Wartalive.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu resmi membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah strategis menuntaskan permasalahan tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, kemarin
Rapat pembentukan tim digelar di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, dipimpin Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, dihadiri, Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Naslahuddin Asla Meuraksa, Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah, Nelson Joshua Sidabutar, serta konsultan perorangan GTRA, Mashuri Akbar dan Pahala Musa.
Sementara dari Pemkab Labuhanbatu, hadir Wakil Ketua GTRA sekaligus Sekretaris Daerah, Ir. Hasan Heri Rambe, didampingi Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, serta pimpinan OPD terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, hingga Bappeda.
Baca Juga : TNI Gelar Salat Subuh dan Doa Bersama Demi Keutuhan NKRI
Kepala Kantah Labuhanbatu, sekaligus Ketua Harian GTRA Khalid Afdillah Handoyo, menegaskan, GTRA merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan reforma agraria untuk menciptakan keadilan pertanahan.
” Reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga penataan kembali hubungan masyarakat dengan tanah, mencakup aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan secara berkeadilan, ” ujarnya.
Ia menambahkan, sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berasal dari kawasan hutan, non kawasan hutan, hingga hasil penyelesaian konflik agraria.
“ Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal aset dan akses TORA. Karena itu, kami mohon dukungan penuh untuk mendata aset-aset yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, ” imbuh Khalid.
Sekda Labuhanbatu, Hasan Heri Rambe, menyambut baik langkah tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantah Labuhanbatu
“ Dengan terbentuknya Tim GTRA, kita berharap penataan agraria di Labuhanbatu dapat dipercepat dan berjalan efektif, sehingga keadilan pertanahan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, ” katanya.
Lihat Juga : Imbas Kerusakan Halte, Transjakarta Beri Layanan Tarif Gratis
Ia berharap, pembentukan Tim GTRA ini menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan tanah yang selama ini menjadi isu krusial di Labuhanbatu.
” Tim GTRA diharapkan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah mendukung pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh, ” ungkapnya. (Wan/LB)
 Labuhanbatu resmi membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah strategis menuntaskan permasalahan tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, kemarin){kind=link}