Wartalive.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendanaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Namun, rendahnya pencapaian target PAD yang terjadi, menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan diminta untuk lebih tegas dalam mendorong pihak eksekutif agar mencermati dan menindaklanjuti berbagai potensi kebocoran dalam penerimaan PAD.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Kota Padsngsidimpuan Erwin Sinaga dalam diskusikan bersama sejumlah wartawan di Kota Padangsidimpuan, Senin (6/1/2025).
Baca Juga : Tim Gabungan TNI-Polri Berhasil Grebek Lima Lokasi Tempat Peredaran Narkoba di Sumut
Ia menyebutkan untuk Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai penambang PAD, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, RSUD, hingga Kecamatan, yang harus mendapatkan perhatian lebih terhadap target pendapatan daerah.
Pengelolaan yang kurang optimal di sektor-sektor ini dapat menyebabkan potensi pendapatan yang besar terabaikan atau bahkan hilang. Sebagai contoh, sektor perizinan, perparkiran, restoran dan rumah makan, pajak reklame serta pajak daerah sering kali menjadi sumber pendapatan yang rawan kebocoran jika tidak diawasi dengan ketat.
” DPRD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan dorongan kuat kepada eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD, ” ungkap Erwin Sinaga.
Selain itu katanya, DPRD juga perlu memperhatikan adanya kesenjangan antara target PAD yang ditetapkan dan realisasi yang tercapai, serta menuntut agar ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja OPD yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Lebih jauh lagi ia menegaskan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD akan sangat membantu dalam mencegah praktik-praktik korupsi, kebocoran dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan daerah.
” Hal ini tentunya akan menciptakan transparansi yang lebih besar dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara DPRD dan Eksekutif dalam mengawasi dan mendorong peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan, ” terangnya.
Erwin menambahkan, selain peran DPRD dalam mengawasi dan mendesak Eksekutif untuk meningkatkan perolehan PAD, Wali Kota juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa jajaran pemerintahan yang ada dapat bekerja secara maksimal.
Salah satu langkah yang perlu segera diambil oleh Wali Kota adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparaturnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah orang-orang yang ditempatkan pada posisi strategis di OPD sudah benar-benar memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diperlukan untuk mengelola sumber-sumber PAD dengan baik.
Hal senada juga disampaikan Ibrahim Nasution seorang pemerhati pembangunan Kota Padangsidimpuan bahwa penting bagi seorang pimpinan selaku penentu kebijakan untuk memastikan, orang-orang yang mengisi posisi pimpinan OPD yang memiliki kemampuan untuk berinovasi, baik dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD maupun dalam merancang kebijakan yang dapat memperluas basis pendapatan daerah.
Orang-orang yang kredibel dan berinovasi akan mampu merumuskan solusi-solusi kreatif untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan PAD, mulai dari peningkatan pajak daerah hingga memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
” Oleh karena itu, seorang pimpinan selaku penentu kebijakan harus memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang berani dalam mengganti atau memperbaiki struktur pemerintahan demi menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam meningkatkan PAD, ” ucapnya.
Lihat Juga : Tim Gabungan TNI-Polri Berhasil Grebek Lima Lokasi Tempat Peredaran Narkoba di Sumut
Menurutnya, evaluasi dan penempatan orang yang tepat di posisi-posisi kunci ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan berujung pada tercapainya target-target pendapatan yang lebih optimal, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
” Jika jajaran pemerintah daerah diisi oleh individu-individu yang memiliki kapasitas tinggi dan berpikir maju, maka diharapkan akan tercipta budaya kerja yang produktif dan solusi-solusi inovatif untuk mendongkrak PAD, ” kata dia. (Wan)
 merupakan salah satu sumber utama pendanaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Namun, rendahnya pencapaian target PAD yang terjadi, menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi.){kind=link}