Wartalive.co.id – Pengakuan pemerintah pusat terhadap kinerja Pemerintahl Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam penanganan pasca bencana November 2025 dinilai bukan sekadar pujian seremonial.
Gerindra menilai apresiasi itu adalah “stempel kinerja” atas tata kelola pemerintahan dan penanganan pasca bencana yang dinilai presisi, cepat dan terukur.
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapsel, Rocky AP Gultom, menyebutkan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) Maruarar Sirait sebagai bentuk pengakuan kebijakan (policy recognition) atas kualitas perencanaan dan eksekusi Pemkab Tapsel di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Baca Juga : Sosok ‘Boru Limbong’ Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Turun Tangan Olah TKP
“ Ini bukan sekadar pujian simbolik, tapi validasi nyata bahwa tata kelola berbasis data yang diterapkan di Tapsel bekerja efektif dan diakui secara nasional, ” tegas Rocky AP Gultom di Batangtoru, Selasa (31/3/2026).
Rocky menekankan, kunci utama keberhasilan Tapsel terletak pada kekuatan pendataan korban yang akurat dan terintegrasi.
Pendekatan by name by address dinilai mampu memangkas hambatan birokrasi yang kerap memperlambat penyaluran bantuan.
Ketika data sudah presisi, maka proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Kementerian, bisa berjalan simultan tanpa hambatan
Hasilnya mulai terlihat, dari total 227 unit yang direncanakan, sebanyak 120 unit Hunian Tetap (Huntap) tahap I telah diserahkan kepada warga terdampak di Dusun Tamansari, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapsel dan sisanya kini dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung pada April 2026.
” Tak heran, Kemendagri menempatkan Kabupaten Tapsel sebagai salah satu daerah dengan progres penanganan pasca bencana tercepat di Indonesia, khususnya dalam penyediaan Huntap, ” kata Rocky .
Lebih jauh, Rocky menilai keberhasilan ini juga ditopang oleh model kolaborasi multi-level governance yang berjalan efektif.
Pembangunan Huntap di Tapsel melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, BUMN, hingga lembaga filantropi seperti Yayasan Tzu Chi Indonesia.
“ Ini bukti bahwa negara hadir secara utuh. Bukan hanya lewat APBN, tapi melalui orkestrasi semua sumber daya, termasuk sektor non-negara, ” ungkapnya
Menurutnya, skema pembangunan yang memadukan model in-situ dan komunal juga disebut sebagai bentuk kebijakan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat.
Selain faktor teknis, Rocky juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi politik yang intens antara Pemkab Tapsel dan pemerintah pusat. Hal ini menjadi akselerator dalam pengambilan keputusan dan sinkronisasi kebijakan.
“ Dalam manajemen krisis, komunikasi lintas level itu krusial. Tapsel mampu menunjukkan praktik terbaik dalam hal ini, ” tegasnya.
Capaian tersebut juga kata Rocky, sekaligus mematahkan stigma lama terhadap Tapsel. Kini, daerah ini justru disebut secara eksplisit oleh Mendagri sebagai role model nasional dalam penanganan pasca bencana.
“ Dulu mungkin ada stigma negatif, tapi hari ini semua terbantahkan dengan capaian konkret. Tapsel justru jadi rujukan, ” katanya.
Ia pun mendorong agar keberhasilan ini dilanjutkan ke tahap berikutnya, seperti penguatan mitigasi bencana, penataan ruang berbasis risiko, serta pembangunan sistem ketahanan daerah.
Lihat Juga : Sekwan Jelaskan Alasan Kenaikan Gaji Anggota DPRD Padangsidimpuan
Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi Gerindra DPRD Tapsel memastikan akan terus mengawal seluruh program pasca bencana agar berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
“ Kami ingin Tapsel bukan hanya cepat pulih, tapi juga lebih tangguh menghadapi bencana ke depan, ” terang Rocky.
Menutup pernyataannya, Rocky menilai kepemimpinan Gus Irawan telah menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, berbasis data, kolaboratif dan responsif terhadap krisis.
“ Ini bukan sekadar keberhasilan administratif, tapi keberhasilan kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, data, dan aksi nyata di lapangan, ” pungkasnya.(Wan)
 Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam penanganan pasca bencana November 2025 dinilai bukan sekadar pujian seremonial.){kind=link}