ketua PPASN, H. Marasaud, menilai jika melihat kondisi ini, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu harus berani mengambil kebijakan strategis meski tidak populer, selama tetap sesuai aturan.

Ia mengusulkan regrouping atau penggabungan sejumlah OPD yang memiliki tupoksi beririsan, seperti Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dengan Dinas Perkim, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan Dinas Perindustrian, serta Dinas PP PA dengan Dinas P2KB.

Selain itu, ia mendorong adanya efisiensi yang terukur serta penyesuaian TPP agar pembangunan tidak terhenti.

PPASN juga memberi perhatian khusus pada keberlanjutan program Gerakan 1.000 kolam, yang mengantarkan Tapsel meraih predikat Kabupaten/Kota Terbaik-1 pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2025 melalui lomba Integrated Sustainability Indonesian Movement (I-SIM) 2025.

Ir. Bismar, Ir. Hamdan dan Ir. Syahrir meyakini program ini akan berkesinambungan jika didukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“ Harus ada pendampingan manajemen dari pemerintah daerah, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan perbaikan SDM dan keterlibatan masyarakat luas, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Bupati Gus Irawan punya cita-cita Tapsel swasembada ikan, ” ujar mereka.

Pembina PPASN, Syahrul M. Pasaribu, mengamini tantangan ruang fiskal yang semakin menyempit yang mau tidak mau harus dihadapi.

Ia menjelaskan, penurunan pendapatan daerah, dari Rp1,5 triliun tahun 2019 menjadi diperkirakan Rp1,3 triliun pada 2026, terjadi karena adanya perubahan paradigma pembangunan.

“ Perputaran uang di masyarakat sebenarnya tidak berkurang, hanya saja sebagian pembangunan kini langsung dikelola pusat, ” ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa program pusat yang berjalan di Tapsel, seperti MBG, pendirian Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih serta program Tugas Perbantuan oleh BWSS terkait irigasi.

Lihat Juga : Bupati Asahan Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Mabida, Kwarda, dan LPK Gerakan Pramuka Sumatera Utara

” Semuanya harus berjalan dan tidak boleh berhenti karena muaranya juga untuk rakyat, ” tuturnya.

Menutup diskusi, PPASN menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gus Irawan yang mendorong percepatan operasional PLTA Sipirok – Marancar – Batangtoru (Simarboru) berkapasitas 510 MW.

Informasi yang beredar, satu dari empat turbin akan mulai berfungsi akhir tahun ini, lebih cepat satu tahun dari jadwal awal akhir 2026.(Wan)

Warta Terbaru

HUT ke-27 Natuna, Bupati Cen Sui Lan Paparkan Capaian Pembangunan dan Anggaran Rp637,5 Miliar

Wartalive.co.id, NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan program prioritas daerah saat upacara peringatan...

Artikel Menarik Lainnya