Monday, October 12, 2026

Jangan Berlindung di Balik WTP, DPRD Padangsidimpuan Minta Pemko Benahi Pelayanan Publik

Baca Juga

Wartalive.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2020.

Opini WTP tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Pemko Padangsidimpuan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

- Advertisement -

Meski memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, menegaskan, capaian opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Baca Juga : Dalih Tak Ada Anggaran, BPS Tapsel Gelar FGD Bergiliran dengan Dua Peserta

Menurutnya, predikat tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

” Perolehan opini WTP ini patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan, ” ujar Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Srifitrah Nasution, Sabtu (30/5/2026)

Srifitrah menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik secara administratif, tetapi juga menginginkan manfaat nyata dari penggunaan anggaran daerah.

Karena itu, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

” DPRD akan terus memasang mata dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, ” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjadikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama yang dibangun secara berkelanjutan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintahan sebelumnya yang telah meletakkan dasar tata kelola keuangan yang baik.

” Kita tentu mengapresiasi capaian ini. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya terus mengalami peningkatan seiring dengan baiknya pengelolaan keuangan daerah, ” katanya.

Srifitrah menegaskan DPRD akan terus bersinergi dengan Pemko Padangsidimpuan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lihat Juga : Tak Sekadar Nostalgia, Reuni IKB SMANSA Padangsidimpuan Lahirkan Semangat Kolaborasi Alumni

Namun di sisi lain, DPRD juga tidak akan mengendurkan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

” Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata. Karena itu, meskipun WTP kembali diraih, DPRD tetap akan mengawasi secara ketat kinerja pemerintah daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan, ” tegasnya. (Wan)

Warta Terbaru

Bupati dan Forkopimda Asahan Monitoring Langsung Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026

Wartalive.co.id, ASAHAN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. didampingi Forkopimda melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

Artikel Menarik Lainnya