Wartalive.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di bidang agraria.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan hal itu usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga : Jean Calvijn Pastikan Keamanan Warga di Area CFD Medan
” Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, ” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, mencegah praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.
Upaya ini dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat masalah administrasi dan lemahnya sistem pendataan.
Wamen Ossy menuturkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pertanahan dan tata ruang bisa diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional prioritas, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
” Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita, ” jelasnya.
Lihat Juga : Tak Perlu Bolak-Balik ke BPN, Cukup Sentuh Tanahku
Lebih lanjut, Wamen Ossy berharap dukungan masyarakat serta sinergi dengan berbagai lembaga dapat terus diperkuat demi menyukseskan program-program kementerian.
” Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, ” tutupnya.(Wan/LB)
 terus mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.){kind=link}