Wartalive.co.id – Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2027 di Aula Bappelitbangda Kota Padangsidimpuan, Selasa (10/2/2026).
Forum tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Erwin Kelana Nasution, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aris Saryono, Ketua Baznas Zainal Arifin Tampubolon, Ketua TP PKK Ny. Hj. Masroini Letnan Dalimunthe, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny. Hj. Minta Rahmat Marzuki Nasution, unsur instansi vertikal, Perbankan, tokoh masyarakat, pers, forum anak, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. H. Letnan Dalimunthe, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.
Baca Juga : Gubernur Bobby Nasution Resmikan Jembatan Idano Noyo, Masyarakat Nias Sambut Gembira
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program yang dirumuskan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“ Konsultasi publik ini merupakan wadah strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Forum ini adalah wujud komitmen Pemko Padangsidimpuan dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, ” ujar Letnan Dalimunthe.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada empat prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing wilayah dan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan satu data.
Wali Kota juga menyinggung dukungan sejumlah instansi pusat, termasuk Kantor Imigrasi, Kementerian Haji dan Umrah, serta rencana kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Hal itu, kata dia, menjadi bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan Provinsi.
“ Konsultasi publik Ranwal RKPD 2027 diharapkan menjadi langkah awal penyelarasan rencana pembangunan Kota Padangsidimpuan dengan kebijakan nasional dan provinsi, menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas hidup warga, ” katanya.
Dalam paparan teknis, sejumlah program prioritas RKPD 2027 diungkapkan, antara lain pembangunan jalur alternatif lintas Tengah Sumatera, penguatan irigasi untuk ketahanan pangan, pengembangan kawasan SIPUAN sebagai pusat jasa dan perdagangan, pasar murah bergerak untuk pengendalian inflasi, program rumah layak huni, layanan kesehatan terintegrasi melalui Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan akses pendidikan menengah berkualitas.
“ Kita ingin pembangunan tidak hanya terencana di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat, ” tegas Wali Kota.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Aris Saryono, memaparkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi basis penyusunan RKPD.
Jumlah penduduk tahun 2025 tercatat 243,84 ribu jiwa, didominasi usia produktif. Persentase penduduk miskin turun menjadi 5,61 persen atau berkurang 0,62 poin dari tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin 13,57 ribu jiwa.
Namun demikian, Gini Ratio meningkat tipis menjadi 0,297 yang menandakan adanya kenaikan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dilaporkan turun 0,17 poin dibandingkan 2024.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat 5,01 persen, ditopang sektor perdagangan, konstruksi, pertanian, dan jasa pendidikan dengan total kontribusi 56,21 persen.
Sementara di sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dengan 24,17 persen.
“ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 mencapai 79,19 atau naik 0,54 poin. Padangsidimpuan menempati peringkat kelima dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan tertinggi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, ” terang Aris.
Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan, di antaranya perbaikan jalan nasional dan bypass, penanganan longsor yang menutup irigasi di Batu Bola, penataan lalu lintas truk, pengembangan pakan ikan lokal, penguatan UMKM berbasis kearifan lokal, pengembangan pariwisata Simarsayang, hingga optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Lihat Juga : Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Pemprov Sumut Imbau Orangtua Berikan Edukasi
Perwakilan forum anak menyoroti pentingnya pemerataan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penghidupan kembali wadah kreativitas anak.
Sementara perwakilan insan pers Manaon Lubis menekankan urgensi penanggulangan longsor demi menjaga produktivitas pertanian.
Menutup kegiatan, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan seluruh masukan akan difinalisasi berbasis data dan diarahkan pada hasil pembangunan yang terukur.
“ Kita bekerja agar setiap program memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, ” pungkasnya. (Wan)
