Wartalive.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak.
Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemprov Sumut bersama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut.
Pemberdayaan perempuan dan anak tercantum sebagai agenda strategis dalam RPJMD Sumut 2025–2029, melalui misi kelima: memperkuat ketahanan sosial dan budaya guna membangun masyarakat yang tangguh. Program ini juga termasuk prioritas kedua dari 17 program utama, yakni Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi.
Baca Juga : 35 Kg Sabu Disita, 59 Pelaku Narkoba Ditangkap di Sumut
“Kita berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya, seusai penandatanganan kesepakatan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (7/11/2025) malam.
Meski begitu, Surya mengakui tantangan perlindungan perempuan dan anak masih besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terjadi di Sumut.
“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov Sumut yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan perempuan dan anak. Sumut juga menjadi salah satu provinsi penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023.
Pada 2025, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Deliserdang meraih kategori tertinggi (Nindya), disusul Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, dan Serdangbedagai (Madya), serta Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara (Pratama).
Lihat Juga : PWI Papua Barat Jadi Pelopor Pelatihan AI di Indonesia
“Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan berperspektif perempuan dan anak,” ujar Arifah Fauzi.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para bupati/wali kota se-Sumut, serta perwakilan OPD dan lembaga pendidikan lainnya.(Islino)
 Sumatera Utara menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak.){kind=link}