Wartalive.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan tegas mengenai komitmen pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Aceh Tamiang (1/1/2026, ) Presiden menekankan bahwa pemerintah memiliki kemampuan finansial dan sumber daya yang memadai untuk menangani situasi tersebut.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk upaya pemulihan. Beliau menyebutkan telah menyetujui komitmen dana sebesar Rp60 triliun, lebih tinggi dari usulan awal sebesar Rp51 triliun.
Baca Juga : Awal 2026, Harga Cabai di Padangsidimpuan Tembus Rp65 Ribu per Kilogram
​”Sebagai pemerintah, kita tidak ingin memberi kesan bahwa kita tidak mampu. Karena pada dasarnya kita benar-benar mampu. Berapapun yang dibutuhkan, termasuk untuk upaya pengerukan (dredging) kuala-kuala, akan kita penuhi,” ujar Presiden dalam arahannya.
Beliau juga menegaskan bahwa keengganan pemerintah untuk serta-merta menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah akan setengah hati dalam melakukan penanganan. Sebaliknya, langkah tersebut diambil untuk menunjukkan kemandirian dan kesiapan aparatur negara di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Meskipun menekankan kemandirian negara, Presiden Prabowo mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap bantuan dari pihak luar. Beliau menegaskan bahwa dalam konteks kemanusiaan, kolaborasi adalah hal yang positif.
Lihat Juga : Ilyas Resmi Nahkodai KONI Batubara Periode 2025–2029
​”Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Ini masalah kemanusiaan. Jika ada pihak yang ingin membantu, silakan. Bodoh sekali kalau kita tolak bantuan tersebut,” tegasnya.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi setiap bantuan yang masuk, baik untuk wilayah Aceh, Sumatra Barat, maupun Sumatra Utara, agar penyalurannya tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik melalui menteri-menteri dan kepala badan terkait (Asrif)
Sumber : OfficialiNews
