Wartalive.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Menurutnya, tambahan anggaran ini akan menjadi dorongan penting untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Wamen Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Baca Juga : Polwan Sumut Rayakan HUT ke-77 dengan Aksi Sosial
Ossy menyampaikan dengan tambahan anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat memperkuat pelayanan pertanahan sekaligus mempercepat pencapaian target sertifikasi tanah nasional, yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
“ Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran ini. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, ” ujar Ossy Dermawan.
Ossy menjelaskan, 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik, mulai dari sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga tata ruang wilayah.
Oleh karena itu, anggaran yang meningkat akan diprioritaskan untuk perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“ Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process di seluruh tingkat pelayanan, baik pusat maupun daerah. Saat ini, kami memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Pelayanan harus semakin cepat dan mudah, tetapi tetap akurat karena produk yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti, ” tegasnya.
Sementara itu, pada aspek SDM, Kementerian ATR/BPN akan mengoptimalkan rotasi penugasan pegawai melalui program tour of duty dan tour of area.
Langkah ini dilakukan agar pegawai memperoleh pengalaman yang lebih beragam dan tidak terjebak dalam zona nyaman.
“ Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang merata di seluruh daerah, ” tambahnya.
Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR RI menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu prioritas nasional Kementerian ATR/BPN.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Ossy memaparkan dinamika target PTSL dari tahun ke tahun.
Pada 2024, target PTSL mencapai 5 juta bidang tanah, namun turun signifikan menjadi 1,3 juta di tahun 2025. Berkat perhatian dan dukungan DPR, target 2026 kembali ditingkatkan menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“ Sejak PTSL diluncurkan pada 2016 – 2017, kita mencatat kemajuan yang signifikan. Namun dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25% yang belum tersertifikasi. Inilah yang terus kami kejar, ” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya percepatan PTSL untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan yang sering terjadi di berbagai wilayah.
Lihat Juga : Tinjau Sidomulyo, Kantah Perkuat Pengendalian Tata Ruang
“ Dengan adanya percepatan PTSL, kami ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Ini juga akan mengurangi sengketa dan perkara pertanahan di masa mendatang, ” ujarnya.
Wamen Ossy berharap dukungan Komisi II DPR RI terus berlanjut, baik dari sisi anggaran maupun pengawasan pelaksanaan program.
“ Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PTSL sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, ” pungkasnya.(Wan/LB)
, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.){kind=link}