Wartalive.co.id – Menandai berakhirnya masa libur Idulfitri 1447 Hijriah, Penjabat (Pj) Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pelayanan publik pada Rabu (25/3/2026). Langkah ini diambil guna menjamin hak masyarakat atas pelayanan birokrasi tetap terpenuhi secara prima sejak hari pertama bekerja
Dalam peninjauan tersebut, Letnan Dalimunthe tidak hanya memeriksa kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga menaruh perhatian besar pada aspek estetika dan kenyamanan kantor. Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan kerja adalah cerminan kualitas pelayanan.
​”Kami ingin memastikan transisi dari libur panjang menuju rutinitas kerja berjalan mulus. Disiplin ASN dan kebersihan kantor bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang melapor atau berobat,” ujar Letnan di sela-sela kegiatannya.
Baca Juga : Gandeng Petani Lokal, Pemkab Paluta Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis
Beberapa titik krusial yang menjadi sasaran pemantauan tim meliputi:
- ​Sektor Administrasi: Disdukcapil, Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan, dan Kantor Lurah Sidangkal.
- ​Sektor Kesehatan: RSUD Padangsidimpuan, Puskesmas Sidangkal, Puskesmas Wek I, hingga Puskesmas Labuhan Rasoki
Menariknya, saat menyambangi fasilitas kesehatan, Wali Kota secara khusus menyapa para dokter internsip. Ia memberikan motivasi serta mengajak mereka untuk memanfaatkan peluang beasiswa pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Hal ini merupakan strategi jangka panjang pemerintah kota untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan lokal.
​Dalam agenda ini, Wali Kota didampingi oleh jajaran pejabat teras, di antaranya Sekda H. Rahmat Marzuki Nasution, Asisten Administrasi Umum Mohd Ary Junaidi Dwi P. Lubis, serta para Staf Ahli dan Inspektur Kota. (Asrif)
 Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pelayanan publik pada Rabu (25/3/2026). Langkah ini diambil guna menjamin hak masyarakat atas pelayanan birokrasi tetap terpenuhi secara prima sejak hari pertama bekerja){kind=link}