Wartalive.co.id – Kondisi jembatan yang menghubungkan Desa Ranto Panjang dengan Lubuk Kapundung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dilaporkan rusak parah dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, (14/4/2026)
Ikatan Mahasiswa Siulangaling (IMS) bersama warga setempat mendesak Bupati Mandailing Natal agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan rambin tersebut. Mereka menilai, infrastruktur itu merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
“Jalur ini satu-satunya penghubung antara desa. Kondisinya sudah lama rusak dan sangat membahayakan,” ujar perwakilan IMS, yang dihimpun dari Malintang Pos.
Baca Juga : Jelang HUT ke-78, Pemprov Sumut Fokus Ziarah dan Paripurna
Warga menyebutkan, rambin dengan ukuran sekitar 50 meter x 2 meter itu dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution. Namun sejak saat itu, belum pernah mendapat perbaikan melalui APBD maupun sumber anggaran lainnya.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan, terutama bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA yang setiap hari harus melintasi jalur itu untuk bersekolah. Bahkan, sejak sekitar dua bulan terakhir atau sejak bulan Ramadan 2026, rambin tersebut dinilai tidak lagi layak digunakan.
“Anak-anak sekolah tetap harus melewati jalur ini. Kalau air sungai meluap, tentu sangat berisiko,” ungkap warga.
Minimnya perhatian pemerintah, menurut masyarakat, mendorong warga untuk berinisiatif menggalang dana secara swadaya di tengah keterbatasan ekonomi. Mereka juga berharap adanya program rehabilitasi rutin setiap tahun agar kerusakan tidak semakin parah.
Sementara itu, Camat Muara Batang Gadis, Zul Hidayat, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi kerusakan rambin tersebut. Ia menegaskan bahwa jembatan itu memang sangat penting bagi mobilitas warga.
Lihat Juga : Cuaca Tak Menentu di Panyabungan, Omzet Pedagang Menurun
“Kalau air tidak meluap masih bisa diseberangi, tapi kalau meluap warga harus menggunakan jembatan. Itu sangat vital,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini perbaikan ringan dilakukan oleh pemerintah desa. Namun untuk kondisi kerusakan saat ini, diperlukan dukungan anggaran dari APBD atau Dana Desa melalui mekanisme musyawarah desa.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar akses penghubung antar desa tersebut dapat kembali aman dan layak digunakan.(Sry)
){kind=link}