Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) serius mengembangkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Hal ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan konferensi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) produk halal. Acara yang diselenggarakan pada Rabu (30 Juli 2025) di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sergai, Sei Rampah, dihadiri oleh Ashari Tambunan, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, serta para kepala instansi pemerintah daerah (OPD) dan 200 pelaku UKM di Sergai, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program strategis ini. Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai amanah hukum dan faktor pembuka pasar.
“Sebagaimana kita ketahui, Undang-undang mengamanatkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Bupati Darma Wijaya. Ia menambahkan bahwa NSPK merupakan dokumen resmi kunci dalam proses sertifikasi, audit, dan pengawasan produk halal secara sistematis dan terpadu. Ia menambahkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Dengan sertifikasi halal, UMKM di Sergai tidak hanya patuh pada hukum tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.
“Konsumen saat ini semakin cerdas dan selektif. Mereka tidak hanya mencari produk yang enak, tapi juga yang terjamin kehalalannya,” ujarnya. Mengingat mayoritas penduduk Sergai, sekitar 82%, beragama Islam, Bupati Darma Wijaya menekankan pentingnya label halal, terutama mengingat beragamnya kuliner yang ditemukan di sepanjang pesisir Sergai. Beliau juga berbagi pengalaman pribadi yang menggarisbawahi pentingnya label halal bagi kepercayaan konsumen. “Dari situ kita belajar, bahwa label halal sangat dibutuhkan demi menjaga kepastian konsumen,” ujarnya.
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis, Sergai Raih Pencapaian Terbanyak di Sumatera Utara
Bupati mengatakan, “Alasan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memastikan pelaku usaha memahami pedoman teknis, mulai dari pendaftaran dan pemeriksaan kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga penerbitan sertifikat halal.” Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sistem penyampaian informasi dua arah yang sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan secara langsung berbagai permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan, khususnya bagi UMKM yang masih sangat membutuhkan bantuan. Bupati Darma Wijaya juga menyampaikan kabar baik, dari 3.403 kuota sertifikasi halal gratis yang diberikan untuk Sergai, masih tersisa sekitar 1.700 kuota lagi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. “Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini hingga tuntas agar para pelaku UMKM mengetahui hal ini, yang akan memberikan rasa aman bagi pembeli dan kenyamanan bagi para pelaku usaha dalam menawarkan barang dagangannya,” tegasnya.
Jaminan Produk Halal (JPH) secara langsung membantu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk di dalam negeri maupun luar negeri. JPH juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM,” ujar Afriansyah Noor, bekerja sama dengan Ashari Tambunan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB. Kegiatan ini, menurut Afriansyah, membuktikan peran negara dalam melindungi hak konsumen, terutama terkait rasa aman dalam mengonsumsi produk UMKM. Itulah sebabnya kami dari Komisi VIII yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bermitra dengan BPJPH untuk terus mendorong program sertifikasi halal bagi UMKM, khususnya di Sergai. Beliau juga secara tegas mengimbau seluruh UMKM untuk segera mendaftar dan berpartisipasi penuh dalam program sertifikasi halal gratis ini.
“Ayo kita kawal pelaku UMKM ke depan agar naik kelas,” serunya sembari membangkitkan semangat para peserta. Sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, dan dukungan penuh dari DPR RI diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di Sergai, mendorong daya saing, dan mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih berkualitas, ungkap Ansari Tambunan. (Ananda)
 serius mengembangkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Hal ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan konferensi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) produk halal. Acara yang diselenggarakan pada Rabu (30 Juli 2025) di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sergai, Sei Rampah, dihadiri oleh Ashari Tambunan, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, serta para kepala instansi pemerintah daerah (OPD) dan 200 pelaku UKM di Sergai, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program strategis ini. Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai amanah hukum dan faktor pembuka pasar.){kind=link}