Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemotongan anggaran ini menjadi salah satu yang terbesar di antara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut) yang mencapai lebih dari Rp113,5 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) VII di Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga : Wali Kota Padangsidimpuan Sidak Kelurahan, Hanya Dua Lurah Ditemukan di Tempat
Kunjungan tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya, Wakil Bupati Tapsel, Sekda Tapsel, jajaran pimpinan OPD dari Provinsi dan Kabupaten serta pimpinan perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta perhatian DPRD Sumut terhadap alokasi transfer dana Provinsi, khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.
” Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK cukup besar, sementara belanja pegawai tahun depan meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah, ” ujar Gus Irawan.
Menurutnya, saat ini Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah, sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
” Fokus kami saat ini adalah memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami harap dukungan provinsi tetap maksimal, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran, ” tambahnya.
Kunjungan kerja DPRD Sumut ke Tapsel merupakan bagian dari rangkaian agenda pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024.
Sebelumnya, rombongan telah mengunjungi Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), dan Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya, mereka dijadwalkan bertolak ke Mandailing Natal.
Lihat Juga : Dekranasda Sumut Tunjukkan Motif Khas Daerah di Ajang Nasional
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap, mengakui adanya hambatan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan anggaran Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Total tunggakan untuk seluruh wilayah Sumut disebutnya mencapai Rp2,8 triliun.
“ Kami telah berdiskusi langsung dengan Gubernur. Dana tersebut akan dibayarkan, namun dilakukan secara bertahap karena penyesuaian fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang, ” ujar Roby.(Wan)
 Tapanuli Selatan (Tapsel), menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.){kind=link}