Wartalive.co.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR)
Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah
rusak berat dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan ini
disiapkan untuk memastikan hunian yang dibangun bagi penyintas
pascabencana tidak hanya berdiri kembali, tetapi juga lebih layak, aman,
dan nyaman untuk ditempati.
Kenaikan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
mempercepat pemulihan permanen bagi masyarakat terdampak bencana,
khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal. Satgas PRR menilai,
pembangunan hunian bagi penyintas harus menjawab kebutuhan dasar warga
sekaligus memperhatikan kualitas bangunan dalam jangka panjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI
Suharyanto mengatakan tambahan bantuan tersebut akan difokuskan untuk
dua skema pembangunan hunian tetap atau huntap. Pertama, huntap in-situ
yang dibangun kembali di lokasi semula. Kedua, huntap ex-situ mandiri
yang dibangun di lokasi baru yang lebih aman dari risiko bencana.
Baca Juga : Wamenaker: Investasi Harus Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
“Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih
16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk
datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala
daerah,” kata Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait
Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana
di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Suharyanto, usulan penyesuaian nilai bantuan menjadi Rp80 juta
per unit didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, adanya
kenaikan harga material bangunan. Kedua, komitmen pemerintah untuk
meningkatkan standar kelayakan hunian bagi penyintas agar rumah yang
dibangun lebih siap ditempati.
Tambahan Rp20 juta per unit rencananya akan diarahkan untuk peningkatan
kualitas fisik bangunan. Peningkatan tersebut meliputi pemasangan
keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon,
penyelesaian plester dinding yang lebih halus, serta penambahan teras
agar hunian lebih layak dan fungsional bagi keluarga terdampak.
“Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak
plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20
juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih
teras dan kamar mandi keramik semua,” ujar Suharyanto yang juga wakil
ketua Satgas PRR.
Saat ini, BNPB terus mempercepat pembangunan huntap in-situ maupun
ex-situ mandiri di tiga provinsi terdampak. Dari total kebutuhan sekitar
16.000 unit, sekitar 800 unit huntap telah masuk dalam tahap pengerjaan.
Suharyanto menegaskan, usulan kenaikan bantuan tersebut telah
mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga, dan
selanjutnya menunggu keputusan Presiden.
Lihat Juga : Panglima TNI Hadiri Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara, Perkuat Sinergi TNI-Polri
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung
penuh usulan tersebut sebagai langkah solutif untuk mempercepat
pemulihan hunian warga. Tito menjelaskan, pembangunan huntap in-situ dan
ex-situ mandiri memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena tersebar di
banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme
Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel,
cepat, dan tepat sasaran.
“Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab
BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan
mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana
Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel,” tutur Tito.
Sumber : Satgas PRR
