Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Asahan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22, Medan, Jumat (23/5/2025). Acara ini merupakan bagian dari agenda tahunan BPK RI dalam menyerahkan LHP kepada seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Turut hadir dalam momen penting tersebut, Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., serta Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M.. Kehadiran tiga pilar pemerintahan ini menegaskan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Baca Juga : Optimalkan Pertanian, Wali Kota Pematangsiantar Salurkan Bantuan Benih Padi 10 Kg di Bah Sorma
Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menunjukkan kinerja luar biasa. Ia menegaskan bahwa pencapaian WTP ke-8 ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi, konsistensi, dan kedisiplinan birokrasi di lingkungan Pemkab Asahan.
” Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran. Raihan WTP ke-8 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.”ujar Bupati Taufik.
Ia juga menambahkan bahwa capaian ini menjadi salah satu indikator positif dari target 100 hari kerja pemerintahan barunya bersama Wakil Bupati Rianto untuk periode 2025–2030. Pemerintahan ini, lanjutnya, sejak awal mengusung semangat reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran berbasis kinerja.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Asahan Rianto menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah cerminan budaya kerja yang sehat di seluruh OPD. Ia berharap pencapaian ini bisa memacu semangat ASN untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Prestasi ini adalah hasil dari sinergi lintas sektor. WTP bukan hanya penghargaan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah.” tegas Rianto.
Lihat Juga : Gemes ke-8 Medan Diguyur Hujan, Antusias Masyarakat Tetap Tinggi
Sementara itu, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan peran pengawasan secara konstruktif terhadap pelaksanaan keuangan daerah. Ia mengapresiasi keterbukaan yang ditunjukkan Pemkab Asahan dalam menjawab setiap rekomendasi dan temuan dari BPK.
“Kami di DPRD Asahan berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap rupiah yang digunakan dalam APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan legislatif adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijalankan secara objektif dan akuntabel,” Sambut Efi
Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Pemkab Asahan, di antaranya Sekretaris Daerah Zainal Aripin Sinaga, S.H., M.H., Kepala Inspektorat, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, serta perwakilan dari dinas-dinas strategis lainnya.
Sebagai informasi, Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung oleh sistem pengendalian internal yang andal dan bebas dari salah saji material.
Baca Juga : Satgas TMMD Gelar Penyuluhan Hukum : Bahas KDRT dan Peranan Hukum di Masyarakat
Dengan capaian ini, Kabupaten Asahan menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang berhasil membangun budaya tata kelola keuangan publik yang sehat dan berkelanjutan. WTP ke-8 ini sekaligus menjadikannya tonggak dalam upaya Pemkab Asahan mewujudkan visi pembangunan jangka panjangnya: “Masyarakat Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.”
Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, melainkan juga harapan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran. (HR)
 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.){kind=link}