Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan observasi dalam rangka penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (10/3/2026).
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., Ketua DPRD Kabupaten Asahan dan Wakil Ketua DPRD Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, mewakili Dandim 0208 Asahan, mewakili Pengadilan negeri Kisaran, Sekda Asahan Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H. Asisten I Bidang Pemerintahan M. Azmy Ismail, A.P., M.Si., Asisten II Drs. Suprianto, M.Pd., Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Asahan Drs. Muhili Lubis, M.M., para Staf Ahli Bupati Asahan, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan dan para Kepala Kabag Setdakab Asahan dan Forkala Asahan.
Kunjungan Tim KPK tersebut dipimpin Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dipimpin Friesmount Wongso sebagai Ketua Tim Observasi.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan,
selamat datang dan ucapsn terima kasih atas kunjungan KPK di Kabupaten Asahan.
Baca Juga : Ekosistem Danau Toba Terancam, Ikan Red Devil Paksa Spesies Lokal Mengungsi ke Palung Terperosok
Dengan dijadikannya Kabupaten Asahan sebagai salah satu Calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.
Bupati menyampaikan, bahwa, Pemerintah Kabupaten Asahan sangat serius menciptakan terobosan dalam yang pencegahan korupsi di antaranya Sektor Pelayanan Publik, telah mendirikan MALL Pelayanan Publik serta Sistem pengelolaan pajak secara online
Bupati juga menyampaikan dukungan penuh dan mendorong tata kelola bersih akuntable demi kemajuan Sumatera Utara khususnya Kabupaten Asahan.
Sementara, Ketua Tim Observasi KPK RI Friesmount Wongso menjelaskan, bahwa Kabupaten Asahan merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di Indonesia yang dinominasikan sebagai Calon Daerah Percontohan Anti Korupsi.
Menurutnya, program ini bertujuan membangun budaya antikorupsi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
“Kami akan melihat kesiapan Asahan sebagai calon. Ada sejumlah indikator yang menjadi penilaian dalam program tersebut, di antaranya Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kepatuhan pelayanan publik, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.
Baca Juga : Polsek Tanjung Morawa Ringkus Dua Pencuri Sepeda Motor
Menurutnya, komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktik korupsi.
“Berkata tidak korupsi memang tidak mudah, tetapi dengan komitmen bersama hal tersebut dapat diwujudkan. KPK akan menjadikan satu kabupaten kota menjadi kabupaten percontohan se- Indonesia untuk nilai nilai integritas.
Pada acara tersebut, Sekda Asahan berkesempatan memberikan paparan komponen di antaranya tata kelola, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja anti korupsi, peningkatan peranan masyarakat dan kearifan lokal
Acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi program kabupaten kota anti korupsi pedoman komponen dan indikator evaluasi oleh direktorat pembinaan peran serta masyarakat KPK
dipimpin tim KPK RI dengan peserta audiens dan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang, Dinas Pelayanan Modal dan Satu Pintu Kabupaten Asahan dan Dinas Kominfo Asahan. (Harpen).
