Wartalive.co.id – Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, turut hadir mendampingi Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI. Pertemuan ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, lantai dua Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, pada Kamis (3/7/2025).
Kunjungan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama rombongan ke wilayah Sumatera Utara bertujuan untuk meninjau langsung persoalan pelayanan pertanahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, serta permasalahan tata ruang yang terjadi di provinsi tersebut.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, para kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut, serta pejabat dari Kementerian ATR/BPN RI, termasuk Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Informasi, Dr. Dwi Budi Martono, dan Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto.
Baca Juga : Dinas PRKPP Solok Gerak Cepat Tanggapi Bencana Puting Beliung di Aia Dingin
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat mengenai konflik agraria yang masih belum menemukan penyelesaian. Konflik ini telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di daerah terdampak.
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” ungkap Bobby.
Berdasarkan data dari Kanwil BPN Sumut, terdapat 33 kasus konflik agraria yang mencakup sekitar 34.000 hektare lahan—angka tertinggi secara nasional. Sebanyak 20 dari kasus tersebut berada di kawasan perkebunan milik PTPN.
Konflik pertanahan ini umumnya dipicu oleh klaim tumpang tindih antara masyarakat, perusahaan, dan komunitas adat, serta ketidakpastian status lahan setelah berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU).
Gubernur Bobby menyampaikan harapannya agar kehadiran Komisi II DPR RI dapat menjadi langkah strategis dalam mencari solusi konkret atas permasalahan yang telah berlangsung lama ini, melalui penguatan kebijakan dan kolaborasi antarlembaga.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dan para kepala daerah di Sumut.
Lihat Juga : Pemko Padang Gandeng DPR RI Tangani Kemacetan di Simpang-Simpang Strategis
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut bisa terselesaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di daerah ini membutuhkan transparansi menyeluruh serta sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota.
Sumber : Kominfo Samosir
.){kind=link}