wartalive.co.id – Ketua Umum Kohati Badko HMI SUMUT Tutut Wijayanti menanggapi kebijakan yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menuai polemik dengan melarang penggunaan Hijab bagi anggota petugas pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) perempuan.
Menurut tutut Islam adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Jilbab itu identitas muslimah karna kewajiban mengenakannya. Kenapa perbedaan tersebut malah ditiadakan. Padahal disitulah letak Bhinneka Tunggal Ika, sesuai sila pertama Pancasila. Alasan keseragaman adalah pemikiran yang sesat. BPIP ini Lembaga Pancasila kok melanggar ideologi Pancasila?
Tutut Wijayanti Ketua Umum Kohati Badko HMI SUMUT memberikan tanggapan dan mengecam terhadap kebijakan yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diduga melarang penggunaan Hijab bagi anggota petugas pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) perempuan.
Keberagaman dan akidah yang dianut oleh setiap orang sepantasnya tidak di ciderai dan dihalangi oleh kebijakan yang disampaikan BPIP, apalagi kita ketahui mereka para Anggota Paskibraka adalah orang-orang terpilih yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama dan RAS. Seharusnya nilai- nilai kebhinnekaan dapat dipertunjukkan disitu, Tutut menilai landasan larangan ini sangat tidak jelas dan tidak memberikan toleransi atas keyakinan dan aqidah dari setiap orang.
Menurut tutut Islam adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, dan Jilbab itu adalah identitas muslimah karna kewajiban mengenakannya. Kenapa perbedaan tersebut malah ditiadakan. Padahal disitulah kita melihat letak Bhinneka Tunggal Ika, sesuai sila pertama Pancasila. Alasan keseragaman adalah pemikiran yang sesat kalau di jadikan sebagai landasan untuk melarang penggunaan jilbab. Kita sangat menyayangkan karena BPIP ini Lembaga Pancasila kok melanggar ideologi Pancasila?
Menurut Tutut kebijakan atau aturan semacam ini akan menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan, apalagi ini menyangkut agama, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam hal ini KOHATI Badko Sumut sangat miris dan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh BPIP.
Terkait polemik ini, semoga bapak presiden mempertimbangkan dan tegas dalam menyikapinya. Selanjutnya Mari Kita pantau perayaan HUT 17 Agustus besok bersama-sama, kita berharap segera ada penegakan Pancasila untuk seluruh masyarakat Indonesia. (W01)
 perempuan. ){kind=link}