Wartalive.co.id – Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menerima audiensi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias dan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Gunungsitoli di ruang kerjanya, Lahomi, Rabu (19/8/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, dibahas peran strategis media dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
Eliyunus menegaskan, di tengah derasnya arus informasi saat ini, media memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Media juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal transparansi anggaran dan program pembangunan.
“Kami menyadari, di era kemajuan teknologi saat ini masih ada sejumlah oknum yang belum memahami peran dan tugasnya sebagai insan pers,” ujar Eliyunus.
Baca Juga : Warga Semeteh Tewas Menjadi Korban Penusukan Usai Pulang Hajatan
Ia mengingatkan, pertumbuhan media yang tidak dibarengi tanggung jawab justru berpotensi menimbulkan dampak buruk. Penyebaran informasi hoaks di ruang publik, menurutnya, dapat memicu konflik sosial, menurunkan nalar kritis masyarakat, hingga berpotensi menimbulkan tindak pidana.
Bupati mendorong terjalinnya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan organisasi media siber. Dengan jaringan puluhan media yang tergabung dalam SMSI, ia optimistis penyebaran informasi yang akurat dan berimbang akan lebih cepat menjangkau masyarakat.
“Kalau ini bisa terkoordinir dengan baik, percepatan informasi kepada masyarakat sangat membantu. Secara teknis, kami percayakan kepada Dinas Kominfo,” katanya.
Eliyunus juga mengajak insan pers untuk bersama-sama mengawal program-program prioritas Presiden, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah. Kuncinya, kata dia, adalah menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan berbasis data.
Pada kesempatan itu, Bupati dengan tegas menyatakan komitmennya memberantas praktik pungutan liar di lingkungan pemerintahan.
“Saya pastikan, di Nias Barat tidak ada lagi budaya pungut-memungut dan setor-menyetor. Termasuk praktik suap-menyuap dan jual beli jabatan,” tegasnya.
Sorotan khusus diberikan pada pengelolaan Dana Desa. Eliyunus memastikan, selama 1,5 tahun memimpin, tidak ada lagi praktik setoran terkait Dana Desa.
“Kita telah sepakat, satu rupiah APBD itu wajib berdampak untuk rakyat. Dana Desa bukan barang mainan, bukan lahan korupsi, dan bukan lahan bagi-bagi kue di tingkat desa,” ujarnya.
Lihat Juga : Kapolres Labusel Cek SPPG, Pastikan Program MBG Aman dan Bergizi
Saat ini Nias Barat memiliki 105 desa di 8 kecamatan. Total Dana Desa tahun 2026 mencapai Rp44 miliar lebih, ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) Rp56 miliar. Dengan demikian, total dana yang dikelola desa di Nias Barat hampir Rp100 miliar.
“Kami sedang fokus melakukan pembenahan di tingkat desa. Akan sangat disayangkan jika uang sebesar ini tidak tepat sasaran. Mari kita kawal bersama agar harapan Presiden, negara, dan masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Nias Barat, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas PMD, dan sejumlah pimpinan OPD teknis. (Yarman Hulu)
 Kepulauan Nias dan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Gunungsitoli di ruang kerjanya, Lahomi, Rabu (19/8/2026).){kind=link}