Wartalive.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dipimpin Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang, bertempat di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (3/7/2025) .
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Komisi II DPR RI untuk meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan pertanahan, pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, serta menyoroti berbagai permasalahan tata ruang yang dihadapi Provinsi Sumut.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Sri Pranoto, para Kepala Kantor Pertanahan (Kantsh) Kabupaten/Kota se Sumut, serta para Kepala Daerah dari seluruh wilayah di Provinsi Sumut.
Baca Juga : 72 Pelaku Usaha Terdampak Banjir Terima Bantuan Modal
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap isu-isu pertanahan di daerah, khususnya di Sumut.
Ia berharap kunjungan ini dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait penyelesaian sengketa lahan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penataan ruang yang berkelanjutan.
” Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama serta langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kepastian hukum di bidang pertanahan di Sumut, ” ujar Bobby
Bobby menyatakan, permasalahan pertanahan masih menjadi tantangan besar di Sumut, baik terkait pelayanan kepada masyarakat, penataan ruang, hingga konflik agraria.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan agar prosesnya lebih transparan, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.
” Kami sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari DPR RI untuk bersama-sama mencarikan solusi yang tepat, terutama dalam hal kebijakan dan penguatan regulasi, ” katanya.
Sementara perwakilan anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi lintas sektor dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang inklusif, digital dan berkeadilan.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan pertanahan agar lebih transparan dan efisien dan digitalisasi pelayanan pertanahan juga harus menjadi prioritas demi peningkatan efisiensi dan kepastian hukum bagi masyarakat.
” Kunjungan kerja kami ke Provinsi Sumut ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa pelayanan pertanahan berjalan dengan baik, transparan dan berkeadilan. Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan pelayanan pertanahan di lapangan, termasuk realisasi PNBP serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di daerah, ” terangnya
Andar juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih tertata dan akuntabel.
” Kami akan membawa hasil pengamatan dan masukan dari daerah ini ke pusat, untuk menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang, ” tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumit Sri Pranoto mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPR RI ke Sumut dan ini merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan nyata terhadap upaya BPN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di daerah.
” Saat ini, kami terus berupaya melakukan pembenahan dan percepatan pelayanan pertanahan, termasuk mendorong digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang ada di wilayah ini, ” tuturnya
Lihat Juga : Tunaikan Nazar, Bupati Madina Santuni Anak Yatim dari Dua Kecamatan
Sri Pranoto juga menjelaskan, realisasi PNBP dari sektor pertanahan di Sumut menunjukkan tren positif, namun tentu masih ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, terutama dalam konteks penataan ruang dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
” Dengan adanya sinergi antara BPN, pemerintah daerah dan dukungan legislatif dari Komisi II DPR RI, kami optimis dapat mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan bagi masyarakat Sumit, ” ungkap Sri Pranoto. (Wan)
 dipimpin Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang, bertempat di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (3/7/2025) .){kind=link}