Monday, October 12, 2026

LKPJ 2025: Kemiskinan di Tapsel Menurun

Baca Juga

Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pembangunan daerah meski dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada akhir tahun 2025.

Hal itu disampaikan Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapdel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tapsel, Selasa (28/4/2026).

- Advertisement -

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Rahmat Nasution bersama Wakil Ketua Abdul Basyith dan Borkat, S.Sos, anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, Sekretaris DPRD Farwis para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag Setdakab, hingga para Camat se Kabupaten Tapsel.

Dalam pidatonya, Gus Irawan menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada DPRD maupun masyarakat.

“ Walaupun menghadapi berbagai kendala dan penyesuaian akibat bencana, program pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan, ” ujar Gus Irawan di hadapan sidang Paripurna.

Baca Juga : Tapsel Kembali Ukir Prestasi, Raih Juara II Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Ia menjelaskan, dokumen LKPJ sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD pada 10 Maret 2026 dan disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 13 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Tapsel tahun 2025 difokuskan untuk mewujudkan visi daerah dalam RPJMD 2025 – 2029 menuju Tapsel yang maju, sehat, cerdas, berkarakter unggul dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Meski menghadapi bencana alam di 14 Kecamatan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda.dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Bupati juga menjelaskan penggunaan APBD 2025, yang diprioritaskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sektor sosial.

Selain itu, Pemkab Tapsel juga menjalankan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat, terutama di sektor pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator makro daerah menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,78 dari sebelumnya 75,18 pada tahun 2024.

Angka kemiskinan juga turun menjadi 6,16 persen dibandingkan 6,92 persen pada tahun sebelumnya. Sementara PDRB per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp73,79 juta dari Rp67,23 juta pada 2024.

Baca Juga : Telkom dan Google Indonesia Pacu Transformasi Pendidikan berbasis AI di Kota Padang

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio menurun menjadi 0,179, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,39 persen.

Dalam aspek tata kelola keuangan, Gus Irawan menyebut Pemkab Tapsel kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sebelas tahun berturut-turut.

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, Kabupaten Tapsel juga berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional maupun Provinsi, diantaranya Indonesia SDGs Action Awards 2025 kategori Pemerintah Daerah Kabupaten Terbaik, APBD Awards, penghargaan PTSL dari Kementerian ATR/BPN, nominasi TPAKD Award dari OJK, Juara II TPID wilayah Sumatera, hingga SAKIP Award predikat B dari KemenPANRB.

Terbaru, pada 25 April 2026 lalu, Kabupaten Tapsel meraih Juara II Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 dengan hadiah senilai Rp2 miliar.

Bupati juga menyinggung peningkatan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator membaiknya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Kebakaran di Kebun Hapesong PTPN IV Batangtoru, Gudang Arsip Polybun Hangus

Mengakhiri penyampaiannya, Gus Irawan mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Karena itu, ia berharap dukungan DPRD dan seluruh masyarakat tetap terjaga demi tercapainya target pembangunan yang lebih optimal.

“ Kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapsel, ” pungkasnya.(Wan)

Warta Terbaru

HUT ke-27 Natuna, Bupati Cen Sui Lan Paparkan Capaian Pembangunan dan Anggaran Rp637,5 Miliar

Wartalive.co.id, NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan program prioritas daerah saat upacara peringatan...

Artikel Menarik Lainnya