Wartalive.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan yang komprehensif terhadap inisiatif percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah awal yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas KDMP di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.
KDMP merupakan program yang diusung oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga implementasi program ini bisa terlaksana sesegera mungkin,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut M Armand Effendy Pohan usai mengikuti secara virtual Rakor Pengendalian Inflasi 2025, dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/5/2025).
Baca Juga : Bea Cukai Aceh dan Satpol PP WH Amankan 90 Ribu Batang Rokok Ilegal di Pidie Jaya dan Bireun
Effendy Pohan menyatakan keyakinannya bahwa program ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Sumatera Utara. Dengan alokasi dana sekitar Rp300 triliun untuk program KDMP, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam perputaran uang di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa Koperasi Daerah Masyarakat Perdesaan (KDMP) memerlukan dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah. Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat proses pembentukan KDMP, khususnya dalam hal penyediaan anggaran.
Dalam pernyataannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah memusatkan perhatian pada pengembangan sistem perekonomian di tingkat desa dan kelurahan. Tahun ini, diperkirakan lebih dari Rp750 triliun akan disalurkan kepada masyarakat.
“Sebelumnya, kita sudah fokus pada infrastruktur, kemudian Pak Probowo fokus pada ketahanan pangan, Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton, langkah berikutnya, yang sudah ketinggal jauh maksud saya, kita harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli Hasan.
Lihat Juga : Bea Cukai Aceh Giatkan Aksi Bersih Pantai di Syiah Kuala, Dorong Sinergi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rapat ini dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Selain itu, turut hadir para bupati, walikota, dan gubernur dari seluruh Indonesia, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Pangan.(Islino)
. Langkah awal yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas KDMP di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.){kind=link}